Dugaan Pungli, LBH CIKA Minta Saber Pungli Proses Hukum Oknum Ketua Kelompok

Bandarlampung, www.lampungmediaonline.com – Pungutan liar (Pungli) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diduga dilakukan beberapa oknum ketua kelompok KPM PKH di Dusun Waybuha Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, oleh oknum Ketua Kelompok KPM PKH bakal berbuntut panjang.

Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (LBH CIKA) Gindha Ansori Wayka mengatakan Pentingnya pungli untuk diberantas, karena dampaknya cukup meresahkan dan merugikan masyarakat, maka pemerintah dalam kaitan memberantas pungli ini telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Perbuatan pelaku pungli pada dasarnya dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP, dimana disebitkan yakni “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

“kita minta kepada tim saber pungli untuk dapat memproses secara hukum dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum ketua kelompok” kata Gindha Ansori

Lebih lanjut ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung ini juga menutrukan Perilaku oknum beberapa ketua kelompok ini pada dasarnya mencoreng semangat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari kolusi dan korupsi serta nepotisme sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Umdang Nomor 28 tahun 1999.

Seharusnya dugaan pungli ini tidak terjadi apabila penyelenggara memahami betul begitu pentingnya program tersebut untuk rakyat. Sikap para oknum ketua kelompok itu juga tidak mencerminkan sebagaian bagian terkecil dari pelaksana kegiatan pemerintah yang harus berbuat kongkrit di tangah masyarakat.

Diberitakan sebelumnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mulai berjalan di tengah masyarakat sebagai pengganti program Beras Sejahtera (Rastra) tak luput dari praktik pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan beberapa oknum ketua kelompok KPM PKH di Dusun Waybuha Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Para oknum Ketua Kelompok KPM PKH tersebut diduga meminta uang kepada warga desa Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

sejumlah Warga mengaku untuk setiap pengambilan Beras, telor dan kacang kami harus bayar Rp.15.000.(Lima Belas Ribu Rupiah), bahkan lebih mirisnya lagi telur yang seharusnya 15 butir hanya diterima oleh KPM 13 butir.

“ia ada pungutan 15.000,- persatu orang, kalo gak ada uang 15rb berasnya gak boleh diambil dengan ketua, bahkan juga bukan hanya di pungut biaya bahkan telor kami yang tadinya 15 butir dikurangi jadi 13 butir” jelas salah satu KPM yang namanya enggan ditulis belum lama ini kepada Redaksi Lampung Media.

Di tempat terpisah salah satu KPM lainya saat dikomfirmasi membenarkan dugaan pungli yang dilakukan oleh ketua kelompok sebeasar 15.000 dengan alasan transfortasi.

“katanya disampein dirumah lo 15.000, tapi nyatnya suruh ngambil disana (rumah ketua kelompok) gak dianterin dirumah-rumahnya (KPM)” jelas Ibu ini.

Sementaritu ketua kelompok siti dan kasmi yang didampingi salah satu ketua lainya membenarkan pungli yang dilakukanya dengan dengan alasan transfortasi.

“awalnya sewaktu kita ngambil beras itu kita juga ngak minta minta pak, dia sendiri yang katanya sokongan 15.000 diorang yang minta bukan saya pak, kalo pungutan 15.000 itu betul pak, peruntukanya untuk mobil” jelas siti dan kasmi

Saat ditanya terkait barang yang dikirim oleh e-warung langsung ke ketua kelompok tanpa tambahan biaya, dirinya berasalan

“tadinya ngak di kirim oleh e-warung ongkos sendiri, setelah dikrim e-warung.? karna kebiasan awal jadi tetap ditarik, karna anggota juga merasa untuk lelahnya ketua bagi yang iklas tapi yang gak ikhlas yang melaporkan” jelas salah satu anggota PKH lainya.(diki)

Print Berita