Cabup H.Hipni.SE sebut Bansos PKH, BPNT, BLT DD itu Program Nasional, Siapapun Bupatinya Program Tetap Berjalan

Lampung Selatan,www.lampungmediaonline.com Semua Bansos baik PKH, BPNT, BLT DD maupun bantuan penanganan Covid-19 itu semua merupakan Program Nasional, Kepala Daerah (Bupati) hanya tinggal melaksanakan saja. Untuk Lampung Selatan, siapapun Bupatinya Program Bansos itu kedepan akan tetap ada dan bagi KPM yang sudah terdaftar itu akan tetap menerima Bansos, hal itu disampaikan Cabup nomor 3 H.Hipni, S.E saat kampanye tatap muka dengan warga di 14 (empat belas) titik di Desa Purwodadi Dalam, Wonodadi, Kertosari dan Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari pada Minggu,(08/11/2020).

Hipni menegaskan, jika dirinya mendapat amanah dari warga masyarakat untuk memimpin Bumi Khagom Mufakat, akan memperbaiki daftar penerima bantuan sosial (Bansos) baik itu PKH maupun BPNT lebih tepat sasaran lagi. Dikarenakan, masih banyak warga masyarakat masuk dalam kriteria keluarga penerima manfaat (KPM) bansos namun tidak terakomodir.

“Pilkada ini sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan Program Bansos seperti, PKH, BPNT, BLT DD bahkan Bansos Penanganan Covid-19, jadi jangan takut bagi warga yang menerima Bansos itu, siapa pun Bupatinya, Program itu tetap terlaksananya karena itu Program Nasional. Hanya saja akan kita tata kembali agar Bansos itu benar benar orang yang layak menerimanya,” katanya.

Menurut pria yang dikenal pengusaha sukses asal Kecamatan Palas ini, meski bansos PKH dan BPNT itu merupakan program pemerintah pusat, namun untuk daftar penerima bansos Pemerintah Daerah memiliki peran. Karena data yang dipakai Kementerian Sosial RI untuk penerima bansos, bahkan bansos terdampak Covid-19 merupakan data lama. Dikatakannya, pemda wajib melakukan verifikasi faktual (Verfak) secara berkala terhadap daftar masyarakat penerima bansos. Agar bansos tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih berhak.

“Meski program pemerintah pusat, tapi Pemerintah Daerah punya peran dan kewajiban untuk menentukan warga masyarakatnya yang berhak, dan mana warga yang sudah tidak pantas lagi menerima bantuan sosial. Jadi nantinya saya pastikan mana yang tidak lagi berhak harus dicoret diganti dengan masyarakat yang lebih membutuhkan. Kalau perlu nanti usulannya kita minta tambah kuota ke pusat,” jelas Calon Bupati Lampung Selatan yang diusung oleh PAN, Gerindra, dan PKB ini.

Dia pun menambahkan,” Kedepan Lampung Selatan agar berkeadilan dalam hal Kesehatan, Pendidikan, Pembuatan KTP dan KK, Insfratruktur jalan, Sandang pangan dan Pertanian. “Imbuhnya. (Arif)

Print Berita