Diduga Menu Asal-asalan, Salah Satu SPPG di Katibung Coreng Program Prioritas Prabowo

Lampung Selatan, www.lampungmediaonline.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi fondasi penguatan gizi anak sekolah. Namun di Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, program tersebut justru menuai sorotan.

Sejumlah penerima manfaat dari beberapa sekolah dasar mengeluhkan kualitas menu yang didistribusikan oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Pardasuka 2.

Para wali murid menegaskan mereka mendukung penuh program strategis nasional tersebut. Namun, mereka mengingatkan agar pelaksanaannya tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk meraih keuntungan pribadi.

“Kami mendukung penuh program makan bergizi gratis Presiden. Tapi kalau menunya seperti ini, kami kecewa. Jangan sampai anggaran besar ini tidak sesuai dengan yang diterima anak-anak,” ujar salah satu wali murid penerima MBG dari SPPG Simpang Kates.

Keluhan serupa juga datang dari wali murid di wilayah Sukatinggi.

“Ini bukan soal gratis atau tidak. Ini soal kualitas dan keamanan untuk anak kami. Kalau ada pengurangan nilai atau permainan, harus diaudit dan ditindak tegas,” tegasnya.

Alih-alih menjadi momentum menjaga asupan gizi anak sekolah, pelaksanaan MBG di wilayah tersebut justru memunculkan ironi. Paket makanan yang diterima siswa disebut didominasi makanan kering pabrikan, bahkan jenis yang lazim dijumpai di warung kelontong. Selain itu, terdapat buah salak yang dinilai tidak layak konsumsi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah dapur MBG benar-benar menyiapkan makanan bergizi sesuai standar, atau sekadar mendistribusikan paket pengganjal perut agar laporan tetap berjalan?

Sebagai lembaga pengawas perlindungan konsumen, DPD LPKSM-GML Kabupaten Lampung Selatan menyatakan keprihatinannya. Kepala Divisi Investigasi DPD LPKSM-GML, Junnaidi, menegaskan bahwa program yang menyasar anak-anak harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

“Jika benar terdapat dugaan pengurangan nilai gizi, permainan harga, atau distribusi makanan yang tidak sesuai standar keamanan pangan, maka ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut hak konsumen anak-anak. Kami mendesak dilakukan audit investigatif menyeluruh dan penegakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Junnaidi.

Penerima manfaat juga meminta agar KPPG Lampung serta Badan Gizi Nasional (BGN) turun tangan melakukan evaluasi langsung terhadap operasional dua SPPG tersebut.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG yang dimaksud belum memberikan respons atas konfirmasi yang disampaikan awak media.

Redaksi tetap berupaya memperoleh klarifikasi dari seluruh pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik. (Dicky)

Print Berita