Bandar Lampung.www.lampungmediaonline.com-Bertempat di Hotel Aston City, Bandar Lampung, Yayasan Desapolitan Indonesia Indonesia (YDI-Desindo) mendapatkan undangan khusus menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung dalam rangka pelaporan realisasi pelaksanaan program kerja tahun 2017 dan perumusan program kerja tahun 2018 yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung yang juga Ketua TPAKD Provinsi Lampung Ir. H. Sutono, M.M mewakili Gubernur Lampung, kemarin (21/12).
Kegiatan yang difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Perwakilan Lampung ini dihadiri oleh Kepala Biro (Karo) Perekonomian Setdaprov Lampung Ir. Hazai Fauzi, M.M, Deputi Kepala Tim Assesment Ekonomi dan Keuangan Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung R. Eko Adi Irianto, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo, S.E, M.Ec., Ketua Dewan Pembina YDI-Desindo DR. H. Andi Desfiandi, SE, MA, kepala OPD Pemprov Lampung, jajaran OJK Lampung, pimpinan institusi/asosiasi dan industri jasa keuangan serta TPAKD kabupaten/kota se-Lampung.
Pengurus Desindo diwakili Ketua Dewan Pengurus sekaligus Executive Director BPH YDI-Desindo Dr. (Can) Zaidirina Wardoyo, S.E, M.Si, Ahmad Muslimin (sekretaris) dan Davit Kurniawan, S.Kom, Cc.NA (bendahara).
Pleno mengelaborasi hasil monitoring TPAKD atas kondisi industri jasa keuangan (IJK) di Lampung tahun 2017, terdapat 43 bank umum, 26 bank perkreditan rakyat (BPR) konvensional, 11 BPR Syariah (BPRS), 48 asuransi umum, 14 asuransi jiwa, 1 asuransi jiwa syariah, 1 pegadaian, 45 perusahaan pembiayaan (leasing), 2 perusahaan dana pensiun, 1 modal ventura, 1 kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan 7 perusahaan sekuritas.
Di sektor perbankan, secara year on year (yoy) terjadi peningkatan aset perbankan konvensional sebesar 13,91 persen dan perbankan syariah sebesar 12,13 persen. Jumlah kredit tersalur terbesar diserap kreditur perorangan (konsumtif) Rp13,68 triliun (27,06 persen), diikuti sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp13,67 triliun (27,03 persen), dan sektor pertanian, perburuhan, kehutanan Rp8,47 triliun (16,74 persen).
Di sektor IJK non bank, terungkap total aset dan nilai investasi dana pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung (Bank Lampung) pertumbuhan rata-ratanya baru sebesar 0,046 persen dari total aset dan nilai nasional. Hingga Oktober, total asetnya rata-rata tumbuh 0,97 persen dan nilai investasinya rata-rata tumbuh 0,90 persen.
Geliat bisnis jasa asuransi juga masih terkonsentrasi di Bandar Lampung. Jumlah preminya 89,32 persen dari premi total asuransi umum dan jiwa se-Lampung. Secara mikroanalisis, ini penanda inklusi keuangan tentang produk asuransi di luar Kota Bandar Lampung masih harus digenjot.
Bagaimana dengan progresivitas kinerja perusahaan leasing? Ada Rp7,096 milyar piutang pembiayaan hingga Oktober, setara 1,67 persen dari piutang pembiayaan nasional atau tumbuh rata-rata 1,75 persen, naik 1,30 persen dari data-rata 2016 yang -0,45 persen. Dengan non performing finance (NPF) 1,95 hingga Oktober, piutang tersalur terbesar di sektor perdagangan (26,2 persen) dan rumah tangga (15,9 persen).
Satu-satunya IJK modal ventura, PT. Sarana Lampung Ventura mencatatkan nilai aset Rp61 milyar, tumbuh rata-rata 0,97 persen. Sedang nilai pembiayaannya Rp53 milyar, tumbuh rata-rata 0,34 persen.
Sisi lain, baru 9 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif di Lampung, terdiri 6 LKM berizin penuh dan 3 LKM berizin bersyarat. Bertotal aset Rp14,02 milyar hingga Agustus, total pinjaman tersalur baru Rp4,65 milyar.
Sementara di sektor pasar modal, kini ada 8 perusahaan efek, 2 emiten, 2 manajer investasi, dan 4 galeri investasi. Agregat target investasi menunjukkan performa prima, 8.379 investor menanamkan modalnya di Lampung, setara 0,85 persen dari jumlah investor nasional, tumbuh rata-rata 2,5 persen. Bandingkan dengan 2016, dimana baru ada 4.417 investor. Transaksi efek per Oktober Rp256,55 milyar, rata-rata transaksi periode Januari-Oktober sebesar Rp681,6 milyar.
Sepanjang 2017, TPAKD telah merealisasikan program optimalisasi pemanfaatan asuransi program di sektor pertanian dan peternakan, Gerakan Lampung Menabung, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan mendorong pertumbuhan industri pasar modal.
Program optimalisasi pemanfaatan asuransi program di sektor pertanian dan peternakan dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, dan perusahaan BUMN PT. Asuransi Jasindo. Sebanyak 5.111 ekor sapi dan 15.026,28 Ha lahan sawah berhasil diasuransikan, dari target 5 ribu ekor sapi dan 15 ribu hektare. Melalui edukasi dan sosialisasi asuransi program dan pembiayaan sektor, petani padi (perseorangan, kelompok, gabungan kelompok) dan peternak sapi didorong menggunakan fasilitas produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) sebagai dukungan program ketahanan pangan dalam negeri berbentuk perlindungan risiko kerugian kepada petani/peternak.
