DPRD Tubaba”Tiarap” Lembaga Aliansi Desak Kejari Usut Tuntas Proyek Gedung Kantor DBLHD

Tulang Bawang Barat.www.lampungmediaonline.com-Tiarapnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat menyikapi dugaan Proyek siluman Pembangunan gedung Kantor Dinas Badan Lingkungan Hidup (DBLHD) dan tiga unit gedung kantor lainnya ,yang diduga dikerjakan asal asalan dan tidak sesuai dengan speksifikasi itu ,dinilai sebagai bentuk sikap pilih bulu DPRD (Komisi C red) dalam mengawasi Kinerja Pemerintah daerah Tubaba dalam melaksanakan Pembangunan.

Proyek pembangunan gedung kantor yang menelan anggaran miliran rupiah itu berada di Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah ,dimana proyek tersebut diduga tidak mengedepankan kualitas pembangunan.

Terkait hal itu,Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia mendesak pihak yang berwajib dalam hal ini kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung untuk dapat mengusut tuntas proyek bangunan gedung kantor lingkungan hidup yang diduga dikerjakan asal-salan.

“Kami meminta kepada pihak berwajib untuk dapat kroscek langsung kelapangan, agar dapat melihat secara jelas pekerjaan tersebut. Karena kami menilai pekerjaan itu banyak kejanggalannya, mulai dari besi yang digunakan dan lain-lainnya,”ungkap Team Investigasi Dewan Pimpinan Pusat Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia, Wardi Saputra saat di hubungi lampungmediaonline.com melalui via handpone, rabu( 29/11/17).

Menurut Wardi,dirinya menjelaskan pekerjaan tersebut milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang saat ini sedang dikerjakan oleh pihak rekanan.

“Kami menduga proyek tersebut sarat kecurangan,kalau pekerjaan itu tidak di usut tuntas maka kami pastikan tidak akan bertahan lama, apa lagi itu fasilitas perkantoran yang seharusnya harus mengedepankan kualitas sehingga pekerjaan bangunan itu dapat benar-benar di manfaatkan sebaik-baiknya”Ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, Firmansyah yang merupakan Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat , terkesan berkelit saat menanggapi, atas dugaan pembangunan gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup yang diduga bobrok.
Firmansyah menyangkal kalau bangunan yang menggunakan uang negara tersebut telah sesuai dengan spesifikasi pembangunan.

“Kalau kemarin itu memang kami lakukan pembongkaran, karena dibagian coran dag atas bangunan mengandung air hujan maka dari itu kami bongkar kembali,ketika tidak kami bongkar maka akan terjadi mengandung air hujan lagi,”kata Firmansyah yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Terkait dengan bahan material yang digunakan dalam pembangunan proyek tersebut,dimana Besi yang digunakan diduga tidak sesuai dengan Standar Nasional itu,pihaknya mengelak kalau besi yang digunakan itu sudah sesuai dengan standar.

“Kalau pak Wakil bupati mau tegur ya tegur dengan saya, jangan melalui orang, dan saya rasa tidak ada statemen pak Paisol ketua komisi C itu yang memerintahkan, akan menyuruh meruntuhkan bangunan itu dan tidak bisa juga seorang anggota DPRD memerintahkan untuk meruntuhkan bangunan seperti itu kalau seperti itu dia melawan hukum, karena yang bertanggung jawab itu adalah PPTK dan rekanan,”jelasnya.

Sementara itu,terkait permasalahan tersebut,firmasnyah Kabid Cipta Karya Dinas PU saat dikonfirmasi lampungmediaonline.com di lantai dua Pemkab Tubaba,Selasa (28/11/2017),dirinya mengaku sudah menghubungi Tarmidi (pihak rekanan red) dan menganggap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan itu,dinilai Firmasnyah sudah bekerja dengan benar.

“Saya bingung, rekanan sudah bekerja dengan benar, apa perintah PPK, dan PPTK pun sudah di ikuti, jadi saya gak tau mau ngapain”kelitnya.(Rizal)

Print Berita