Proyek Siluman Muncul di Kabupaten Lampung Selatan ” Diduga milik dinas PUPR Kab. Lamsel ” DPD FPK Segera Layangkan Surat ke Bupati Lampung Selatan.

Lampung Selatan, www.lampumgmediaonline.com Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan informasi proyek.

Baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Pasalnya, pekerjaan proyek pembangunan saluran drainase di 3 Desa mulai dari Desa Purwodadi Simpang, Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang, kemudian Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram, mulai mendapatkan sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pemantau Kriminalitas (FPK) Provinsi Lampung, Hariansyah. Sebab dalam pelaksanaan proyek drainase tersebut tidak ada papan informasi kegiatan.

Dimintai keterangan Lampung Media disela sela waktunya, Kamis (05/11) Hariansyah Selaku ketua DPD FPK Provinsi Lampung mengatakan,” Berdasarkan penelusuran dari anggota kami di lapangan, dan kemudian saya juga turun dan kroscek langsung, benar adanya bahwa ada proyek drainase di Desa Purwodadi Simpang, Desa Galih Lunik, dan Desa Merbau Mataram, yang terkesan tak bertuan, terkesan seperti proyek siluman, karena tidak ada papan informasi proyeknya,” kata dia.

” Kami menduga, dimana proyek drainase tersebut menjadi banca’an oknum oknum tertentu. Aneh sekali, proyek itu ada tapi tidak ada papan informasinya, bagaimana bisa tau, itu proyek PUPR Lampung Selatan, atau Proyek dari mana, ” Paparnya.

Hariansyah menambahkan jika itu proyek Dinas PUPR Lampung Selatan, ” Orang yang bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah Kepala Dinas PUPR sebagai kuasa pengguna anggaran.

” Kami selaku sosial kontrol sudah melakukan investigasi dibeberapa titik kegiatan pembangunan drainase tersebut. Namun menurutnya (Hariansyah. Red), kurangnya pengawasan dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan sehingga spesifikasi teknik yang tercantum dalam dokumen kontrak untuk pengendalian mutu di beberapa proyek drainase tersebut, diduga tidak diterapkan, ” kata dia.

Hari menambahkan, pihaknya sudah konfirmasi dengan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (KUPT) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik itu Kecamatan Tanjung Bintang maupun KUPT PUPR Merbau Mataram. Namun Hari mengaku kecewa, sebab KUPT PUPR dua Kecamatan tersebut, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR tidak mengetahui proyek drainase itu pekerjaan apa, dan siapa pelaksananya.

” Ini benar benar aneh, tidak lazim yang begini ini, lucu saya bilang. Ada KUPT Dinas PUPR tidak mengetahui kalau ada paket pekerjaan diwilayah kerjanya. Apa mungkin ada unsur kong kalikong dengan pihak rekanan penggarap proyek? atau bagaimana.

” Jangan biarkan publik, atau masyarakat bertanya tanya dong. Sekarang ini eranya keterbukaan informasi publik, buka selebar lebarnya informasi, supaya masyarakat tau, itu proyek apa, anggarannya berapa, sumber anggarannya juga dari mana, supaya jelas. Jangan nanti diduga proyek siluman baru kebakaran jenggot, ” Imbuh Hari.

” Kenapa musti, UPT PUPR selaku kepanjangan tangan pemerintah, kok bisa kecolongan, dan kok bisa nggak tau itu proyek apa? Aneh kan, ” Kata Hari.

Terpisah Tando selaku Plt UPT PUPR Tanjung Bintang ketika dimintai keterangan wartawan mengatakan, ” Saya tidak tau itu proyek apa, yang jelas tidak ada kabar, tidak ada pemberitahuan dari Kabupaten seperti itu, istilahnya ngebel aja nggak, cuman ya nggak ngerti saya, kalau saya apa adanya aja ngomongnya, bukan saya nutup nutupi ini Lo, ” Kata Tando.

” Kadang kadang dia slonong aja kerja, seharusnya dia permisi dong, istilahnya sampean mau masuk rumah orang otomatis kulonuwon (Permisi) dong, iya kan, tapi sampai saat ini juga saya nggak ngerti itu proyek apa, ” Ungkap Tando.

Sementara itu sejauh ini, Pihak DPD FPK Provinsi Lampung sudah mempertanyakan Ke Dinas PUPR Lampung Selatan, melalui pesan singkat Wathsap ke Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Adi Supriyadi.

” Kami juga sudah mempertanyakan melalui pesan singkat WhatsApp tentang kegiatan pembangunan drainase dan beberapa paket yang sudah kami investigasi tersebut kepada Adi Supriyadi, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Jawabanya (Adi Supriyadi. Red) via Wathsap, “ Langsung ke binamarga saja, ” Beber Hari.

Terakhir Hari mengungkapkan, ” DPD FPK Provinsi Lampung akan terus mengawasi semua kegiatan PUPR Lampung Selatan, khususnya yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 bahwa ada beberapa paket yang menurut kami sangat memprihatinkan.

” Langkah yang akan kami ambil saat ini, secepatnya akan melayangkan surat permohonan kepada Bupati Lampung selatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pejabat PUPR Lampung Selatan yang kami duga sedang tidur, ” Ungkap Hari. (Arif).

Print Berita