Tanggamus www.lampungmediaonline.com – Ratusan Kepala Pekon (Kakon) dan Beberapa Ormas, beserta LSM Tanggamus memadati gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanggamus, Rabu 07/12. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kepada para wakil rakyat untuk mengesahkan APBD 2017 yang dalam dua agenda Paripurna pengesahan tidak memenuhi kourum dan meminta Pemerintah Legislatif dan Eksekutif bersinergi demi kejayaan, kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Tanggamus.
Kedatangan para Kakon tersebut disambut oleh Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan di dalam ruangan rapat utama DPRD, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Tanggamus I Rusli Soheh dan beberapa anggota dewan lainnya, termaksud Sekwan Tanggamus Suratman, untuk melakukan Audensi.
Dalam audensi ini para Kepala pekon yang diwakili oleh Ketua Apdesi Tanggamus, meminta kepada Ketua Dprd Kabupaten Tanggamus untuk dapat mengajak para anggota Dewan yang tidal hadir dalam rapat paripurna sebelumnya untuk dapat hadir dalam rapat paripurna yang dianggedakan hari selasa tanggal 13/12 besok,karna ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh provinsi until dapat mengesahkan RAPBD 2017.
Mereka juga meminta kepada para anggota Dewan yang terhormat untuk mengesampingkan urusan pribadi atau kelompok supaya bersama-sama untuk memikirkan kemajuan rakyat Tanggamus ini, karna dengan tidal disahkan RAPBD 2017 sama saja membuat rakyat Tanggamus menjadi susah, apa ini yang dikatakan pro rakyat itu, bila untuk kepentingan rakyat saja tidal mau perduli.
Selain itu, beberapa Anggota dewan yang tidak mau namanya disebutkan, saat dikonfirmasi mengenai ketidak hadirannya dalam dua agenda pengesahan APBD 2017, menjelaskan,”Bagaimana kami mau hadir dan mengesahkan APBD itu, dari awalnya saja tidak ada ketranspranan dan menurut saya ini tidak menyentuh kemasyarakat,” jelasnya, Rabu, 07/12.
Ia mencontohkan, dana yang dikucurkan ke Dinas Pekerjaan Umum tahun 2017, ko lebih kecil dari pada tahun sebelumnya (2016),
dari nilai Rp. 260 Milyar sekian menjadi 121 Milyar sekian, apakah ini bisa dikatakan Pro dengan Rakyat, padahal Dinas Pekerjaan Umum itu bisa dikatakan lumbungnya segala bidang pembangunan, ko bisa Anggarannya dikurangi separo lebih, katanya.
Bukan hanya itu saja menurut kami dalam pembahasan selama ini, itu jelas tidak ada keterbukaan sehingga menimbulkan ketidak transpranan dalam pembahasan sebelumnya,ungkapnya.
Terpisah, menanggapi hal ini, beberapa Kepala Pekon yang tidak mengikuti audensi tersebut, saat di konfirmasi oleh Lampung Media dan minta namanya dirahasiakan, mengatakan, ah tidak ada gunanya mau menyatakan sikap dan minta agar APBD itu disahkan, kalau menurut saya menanggapi hal ini, “wajar-wajar saja Anggota Dewan itu tidak mau menghadiri Paripirna itu dan tidak mau mengesahkan APBD 2017 ini atau tidak mengkuorumkan kalau isinya seperti ini, dan menurut saya ini tidak Pro Rakyat, jelas ini tidak Pro Rakyat, jelasnya, Rabu, 07/12.
Sebelumnya diberitakan, menanggapi hal ini, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, mengatakan, Masalah tidak kuorumnya mereka sampai sekarang saya tidak tau alasannya apa? Kalau kalian mau tau silahkan tanya kepada yang bersangkutan baru ada jawaban yang kongkrit karna saya tidak ingin meraba-raba, katanya, Rabu, 30/11.(man)
