DPRD Lambar Gelar Paripurna Raperda KTR dan Pelayanan Publik

Lampung Barat, www.lampungmediaonline.com – Dwan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif dewan tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan pelayanan publik, di ruang sidang Marghasana DPRD setempat Senin (27/2).

Seperti diketahui, sejauh ini peraturan bupati (Perbup) tentang KTR tidak mengatur terkait sanksi bagi siapa saja yang melanggar KTR, atau hanya sebatas imbauan kepada masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemkab setempat.

Dengan dimulainya penyusunan Ranperda tersebut, maka nantinya selain akan mengatur kembali soal penetapan KTR juga akan mengatur soal sanksi yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggar Perda KTR.

Dalam nota pengantar Ranperda inisiatif DPRD yang disampaikan oleh ketua badan legislasi (Banleg) B. Supriadi ketentuan tersebut menunjukkan tiga aspek penting yakni hak asasi atas kesehatan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak jaminan sosial.

”Upaya mewujudkan hak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif antara lain meliputi UU tahun 2004 tentang praktik kedokteran, UU tahun 2009 tentang kesehatan dan UU tahun 2009 tentang rumah sakit,” ungkapnya.

Berdasarkan hal diatas, lanjut dia, perilaku merokok yang dilakukan masyarakat harus segera diatasi. Perokok pasif adalah pihak yang paling dirugikan dari aktivitas merokok.  Dibandingkan yang terpapar dengan asap rokok utama, pengaruh perokok pasif lebih mempunyai resiko lebih tinggi mengidap berbagai jenis penyakit, hal ini dikarenakan perokok pasif menghisap asap sampingan yang tiga kali lebih berbahaya dari yang dihisap oleh perokok aktif.

”Bila dalam suatu daerah terdapat 60%perokok maka jumlah masyarakat yang terancam terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah  60%. Penyakit yang menyerang dapat meningkatkan indek kematian yang semakin meningkat setiap tahunnya,” jelas Supri.

Selanjutnya, terkait Ranperda inisiatif lainnya yakni soal Ranperda pelayanan publik, dimana pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat merupakan salah satu  fungsi penting pemerintah, selain distribusi, regulasi maupun proteksi, fungsi pelayanan tersebut merupakan aktualisasi rill kontrak sosial yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.

”Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentunya masih membutuhkan pengaturan untuk pelaksanaanya, terutama yang berkenaan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang terkait dengan pelayanan publik,” kata dia.

Kebutuhan pengaturan tersebut, lanjut dia, pada tingkat pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah ini, kemudian menjadi sangat penting karena salah satu indikator kesiapan daerah merespon otonomi daerah adalah ketika daerah mampu merumuskan dan memebentuk kebijakan dan atau  peraturan daerah.

”Atas nama lembaga legislasi  dan melihat peluang yang diamanatkan  oleh peraturan perundang-undangan tersebut, maka DPRD merumuskan, menyusun dan mengajukan Ranperda tentang kawasan tanpa rokok dan pelayanan publik,” pungkasnya.(trs)

Print Berita