Pesisir Barat-KRUI,www.
.
Peraturan ini juga memperkuat pengaturan tentang Disiplin PNS dari PP sebelumnya No. 53 Tahun 2010, dimana dalam PP No. 94 Tahun 2021 deskripsi larangan bagi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah disamakan dengan larangan PNS untuk memberikan dukungan calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga naskah lengkapnya menjadi :
Pasal 5 tentang larangan bagi PNS dalam huruf n,memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
1.ikut kampanye;
2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau
7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
.
Keterangan Tanda Penduduk.
Pada peraturan sebelumnya PP No. 53 Tahun 2010 di Pasal 4 : larangan bagi PNS untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terutama pada kegiatan kampanye yang berbunyi : terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sehingga larangan bagi PNS dalam Pemilu dan Pemilihan relatif sama, sehingga lebih memudahkan bagi pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas.
.
Jika terbukti melanggar, dalam Pasal 7 kepada PNS yang melanggar : dapat dijatuhi hukuman disiplin dari yang teringan berupa teguran lisan hingga yang terberat yakni pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS alias dipecat (Pasal 8).
Dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 terdapat 9 pelanggaran netralitas ASN, terdiri dari 3 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial, 1 kasus menghadiri deklerasi pendaftaran pasangan calon, 2 kasus melakukan pendekatan ke partai politik, 2 kasus memasang alat peraga sosialisasi, dan menjadi peserta dan terlibat dalam kegiatan kampanye 1 kasus . Atas pelanggaran tersebut rekomendasi Bawaslu kepada KASN yang kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada PPK sebanyak 7 kasus.
.
Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Abd Kodrat S, SH., MH menambahkan, pelanggaran netralitas ASN pada kampanye Pilkada serentak tahun 2020 terbanyak masih di media sosial (Medsos). “Terdapat 3 kasus pelanggaran ASN di Medsos, pelanggaran berupa memberikan dukungan melalui media sosial,” kata Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat tersebut.
.
Pelanggaran Netralitas ASN tersebut menjadi pelanggaran yang relatif dominan dibandingkan dengan pelanggaran yang lain. Untuk itu Bawaslu Pesisir Barat berharap ancaman Hukuman Disiplin yang tercantum di atas dapat menjadi pencegahan dan pengingat bagi setiap PNS dan juga ASN untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 agar pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Pemilihan tahun 2020 tidak terulang kembali.
.
Kepada jajaran ASN Bawaslu Pesisir Barat hingga struktur ad hoc nantinya, selaku penyelenggara pemilu diinstruksikan agar dapat menjadi contoh bagi ASN yang lain demi tegaknya netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Bawaslu”.(*)
