DPC Pospera Sebut PPTK Harus Bertanggungjawab

Tulang Bawang Barat, www.lampungmediaonline.com – Ketua DPC Pospera Tulangbawang Barat Dedi Priyono, SH sebut Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Maula Dinamansyah harus bertanggung jawab penuh atas Proyek Biogas sebanyak 65 titik di Kabupaten Tubaba senilai Rp650 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2016 lalu dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung yang terindikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Hasil Pantauan Pospera Tubaba dan Tim Investigasinya dilapangan, Proyek Biogas tersebut hingga saat ini masih terdapat 5 (lima) titik lagi yang belum diselesaikan dan banyak yang sudah tidak berfungsi, namun Dinas ESDM sudah melakukan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima
pekerjaan.

“Kita sudah Cek dilapangan pada Selasa (24/1) ternyata memang benar pekerjaan itu semerawut dan telah di PHO-kan oleh pihak dinas, padahal pekerjaan itu belum selesai dan juga kuantitas dan kualitasnya sangat diragukan, oleh sebab itu PPTK-nya harus bertanggung jawab penuh atas carut-marutnya proses kegiatan Proyek Biogas itu,”ujar Dedi kepada awak media, Selasa (24/1) di Kantor Forum Wartawan Media Harian Tubaba Bersatu.

Pospera Tubaba berharap atas pemberitaan ini, pihak Penegak Hukum dapat segera mengambil tindakan cepat, karena menurut Dedi kasus ini jelas merupakan Kejahatan Anggaran yang telah sengaja di Lakukan oleh oknum Pejabat Dinas ESDM Provinsi Lampung tahun anggaran 2016.”Kalau penegak hukum di Provinsi Lampung ini tidak jemput bola, maka kami akan melengkapi data untuk kami serahkan ke pusat,”cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, Proyek Biogas sebanyak 65 titik di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) senilai Rp650 juta bersumber dari APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2016 lalu milik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung terindikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat 5 (lima) titik proyek yang belum diselesaikan, namun Dinas terkait sudah melakukan Provisional Hand Over (PHO) atau serahterima pekerjaan.

Dikatakan oleh, Supriyanto, Kepala Tukang sekaligus Penyuplai Material pada proyek Biogas untuk 40 titik di Tiyuh Candra Mukti, Tulangbawang Tengah bahwa, masih terdapat 5 titik lagi yang masih dikerjakan.”Sekarang masih dikerjakan karena masih 5 titik lagi yang belum selesai. Kalau yang saya kerjakan perintah Pak Bagiyo (Pemborong) sebanyak 40 titik. Kalau dana material berikut upah tukang semuanya per titik habis sekitar Rp7 juta, makanya nggak selesai tahun 2016 karena dana dari Pak Bagiyo tersendat,”bebernya kepada awak media di Candra Mukti, Senin (23/1).

Ditempat yang sama Cecep, Pengawas Lapangan dari Dinas ESDM Provinsi Lampung mengaku bahwa proyek biogas tersebut merupakan tahun anggaran 2016 lalu yang mana pihaknya telah melakukan PHO, hanya saja dirinya tidak mengetahui jika pekerjaan tersebut belum selesai.”Sudah PHO, tapi kami tidak tau kalau pekerjaannya belum selesai semua, PPTKnya Ibu Maula Dinamansya menjabat sebagai Kasi Energi,”ucapnya.

Cecep mengklaim jika pihaknya mengawasi proyek tersebut secara rutin. Meskipun sudah PHO, dirinya tidak mengetahui siapa rekanan yang mengerjakan, dan berapa nilai anggaran untuk proyek tersebut.”Saya tidak tau kalau tidak bisa di fungsikan, kalau nilai dananya berapa saya tidak tau, tapi waktu tahun 2016 kami sering turun mengawasinya. Rekanannya siapa dan perusahaannya apa saya tidak tau persis,”kelitnya.

Pada saat yang bersamaan, Yantoni, Wakil Ketua I DPRD Tubaba bahwa, pada pelaksanaan proyek biogas tersebut merupakan KKN yang harus dipertanggung jawabkan terhadap penegak hukum.”Ini harus secepatnya dijemput oleh penegak hukum. Karena proyek biogas ini sudah jelas kejahatan anggaran, tindak pidana KKNnya ada semua disini (Proyek Biogas). Dinas dan Rekanan harus bertanggung jawab, harus dipidanakan,”cetus dia.(idahar)

Print Berita