Disperdag Bersama Bagian Hukum Sidak Pasar Tanjungraja

Lampung Utara, www.lampungmediaonline.com – Dinas Perdagangan (Disperdag) kabupaten Lampung Utara (Lampura) hari ini, Kamis (30/3) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke pasar desa Tanjungraja kecamatan Tanjungraja.

Tim sidak yang langsung dipimpin oleh Sekretaris Disperdag, Wan Hendri dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum sekretariat pemkab Lampura, Hendri itu sebagai bentuk tindak lanjut dari masyarakat setempat terkait restribusi pasar yang tidak jelas dasar hukumnya (Pungli).

Selain itu, kedatangan tim juga untuk mensosialisasikan tentang kepastian bahwa pasar tersebut merupakan milik Pemkab Lampura.

Pada kesempatan itu, Wan Hendri menegaskan bahwa pasar desa Tanjungraja merupakan milik pemda sesuai dengan fakta dan data yang dimiliki. Tentunya atas dasar itulah segala sesuatu mengenai jalannya aktivitas pasar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

” Kami memiliki bukti dan data bahwa pasar ini milik pemerintah. Oleh karenanya kami juga membawa contoh karcis restribusi yang berlaku. Jika ada retribusi diluar ketentuan seperti halnya ini, maka ini dinamakan pungli dan harus ditindak oleh tim sapu bersih pungutan liar,” tegas Wan Hendri dihadapan  Munami, warga setempat yang mengklaim bahwa pasar tersebut milik keluarganya.

Jika ada yang keberatan prihal keabsahan pemkab yang memiliki pasar desa Tanjungraja, maka dipersilahkan menempuh jalur hukum. ” Ini negara hukum, jika keberatan silahkan gugat kami melalui jalur hukum,” ujar Wan Hendri.

Sementara itu, Munami warga yang mengklaim memiliki pasar juga bersikukuh mengatakan bahwa tanah tempat pasar berdiri merupakan milik keluarganya. ” Ini milik kami, kami juga tahu hukum, jika ada yang komplain silahkan tuntut kami juga,” tantang Munami.

Terpisah Kepala Desa Tanjungraja, Yunis Adher yang ikut mendampingi rombongan Disperdag mengatakan,  selama ini masyarakat khususnya yang berdagang di pasar ini merasa resah dan tidak aman  atas ketidakpastian situasi ini. Mereka harus membayar restribusi yang cukup besar kepada pihak Munami tanpa dasar yang jelas. Jika tidak bersedia maka mereka tidak diizinkan berjualan.

” Kedatangan tim dari pemkab sudah ditunggu-tunggu masyarakat agar bisa menemukan titik terang. Selama ini mereka tidak nyaman atas situasi yang terjadi. Karenanya kami berharap kedepan ada titik terang, kegiatan pasar bisa berjalan tertata dan sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya. (Arief/Khoiril)

Print Berita