Program Gerakan Lampung Menabung juga sukses besar! Dari target 250 ribu rekening, terjadi overtarget outstanding senilai Rp128,7 milyar dari pembukaan 270.219 rekening baru Simpanan Pelajar (SIMPEL) yang melibatkan 17 bank umum/syariah penyelenggara dan 6.337 SMU/SMK/MA negeri/swasta se-Lampung. Premis “hasil takkan menghianati usaha” berlaku di sini. Melalui edukasi dan sosialisasi program SIMPEL ke pelajar, program ini ditujukan memperkenalkan produk jasa keuangan –khususnya perbankan– sejak usia dini (segmen pelajar) dan membangkitkan kembali budaya menabung dan berinvestasi di kalangan masyarakat.
Dalam optimalisasi penyaluran KUR, kinerja TPAKD di 2018 masih harus ditingkatkan. Sepanjang Januari-Oktober, program yang ditujukan meningkatkan aksesibilitas sektor UMKM kepada sumber pembiayaan ini baru tersalur Rp2,26 triliun, dari target Rp2,4 triliun.
Sementara demi mendorong pertumbuhan industri pasar modal, TPAKD berhasil memfasilitasi pendirian 4 galeri investasi, menyelenggarakan 11 kali sosialisasi SIMPEL, dan membukukan 8.379 investasi dari target 8.500 hingga akhir tahun. Edukasi intens memperkenalkan instrumen pasar modal sebagai sumber alternatif investasi dan pendanaan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung.
Menyambut 2018, selain meningkatkan capaian program 2017, TPAKD juga merumuskan program pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), klaster Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Gerakan Membangun Desa Saburai (Gerbang Saburai), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), revitalisasi resi gudang, pengembangan program Warung Desa, dan asuransi program (tambak).
Saat membuka acara, Sekdaprov Sutono mengapresiasi capaian hasil kinerja TPAKD ini dan mengajak seluruh stakeholders bahu-membahu meningkatkan capaian di 2018.
Saat diwawancara terpisah, Ketua OJK RI Perwakilan Lampung Indra Krisna berharap agar fasilitasi OJK dan program kerja TPAKD Lampung yang telah dan akan dijalankan ke depan dapat membuka akses keuangan seluas-luasnya kepada pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Mari kita bangun Sai Bumi Ruwa Jurai,” ujarnya ramah.
Ketua Dewan Pembina YDI-Desindo Andi Desfiandi juga mengungkapkan harapan terbesarnya. Acara ini menjadi kesempatan khusus untuk memformulasikan implementasi skema kerjasama strategis Desindo, OJK dan TPAKD demi perwujudan program kerja dan Visi Misi Desindo demi mewujudkan Desa yang mandiri dan bermartabat.
Melalui sambungan telepon, Andi Desfiandi memaparkan daftar isian masalah (DIM) yang jamak dihadapi sektor UMKM dan pelaku wirausaha (entrepreneur) di Desa, termasuk BUMDes, meliputi akses permodalan, pengembangan produk dan jasa (inovasi), produktivitas dan konsistensi produksi, pemasaran, infrastruktur teknologi informasi (TI) dan literasi TI sebagai penunjang ekonomi. “Ragam masalah tersebut saling berkait, harus diselesaikan komprehensif dan bukan secara parsial,” jelasnya.
Karena, lanjutnya, “akan percuma bila akses permodalan tersedia tapi produknya tak laku dijual, atau produknya baik tapi produksinya tidak konsisten dan kurang produktif hingga tidak mencapai economic of scale, atau tidak memiliki akses pemasaran langsung kepada end-user dimana platform e-commerce bisa jadi salah satu solusi selain akses ke buyer langsung, atau infrastruktur TI dan pemahaman TI kurang sehingga akses penggunaan internet sulit padahal di era digitalisasi aktivitas ekonomi saat ini terbukti sangat ampuh terbantu, atau semua faktor tadi sudah baik tapi akses permodalan tak ada maka segalanya juga menjadi percuma,” urainya.
Diakuinya, pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui berbagai kementerian/lembaga (K/L) bersama bank sentral sudah sangat mendorong inovasi program mulia demi ketersediaan akses permodalan bagi pelaku UMKM melalui skema KUR, atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), bahkan Kemenkeu RI telah meluncurkan program UMI (mikro mini), Kementerian Sosial (Kemsos) RI juga akan meluncurkan pengganti BLT dengan skema non tunai berbasis produksi, selain alokasi program Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI yang makin tahun makin besar, juga skema-skema keuangan lainnya seperti investasi langsung (direct invesment) ke Desa termasuk program corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang cukup berkibar kiprahnya di Lampung melalui fasilitasi Forum CSR Lampung.
“Secara Desindo, bagi saya kata kuncinya, butuh sinergitas yang serius, full power dan full speed dari seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah termasuk pemda, akademisi, perusahaan, komunitas, masyarakat, lembaga keuangan, media massa dan lainnya agar pemangku Desa, baik itu pimpinan, aparatur, dan terutama masyarakat Desa bisa segera mandiri dan sejahtera termasuk para pelaku UMKM,” pungkasnya.
Seolah mengamini, Ketua Dewan Pengurus YDI-Desindo Zaidirina Wardoyo lugas menyatakan kesiapannya mendukung penuh dan berjanji melakukan yang terbaik bagi sukses program TPAKD Provinsi Lampung 2018 dalam sinerginya dengan program kerja Desindo ke depan. “Desindo siap all out dukung sukses program TPAKD Lampung 2018. Kalau bukan kita dan bukan sekarang, siapa dan kapan lagi?” tandasnya. (Lis/Zul/Sior)
