Disnakeswan Tubaba Diduga Bermain Anggaran: Sekretaris Tak Pernah Masuk, Kegiatan Banyak Tak Jelas

Panaragan–lampungmediaonline.com

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menjadi sorotan publik. Sejumlah indikasi adanya permainan, mark up, hingga dugaan kegiatan fiktif mencuat dari penggunaan anggaran tahun 2024 dan 2025, ditambah kondisi internal yang carut-marut dengan sekretaris dinas yang disebut tak pernah masuk kantor hampir dua tahun.

Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, Devita, saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, Senin (03/11/2025), membeberkan sejumlah kegiatan dan alokasi dana di bidangnya.

“Untuk anggaran rutin di tahun 2024 di bidang perbibitan dan produksi ternak ada Rp74 juta sekian, kegiatan rutinitas seperti pengendalian, pengawasan penyediaan dan peredaran benih. Ada juga pengadaan ayam kampung senilai Rp117 juta dari hibah APBD, dikerjakan oleh pihak ketiga dan diturunkan ke 10 Tiyuh (Desa) melalui kelompok, per kelompok 200 ekor. Selain itu, ada kontrak swakelola dengan Unila untuk penyusunan raperda peternakan senilai Rp50 juta,” jelasnya.

Namun, Devita mengaku tidak mengetahui detail anggaran secara keseluruhan, termasuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab sekretariat.

“Kalau administrasi umum itu bidangnya sekretariat. Tapi sekretaris kita lagi sakit,” ujarnya.

Saat disinggung soal sekretaris yang sudah hampir dua tahun tidak masuk kantor, Devita hanya menjawab singkat.

“Ya, beliau lagi sakit. Kalau orang sakit kan tidak bisa ngantor. Untuk yang lain, saya kurang tahu, mungkin dijalankan sama kepala dinas,” terangnya.

Informasi dari sumber internal menyebutkan, sekretaris dinas tersebut memang sudah tidak aktif sejak lama.

“Iya, sekretaris itu tidak pernah ngantor sejak menjabat. Paling dulu cuma sekali dua kali, sekarang sudah hampir dua tahun tidak pernah masuk. Jadi kerjaan banyak yang bingung, karena seharusnya sekretaris yang mengkoordinasikan administrasi dan keuangan, dia memang sakit-sakitan,” ungkap narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini diperparah dengan pernyataan beberapa pejabat bidang lain yang mengaku sejumlah kegiatan tidak berjalan semestinya.
Misalnya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Yudi, mengatakan untuk program penyuluhan pertanian itu sebenarnya ada, tapi karena kasi-nya tidak ada, jadi program tersebut tak berjalan.

“Kalau 2024 bidang sarpras hanya Rp70 juta saja, untuk tahun ini Rp140 juta, karena tahun ini dikasih kegiatan N2 cair itu untuk menyimpan bibit,” tuturnya.

Berdasarkan data yang diperoleh media, Disnakeswan Tubaba tercatat mengelola sejumlah program dengan nilai besar.
Pada tahun anggaran 2024, di kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah misalnya, terdapat alokasi seperti, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp13 juta, penyediaan peralatan rumah tangga Rp13,9 juta, penyediaan bahan logistik kantor Rp23,9 juta, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp50 juta.

Tak hanya itu, terdapat pula pengadaan mebel Rp20 juta, pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp100,1 juta, pemeliharaan kendaraan operasional Rp58,3 juta. Bahkan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mencapai Rp164 juta yang tak dapat dijelaskan pihak Disnakeswan.

Selain itu, program besar Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian juga menelan anggaran ratusan juta, di antaranya pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak Rp230,6 juta, penjaminan peredaran benih/bibit ternak Rp70 juta, pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian Rp70 juta.

Namun, sejumlah kegiatan disebut tidak jelas realisasi dan output-nya. Seperti kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani senilai Rp50 juta, yang hingga kini belum diketahui detail bentuk dan hasil pelaksanaannya di lapangan.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nazaruddin, pun tidak membuahkan hasil. Beberapa kali dihubungi dan dijumpai ke kantor, yang bersangkutan tidak pernah dapat ditemui dan terkesan menghindar dari media.

Sikap tertutup tersebut semakin memunculkan tanda tanya besar di tubuh dinas tersebut. Apalagi, beberapa kegiatan dengan nilai ratusan juta rupiah disebut tidak memiliki output yang jelas, sementara pejabat kunci seperti sekretaris justru absen dalam waktu lama tanpa kejelasan tanggung jawab, sementara anggaran kegiatan terus berjalan.

Publik pun mendesak agar Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Disnakeswan Tubaba tahun 2024 termasuk 2025, serta memeriksa keabsahan kegiatan dan dugaan adanya praktik mark up maupun kegiatan fiktif yang merugikan daerah.

(Der)

Print Berita