BPN Lampung Utara Serahkan 57 Sertipikat Jalan Desa di Bindu

Lampung Utara,www.Lampungmediaonline.com–Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara menyerahkan 57 sertipikat Hak Pakai atas tanah jalan desa kepada Pemerintah Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Rabu 03 Juni 2026.

.

Penyerahan sertipikat tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset desa sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan.

.

Sertipikat yang diserahkan mencakup ruas-ruas jalan desa yang selama ini digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi dan penunjang aktivitas perekonomian.

.

Dengan terbitnya sertipikat Hak Pakai, status hukum aset tersebut menjadi lebih jelas dan terlindungi dari potensi sengketa maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.

.

Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara menyatakan bahwa sertipikasi aset desa merupakan bagian dari program pemerintah untuk mempercepat penataan dan pengamanan aset milik desa. Langkah tersebut dinilai penting guna mewujudkan tata kelola aset yang tertib, transparan, dan akuntabel.

.

“Legalisasi aset desa melalui sertipikasi memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengelolaan aset oleh pemerintah desa,” demikian disampaikan dalam kegiatan penyerahan sertipikat tersebut.

.

Selain memberikan perlindungan hukum, sertipikasi aset jalan desa juga diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik. Aset yang telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sah akan lebih mudah dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

.

Pemerintah Desa Bindu menyambut positif penyerahan 57 sertipikat tersebut. Keberadaan sertipikat Hak Pakai dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga aset desa agar tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik serta pembangunan di wilayah desa.

.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan sertipikasi aset pemerintah desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan di daerah.***