Metro www.lampungmediaonline.com – Anggota DPRD Provinsi Lampung yang berasal dari daerah pilih (dapil) III Kota Metro, Pesawaran, dan Pringsewu mengaku siap memperjuangkan usulan bantuan komputer bagi siswa SMP di Bumi Sai Wawai.
Usulan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Disdikpora Kota Metro Dewi Alina pada reses DPRD Provinsi Dapil III di Aula Pemkot Metro, Rabu (16/3). Akibat tidak mempunya peralatan komputer yang memadai, pada Ujian Berbasis Komputer (UBK) yang diikuti sekitar 3.000 siswa SMP akan menggunakan komputer milik SMA dan SMK.
”Ini perdana Kota Metro melaksanakan UBK. Harus menumpang di SMA dan SMK yang mempunyai peralatan komputer lengkap. Baru SMPN 1 yang memiliki 97 unit komputer. Sedangkan SMP lain belum. Harapan kami, bisa mendapatkan bantuan komputer bagi SMP. Sehingga kedepannya tidak lagi meminjam komputer milik SMA yang saat ini telah dikembalikan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi,” jelas dia.
Anggota DPRD Provinsi dari dapil III Ririn Kuswantari, S.Sos., menyambut positif usulan tersebut. Membidangi pendidikan, ia mengaku siap memperjuangkan usulan Disdikbud Kota Metro pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
”Minggu depan kami akan hearing dengan dinas. Usulan ini akan kami sampaikan. Kami pun meminta satker di Kota Metro bisa memberikan pada kami tembusan usulan yang dikirimkan ke dinas provinsi. Akan kami perjuangkan masuk di perubahan. Jika tidak memungkinkan, akan kita dorong di APBD murni 2018,” tegasnya.
Ia pun mengakui jika bantuan anggaran yang diberikan pada Kota Metro tergolong sedikit dibandingkan dengan Kota Bandarlampung. Padahal, jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro lebih tinggi sebesar 74,98 dibandingkan Kota Bandarlampung dengan 74,34.
”Namun saat ini Provinsi Lampung pun sedang fokus untuk meningkatkan IPM, sehingga banyak anggaran terserap yang dikucurkan untuk meningkatkan IPM di kabupaten lain. Karena itu, kami berharap Kota Metro dapat memakluminya dan lebih bersabar,” jelas dia.
Sementara Wakil Walikota Metro Djohan meminta satker agar cekatan jemput bola berbagai program dan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Dimana tidak semua kegiatan satker mampu diakomodir dengan APBD Kota Metro.
”Minta saja belum tentu dikasih, nah ini tidak minta. Artinya, saya ingin satker bisa menjalin komunikasi dengan Pemprov. Ada tidak kegiatan atau bantuan yang bisa diberikan kepada Kota Metro. Jangan terpaku dengan APBD. Karena tidak mungkin bisa mengcover semua usulan dari dinas,” tutupnya.
Membahas bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilhan III Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesawaran dihadiri oleh Drs. FX. Saiman, Hj. Zeldayati, Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos., Hi. Watoni Noerdin, SH.,MH. (RY/Rud)
