Metro, www.lampungmediaonline.com – DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro segera mengirimkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2017 berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disahkan DPRD.
Wakil Ketua DPRD Fahmi Anwar, S.E., meminta sebelum akhir November eksekutif sudah mengirimkan KUA PPAS kepada DPRD. Menurutnya, menyingkat waktu sambil menunggu hasil evaluasi gubernur eksekutif dapat melakukan penghitungan KUA PPAS.
”Waktu itu DPRD sudah dikirimkan KUA PPAS berdasarkan OPD yang disahkan saat ini. Tetapi itu sebelum disahkan. Karena itu kami minta sebelum akhir November KUA PPAS dapat segera dikirimkan ke DPRD. Karena merujuk kepada PP 18, pembahasan KUA PPAS harus setelah pemerintah daerah mengesahkan OPD. Kalau sudah ada hitunganya jika hasil evaluasi gubernur tidak ada perubahan kan bisa langsung dikirimkan ke kami. Kalau pun ada perubahan saya yakin tidak banyak ya,” urainya.
Ia menambahkan, dalam mengesahkan OPD yang diusulkan eksekutif DPRD berkomitmen jika belanja publik harus lebih besar dari belanja pegawai. Bahkan berdarkan OPD yang sudah disahkan, APBD Kota Metro mendatang dipastikan dapat menghemat anggaran belanja pegawai berkisar Rp 500 juta – Rp 600 juta, dari sisi tunjangan pegawai dan lainnya.
”Bukan periode ini saja ya, dari masa kepemimpinan Lukman Hakim dan Saleh Candra, DPRD sudah berkomitmen jika belanja publik itu harus lebih besar dari belanja pegawai. Yang jelas kami tidak akan menyetujui adanya pembangunan kantor baru. Tidak masalah kalau hanya renovasi. Berdasarkan instruksi presiden pun pembangunan kembali itu tidak dibolehkan,” bebernya.
Tahun depan, lanjut Fahmi, DPRD mematok PAD Kota Metro berkisar Rp 127 miliar atau sama dengan PAD pada 2015 lalu. Pasalnya, di 2016 terjadi penurunan hingga PAD Kota Metro Rp 117 miliar.
”Kami meminta kembali dilakukan verifikasi ulang terhadap potensi PAD. Karena kami lihat masih banyak potensi PAD yang belum tergali dan tepat sasaran juga belum maksimal realisasinya. DPRD akan inventarisir kembali potensi PAD. Yang jelas tidak ada ceritanya PAD di 2017 kurang dari Rp 127 miliar,” tegas politisi Demokrat ini.
Terpisah Kepala Bappeda Kota Metro Arif Joko Arwono mengaku jika penetapan KUA PPAS masih menunggu hasil tim evaluasi provinsi. Namun tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan penyusunan sementara KUA PPAS RAPBD 2017 berdasarkan OPD yang telah disahkan.
”Kalau penghitungan sementara berdasarkan OPD sudah kita lakukan. Tetapi masih menunggu tim evaluasi provinsi ya. Bisa saja berubah. Ditambah lagi masih menunggu Perpres nya. Di Prespres itu nanti ketahuan DAU nya berapa, nambah atau enggak. Tetapi kita lihat di daerah lain DAU diturunkan sampai 30%,” tutupnya. (rud)
