Akademisi Mendukung Perpanjangan PPKM

Oleh : Savira Ayu )*
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mendapat apresiasi dari banyak pihak, tidak terkecuali akademisi. Penerapan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021 diharapkan dapat meredam lonjakan Covid-19.
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tentu menghadirkan beragam tanggapan, meski demikian kebijakan PPKM merupakan hal yang ditetapkan melalui analisis risiko.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Tjandra Yoga Aditama mengatakan langkah pemerintah melanjutkan PPKM level 4 dari tanggal 2 – 9 Agustus 2021 sudah tepat. Menurutnya PPKM akan dilonggarkan jika dilihat dari data analisis risiko.
Melalui keterangannya Tjandra menuturkan, Tingginya penularan di masyarakat dengan kemampuan respon pelayanan kesehatan kemudian dikenal sebagai level 4,3,2 dan lainnya. Di sisi lain ada juga pihak yang menghubungkan dengan satu aspek saja, yaitu data epidemiologis jumlah kasus baru yang dilaporkan.
Sebagai ilustrasi di India pada jumlah kasus harian positif mencapai 9 ribu orang. Mengalami peningkatan pada 17 April dengan kasus per hari mencapai 261.394 kasus di seluruh negara atau naik 25 kali lipat.
Pada 17 April tersebut, New Delhi yang merupakan Ibu Kota India memberlakukan lockdown, namun kasus masih meningkat hingga 414.188 kasus dalam sehari pada 6 Mei 2021 dan kemudian berangsur turun. New Delhi baru mulai melonggarkan lockdown secara bertahap pada 31 Mei 2021 pada saat kasus harian di India sudah menurun pada angka 127.510 kasus.
Artinya sekitar separuh daru kasus harian pada awal India memberlakukan lockdown. Memang mungkin tidak terlalu tepat membandingkan kebijakan di New Delhi dengan angka harian di seluruh negara, tetapi setidaknya hal tersebut dapat memberikan gambaran kecenderungannya.
Dibandingkan dengan data Indonesia pada 15 Mei 2021 kasus baru harian di Indonesia adalah 2.385 orang. Angkanya terus meningkat pada 3 Juli 2021 dimulailah PPKM Darurat, yang pada tanggal tersebut angka kasus barunya adalah 27.913 orang atau naik 10 kali lipat dengan angka rata-rata 7 harinya sebesar 23.270 orang.
Sejauh ini kasus tertinggi terjadi sekitar 15 Juli dengan kasus 56.757 orang dengan angka rata-rata 7 harinya 44.145 orang, lalu ada kecenderungan menurun. Pada 2 Agustus ketika harus diputuskan kelanjutan PPKM level, penambahan kasus baru adalah 22.404 orang, seakan-akan lebih rendah dari awal PPKM darurat pada 3 Juli 2021, tetapi ternyata angka rata-rata 7 harinya masih jauh lebih tinggi, yaitu 38.295 orang. Artinya, keadaan 2 Agustus tidaklah lebih baik dari keadaan 3 Juli ketika awal PPKM darurat, karena itu sangat tetap jika PPKM level 4 tetap diteruskan terlebih dahulu.
Sebelumnya, Presiden RI Ir Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM level 4 untuk sebagian kabupaten/kota. Adapun perpanjangan PPKM level 4 ini sampai tanggal 9 Agustus. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa PPKM mampu menurunkan angka kasus Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut.
Kebijakan tersebut rupanya didukung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dirinya berharap agar perpanjangan tersebut dapat menurunkan penyebaran kasus Covid-19 yang saat ini sudah melandai di Ibu Kota.
Sementara itu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus. Shinta Kamdani selaku Wakil Ketua Umum KADIN mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pengusaha anggota KADIN hingga ke daerah untuk mengikuti aturan PPKM level 4. Dirinya juga menyebutkan bahwa KADIN akan memberikan bantuan kepada negara melalui pelaksanaan vaksinasi gotong royong, rumah oksigen, obat-obatan dan sebagainya.
Pada kesempatan berbeda, kebijakan tentang perpanjangan PPKM juga mendapat dukungan dari Forum Solidaritas Kemanusiaan (Forum SK) yang diprakarsai oleh tokoh nasional, guru besar, pegiat sosial dan profesional, Guru Besar UGM dan Unsrat mendukung pemerintah memperpanjang PPKM dengan alasan kemanusiaan.
Prof Baiquni anggota Forum SK selaku guru Besar UGM menuturkan, serangkaian kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membatasi mobilitas masyarakat memang dilematis tetapi hal tersebut perlu dilakukan agar dapat meminimalisir penularan covid-19. Apalagi dengan munculnya virus corona varian delta.
Saat ini yang bisa dilakukan adalah bertahan untuk sementara waktu karena jika tidak maka siklus ini akan berputar terus, mengambil lebih banyak lagi nyawa, ekonomi dan kehidupan normal masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Pemuda Cikini

Print Berita