Bupati Ingatkan 131 Peratin Untuk Secepatnya Menyampaikan Laporan SPj

Lampung Barat, www.lampungmediaonline.com – Kabupaten Lampung Barat Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Menggelar Rakor sekaligus pembinaan serta Evaluasi Dana Desa Tahun 2016 dan Penyusunan Program 2017 yang di laksanakan di Aula Keagungan Pemkab Lambar , Senin (30/01). Rakor ini Di hadiri oleh Bupati Lampung Drs. Mukhlis Basri, Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. Adi Utama, Kadis PMPP Ibrahim Amin, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, serta Camat dan peratin sekabupaten Lambar.

Dalam arahannya Bupati Lampung Barat menyampaikan Rakor digelar dalam rangka persiapan untuk kelancaran tata cara penyeluran dan penggunaan serta penyempurnaan draf Perbup tentang alokasi penggunaan dana desa. Semua pelaksanaan pengalokasian dana desa yang akan dilaksanakan harus berpedoman pada Perbup tersebut. ”Perbup adalah payung hukum yang harus dipedomani dalam penggunaan Dana Desa yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi tiap desa dalam mengelola anggaran tersebut,” katanya.

Mukhlis  anggaran dana desa yang akan diterima Pemkab sebesar Rp.159.468 Milyar Lebih untuk 131 Pekon dengan rincian Dana Desa Rp.103,025 M lebih Alokasi dana Pekon sebesar Rp. 54.980 Milyar Lebih dibagi hasil pajak Rp 703 juta lebih dan dana bagi hasil retribusi Rp 156 Juta lebih.

Kemudian disampaikanya juga untuk peratin untuk dapat konsultasi ke pihak camat kemudian camat megarahkan ke pihak pemerintah yaitu ke DPMPP setempat agar dapat di pelajari apa yang menjadi kendala yang ada di pekon tersebut.

Bupati juga berharap agar perencanaan keuangan dengan baik secara rinci dan mendetail, segerakan pembahasan di awal agar nanti perencanaan keuangannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencanan yang sudah di rinci.

“Bagi para peratin melalui camat diminta kepada Pekon yang belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban (SPJ) realisasi penggunaan DD nya agar segera menyampaikan laporannya ke pihak Pemerintah, saat ini yang baru menyelelesaikan baru 50 pekon dan tentunya laporan tersebut nantinya kan di koreksi apa kekurangannya, berkas yang sudah masuk saat ini belum di lakukan Ferivikasi dan nantinya jika sudah di ferivikasi dan dinyatakan lengkap maka akan diajukan kepada BPKD”,  Pinta Bupati.

Bupati  berharap,  kegiatan ini dapat menemui titik temu permasalahan yang membuat hingga kini dana desa belum tersalurkan semua. Daerah yang hingga kini belum menerima realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) diminta untuk segera menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sebagai syarat utama penyaluran dana desa.

Pihaknya mengharapkan, kepala desa yang memiliki wewenang dalam pengelolaan anggaran tersebut harus mengacu pada aturan. ”Penggunaan dana desa untuk infrastruktur dan pemberdayaan, harus sesuai dengan peraturan kementerian desa dan kementerian keuangan agar kades tidak tersangkut masalah hukum dikemudian hari,” Pungkasnya.

Sementara itu DPMPP Kabupaten Lambar Ibrahim Amin menyampaikan untuk melakukan pembinaan evaluasi kegiatan tahun 2016 serta penyusunan program di tahun 2017 sebab hal ini perlu dilakukan agar peratin mengetahui dan mengerti serta melaksanakan kegiatan Dana Desa  dengan baik serta mengatehui aturan yang berlaku. ”Saya minta kepada Peratin agar secepatnya menyampiakn laporan Surat pertanggung jawaban (SPJ) realisasi pengurus DD tahapke 2 kerena sejauh ini yang telah menyampiakn SPJ baru sekitar 50 pekon yang sudah dan perlu di koreksi apakah ada yang keliru atau kurang”, Jelasnya.

Lebih lanjut diingatkan nya kepada 131 peratin untuk secepatnya menyampaikan laporan SPj penggunaan DD tahap II tersebut mengigat sudah memasuki bulan Februari karena semakin secapt laporan tersebut semakin baik.(trs)

Print Berita