Jalur Jalan Tol Trans Sumatera, DPKPP Siap Fasilitasi Warga

Tulangbawang Barat, www.lampungmediaonline.com – Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPKPP) setempat siap memfasilitasi warga masyarakat setempat yang terlintas oleh jalur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mengingat, sejauh ini pemasangan patok jalan tol sudah sampai di Kecamatan Waykenanga.

Dikatakan oleh Abdul Sani, Kepala DPKPP Kabupaten Tubaba bahwa, pada proses pembebasan lahan yang dilintasi JTTS di Tubaba, pihaknya membuka diri ketika ada warga yang memang keberatan untuk masalah ganti kerugian baik lahan, tanam tumbuh, maupun bangunan.”Karena yang kita fasilitasi yaitu berupa fisik dan non fisik, seperti tanah beserta tanam tumbuh dan bangunan, kemudian juga bagi rumah warga yang tergusur juga diberikan konfensasi sosial yaitu biaya pindah ketempat yang baru,”kata dia saat berbincang-bincang dikantornya, Rabu (25/1).

Diterangkan Abdul Sani bahwa, sejauh ini belum ada warga yang melapor kepada Pemda Tubaba. Hal ini juga dimungkinkan karena pada proses pembebasan lahan jalan tol, pemerintah pusat juga sudah menyesuaikan dengan harga yang bisa diterima oleh masyarakat.”Pemerintah pusat sudah memiliki kebijakan untuk mengganti kerugian seadil-adilnya. Dan juga, proses ganti kerugian memang belum berjalan sampai di masyarakat Kabupaten Tubaba,”ucap dia.

Dilain pihak, Koordinator Wilayah Persatuan Advokad Indonesia (Korwil Peradin) Provinsi Lampung Okto Noventa, SH bersama dengan Ketua DPC Pospera Tubaba Dedi Priyono, SH mengimbau proses ganti kerugian lahan warga yang terkena lintasan JTTS ruas jalan Terbanggi Besar- Pematang Panggang, meminta pihak panitia pembebasan lahan dan panitia pembayaran ganti kerugian tidak gegabah dan tergesa-gesa melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang mengklim lahan tersebut.

Salah satunya, Okto dan rekan, telah diberikan kepercayaan selaku kuasa hukum atas lahan yang saat ini diduga telah diduduki oleh oknum masyarakat dan perusahaan PT. Citra Lamtarogung Persada (CLP) yang sejak dahulu adalah hak milik warga yang bernama Tehang warga Tegal Rajo Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulangbawang.

Menurut kantor hukum Okto Noventa, SH pihak pembebasan lahan harus benar-benar teliti dalam kasus lahan tersebut dan memperhatikan keadilan

dimata hukum sesuai dengan UUD 1945, sebab Tehang merupakan warga yang telah tertindas oleh oknum penguasa lahan tersebut sejak tahun 1986.”Melihat situasi tersebut saya prihatin dengan kondisi Pak Tehang selaku pemilik sah lahan, perjuangan sejak Tahun 1986 hingga sekarang belum berhasil, kita akan perjuangkan hak haknya, dengan memberikan bantuan hukum guna keadilan yang telah tertindas bagi Pak Tehang,”ujar Okto kepada wartawan, Rabu (25/1).

Sedangkan Ketua DPC Pospera Tubaba Dedi Priyono. SH yang merupakan rekan Kantor Hukum Okto Noventa, SH, bahwa, pihaknya juga ikut dalam kasus lahan yang diduga telah dikuasai oleh oknum masyarakat dan perusahaan, hal itu dijelaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan kuasa dan bukti kepemilikan lahan sejak tahun 1983.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Peradin Lampung agar memberikan surat himbauan kepada Panitia Pembebasan lahan, agar pihak panitia tidak gegabah dalam realisasi anggaran dana ganti kerugia, warga pemilik yang bernama Tehang itu sudah begitu lama tertindas oleh hak dan keadilan. Tehang itu asli kelahiran Tiyuh Bandar Dewa Tulangbawang Barat, dan Tehang yang mempelopori daerah itu menjadi sebuah perkampungan, tapi Tehang benar-benar tertindas atas haknya oleh penguasa lahan,”teras Dedi.

Dedi juga dengan tegas menyatakan bahwa tugas Pospera adalah Mengkawal Nawacita Presiden Jokowidodo di daerah, program jalan tol yang sedang digalakkan merupakan salah satu program yang harus dikawal dan dilarang keras untuk dihambat, akan tetapi Dedi meminta agar oknum-oknum yang terlibat dalam proses pembebasan lahan tersebut tidak menyalahi aturan dan teliti dalam mengambil keputusan untuk kepemilikan hak atas tanah yang sebenarnya.(Idahar)

Print Berita