Bupati Mesuji Khamami kecewa melihat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Mesuji. Dia menilai RKA yang disusun kurang mencerminkan penganggaran yang pro rakyat.
“setelah saya koreksi satu persatu RKA yang disampaikan SKPD, ternyata tidak sedikit terdapat potensi pemborosan anggaran dan kurang pro rakyat. Ada RKA yang menganggarkan perjalanan dinasnya saya nilai berlebih. Demikian pula kegiatan makan minum serta honor bagi PNS,” tuturnya (11/2).
Lebih lanjut dijelaskan Khamami, salah satu penyebabnya adalah para kepala SKPD itu kurang blusukan sehingga tidak melihat secara langsung kondisi infrastruktur dan kondisi masyarakat. Alhasil, penyusunan RKA didasarkan hasil rekaan dan ada juga yang mencontoh Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya tanpa melihat kondisi real.
“mereka itu menyusun RKA tidak turun langsung, hanya dibelakang meja saja. RKA yang tidak pro rakyat pelaksanaannya akan ditunda dan dialihkan pada kegiatan yang menyetuh langsung ke masyarakat,” sambungnya.
Khamami mencontohkan, di bidang kesehatan masih banyak masyarakat Mesuji yang masuk kategori miskin belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Semestinya semua masyarakat miskin masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS. Iuran BPJS masyarakat miskin ini akan dibayarkan oleh pemerintah, namun belum semua warga Mesuji yang miskin masuk dalam kategori penerima PBI karena keterbatasan anggaran.
Dibidang infrastruktur, lanjut dia, banyak jalan yang rusak sehingga berpotensi melumpuhkan jalur transportasi darat, terutama pasca intensitas curah hujan yang tinggi melanda wilayah Mesuji. Sedangkan di bidang pertanian, banyak rawa yang mengalami kebanjiran sehingga perlu penangangan dengan cara disodet agar dapat dimanfaatkan, tidak menjadi lahan tidur.
“Pemkab Mesuji harus harus cerdas dalam mengelola APBD agar dapat menjamin seluruh warganya yang miskin untuk diakomodir dalam BPJS, dan tidak ada lagi permasalahan infrastruktur, walaupun penyusunan APBD 2014 terlambat diharapkan ada keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya.
