Damkar Lampura Gelar Rapat Lintas OPD Terkait Standar Pelayanan Minimal

Lampung Utara,www.Lampungmediaonline.com-Dalam mempresentasikan ide gagasan serta inisiatif tentang wacana inovasi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kebakaran yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Lampung Utara melakukan Rapat Terbatas lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Rabu (6/10/2021).

.

Hadir dalam rapat tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Man Kodri, SH., MM; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Abdurrahman, SH., MM; Kasatpol-PP, Firmansyah, S.Pd., MM; Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar), Zulkarnaen Usman, SE., MM; Kasie. Penanggulangan dan Pemadaman Kebakaran (P& PK) Bidang  Damkar, Muhsin.

.

Dalam kesempatan itu, rapat membahas jenis layanan dasar, mutu pelayanan dasar, penerima layanan dasar dan pernyataan layanan dasar yang mengacu pada Visi Pemadam Kebakaran ‘To Save Life And Property’ yaitu menyelamatkan jiwa dan harta benda. Lalu, Misi ‘Panca Dharma Pemadam Kebakaran’ diantaranya, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Bahan Berbahaya dengan berlandaskan pada Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Utara Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Pemadaman Kebakaran serta Surat Edaran Bupati Lampung Utara No. 364/286/18-LU/2021 Tanggal 9 Juni 2021 tentang penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lingkungan tempat kerja atau usaha. “Dalam rangka pencapaian SPM perlu konsolidasi organisasi dipandang perlu membentuk suatu organisasi sosial berbasis masyarakat ditingkat desa/kelurahan dengan sebutan ‘Relawan Damkar’ atau disingkat ‘REDKAR’ sebagai amanat Kepmendagri nomor : 364.1-306 tahun 2020 tanggal 28 maret 2020. Tentang pembinaan relawan damkar”, Papar Zulkarnaen.

.

Sambung Kabid Damkar, mengatakan bahwa pembentukan ‘REDKAR’ secara Nasional berbasis dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan desa/ kelurahan yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran. “Untuk itu perlu koordinasi lintas OPD yang terkait tupoksi pemberdayaan masyarakat guna sinkronisasi dengan misi keempat Damkar, yakni Pemberdayaan Masyarakat”, Jelasnya.

.

Zulkarnaen juga mengatakan bahwa pada prinsipnya pimpinan daerah memberikan dukungan pada inovasi tersebut sesuai bahwa Damkar adalah masuk dalam urusan wajib dan melayani kebutuhan dasar masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). “Dan disepakati untuk dukungan dari Anggaran Sana Desa untuk operasionalnya agar dapat mendeteksi dini dan jika terjadi musibah kebakaran dapat memahami langkah-langkah Mitigasi Kebakaran sebelum Armada Damkar tiba di Lokasi, Kata kuncinya sepanjang hasil musyawarah desa menyepakatinya serta anggarannya tersedia”, Pungkasnya. (ksf/aw)