Bappenda Tulangbawang Laporkan 13 Kecamatan ke Inspektorat

MENGGALA  –  LM.     Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulangbawang I Nyoman mengaku jika terdapat sebanyak 13 Kecamatan se Tulangbawang yang telah di laporkan ke Inspektorat Tulangbawang guna di lakukan pemeriksaan terkait masalah penunggakan hutang piutang pembayaran pajak PBBP2 tahun 2018 lalu.

Pasalnya Nyoman mengatakan bahwa dalam tahun 2018 lalu pihak Pemkab Tulangbawang mengalami kerugian pendapatan PAD melalui penarikan pajak PBBP2 di Tulangbawang.

Dimana menurut Nyoman kerugian penghasilan PAD melalui penarikan pajak PBBP2 di tahun 2018 lalu tersebut dinilai pihaknya sangat tinggi dan besar sekali bila mana di bandingkan pada tahun tahun sebelumnya.

“Karena jujur saja dalam tahun lalu itu tunggakan hutang piutang terhadap PBBP2 di Tulangbawang kita ini hampir mencapai milyaran rupiah karena di atas lima ratus juta piutangya,” katanya.kamis (16/5/2019)

Bahkan Nyoman menerangkan lantaran hutang piutang terhadap PBBP2 di tahun lalu tersebut penghasilan PAD khusus di bidang penghasilan PBBP2 jangankan untuk mencapai target PAD dan operload.

Melainkan Lanjut Nyoman penghasilan PAD di tahun lalu justru terjadi penurunan penghasilan dibawah lima puluh persen dari yang di targetkan Pemkab Tulangbawang kepada Bapenda setempat.

“Abis saking banyaknya tunggakan hutang piutang terhadap PBBP2 di setiap Kampung dan Kelurahan se Tulangbawang yang memang mandek dan tidak dibayarkan oleh oknum oknum terkait kepada negara,” terangnya.

Sementara Nyoman menjelaskan adapun terkait masalah tunggakan hutang piutang terhadap PBBP2 di Tulangbawang pada tahun lalu tersebut terjadi lantaran terdapat sebanyak tiga belas Kecamatan se Tulangbawang yang tidak melunasi pembayaran penarikan pajak PBBP2 di tahun lalu

Karena Sambung Nyoman dari total lima belas Kecamatan se Tulangbawang hanya terdapat sebanyak dua Kecamatan di Tulangbawang yang sudah melunasi hingga tahap seratus persen hutang piutang terhadap PBBP2 di tahun lalu.

“Sebab dari hasil laporan kami ke Bupati hanya pak Jainal Kecamatan Penawar Tama Tulangbawang dan pak Ridwan dari Kecamatan Gedung Aji Tulangbawang saja yang sudah 100 persen bayar dan lunas bayar tunggakan sisanya tiga belas Kecamatan belum bayar sampai saat ini,” jelasnya.

Oleh karena itu Nyoman menegaskan mengingat tunggakan hutang piutang terhadap PBBP2 di Tulangbawang sangat tinggi ditambah lagi terjadi di tiga belas Kecamatan se Tulangbawang pada tahun lalu.

Maka saat ini Nyoman mengaku jika sebanyak tiga belas Kecamatan tersebut sudah di laporkan diirnya kepada aparat penegak hukum Pemkab Tulangbawang melalui Inspektorat Tulangbawang.

“Karena prosedur hukum di Tulangbawang Inspektorat Tulangbawang itu yang punya wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan terkait masalah ini mengingat akibat terjadi tunggakan hutang piutang terhadap PBBP2 ini penghasilan PAD menurun dan Pemkab Tulangbawang mengalami kerugian,” bebernya.

Jadi Nyoman menambahkan untuk itu kepada Inspektorat Tulangbawang diirnya berharap agar dapat segera memproses secara aturan hukum terhadap tiga belas Kecamatan yang telah di laporkan pihaknya tersebut.

“Karena semakin cepat itu semakin baik supaya tunggakan hutang piutang terhadap PBBP2 yang terjadi di tiga belas Kecamatan tersebut sudah melampaui batas dan harus segera di selesaikan mengingat akibat terjadi tunggakan tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan Tulangbawang kedepan,” pintanya. (Edy

Print Berita