Lampung Utara, www.lampungmediaonline.com – Meski tanpa kehadiran Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Lampung Utara terkait keluhan para kontraktor atas keterlambatan pembayaran dana PHO kepada para rekanan, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) setempat bakal Hak Interpelasinya.
“Kesimpulan dalam rapat yang lalu, bahwa hak interpelasi akan dijalankan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010, dan tata tertib DPRD Lampung Utara nomor 10 tahun 2017, untuk itu diharapkan semua mekanisme bisa dilakukan,” kata Guntur Laksana, Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara dan selaku pimpinan rapat dengan para kontraktor, Rabu (03/01/2018).
Hasil rapat yang dilaksanakan itu, lanjut Guntur Laksana, akan dibahas diunsur pimpinan setelah penerimaan berkas usulan agar dilaksanakannya hak interpelasi oleh DPRD setempat.
“Pada hari ini kami akan berkoordinasi termasuk pada anjuran pimpinan dan akan dilaksanakan rapat tertutup dulu, dan besok mudah-mudahan kami sudah mulai bergerak,” ujarnya.
Menanggapi itu, lawyer K2LUB dari LBH Awalindo, Syamsi Eka Putra bersama Fauzi Arifin, mengatakan berkas usulan untuk dilakukannya hak interpelasi itu sudah lengkap dan telah diberikan kepada DPRD melalui bagian yang telah ditunjuk oleh anggota DPRD setempat.
“Selain data para kontraktor, juga data-data RT, RW yang belum terbayarkan berapa bulannya itu kita juga menyerahkan data tentang KIS yang tidak bisa lagi dipergunakan karena BPJS nunggak,” ujar Syamsi Eka Putra, seraya mengatakan penyerahan berkas itu guna mendorong anggota DPRD untuk melakukan hak interpelasinya. (Khoiril)
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
