GMPK Angkat Bicara Soal PSB Biling SMPN 1 Kotabumi Diduga Bermasalah

Lampung Utara, www.lampungmediaonline.com –  Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Lampung Utara (Lampura) menyoroti polemik sistem penerimaan siswa baru (PSB) SMP yang terjadi di Lampura. Menurut mereka sistem PSB yang berjalan saat ini tidak transparan dan menimbulkan pertanyaan.

Bagian Humas GMPK, Adi Rasyid , mengungkapkan banyak sekali kejanggalan dalam sistem PSB saat ini. Menurut dia PSB SMP jauh masih memakai standar ganda dengan memakai tolak ukur nilai hasil tes atau nilai ujian sekolah (US). ” Ini membingungkan standar apa yang mereka pakai. Kalo nilai ada yang nilainya besar tidak diterima tetapi ada yang nilainya kecil malah masuk. Ini jadi pertanyaannya,” ujar dia melalui sambungan telepon.selasa (18/7).

Sistem PSB saat ini terkesan dan diduga membuka  celah untuk bisa melakukan tindakan korupsi seperti suap dan sebagainya. ” Kalo ini kan patut dicurigai akan membuka celah suap atau sogok agar bisa diterima di SMP yang dituju. Seharusnya PSB tidak membuka ruang tuk itu. Bagaimana mungkin sejak kecil anak-anak sekolah sudah diajarkan budaya koruptif. Belum lagi adanya dugaan siswa titipan para pejabat untuk bisa dikondisikan masuk di SMP tujuan. Jika benar demikian tentunya buat apa lagi prestasi anak didik,” paparnya.

Untuk itu, dia berharap agar Dinas Pendidikan setempat mengevaluasi sistem PSB yang ada saat ini. Karena praktik-praktik yang berbau korupsi itu diduga banyak terjadi saat proses PSB di Lampura.

Sebelumnya, proses PSB di SMPN 1 Kotabumi khususnya melalui jalur bina lingkungan (biling) diduga tidak transparan dan dikeluhkan oleh masyarakat. Mereka menganggap tidak ada standar yang jelas dalam proses PSB nya. Terlebih lagi SMPN 1 Kotabumi tidak menerapkan aturan dinas pendidikan dalam hal kuota siswa jalur biling. Dinas pendidikan menekankan kuota biling sebesar 15 persen sedangkan SMPN 1 menerapkan kuota 10 persen.(Khoiril/Arief)