Tulangbawang Barat, www.lampungmediaonline.com – Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar rapat koordinasi (rakor) pertama pada awal tahun 2017 yang dilangsungkan di Aula Rapat Bupati setempat dan dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Tubaba Drs. Adeham, M.Pd.
Ada sekitar 21 masalah yang krusial dibahas dalam rakor awal tahun tersebut, yaitu Persiapan MTQ, Pengelolaan Dana Desa, Penyusunan LPPD, Penanggulangan Konflik Pertanahan, Akutansi dan aset, Kabupaten layak anak, Penyusunan RKPD 2018, Musrenbang, termasuk Penyusunan RPJM Bupati terpilih masa jabatan 2017-2022 dan renstra seluruh SKPD, dan masalah-masalah lainnya di Kabupaten Tubaba.
Adeham mengatakan, pada masalah Pengelolaan dana desa, ia menyarankan agar segala persoalan yang menyangkun dana dari pusat tersebut harus segera ditindak lanjuti oleh steckholder terkait seperti Asisten I, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh, Bagian Administrasi Wilyah (Adwil), serta seluruh Camat se Kabupaten Tubaba.
“Sesuai amanah Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 49/PMK.07/2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014, tiyuh wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBTiyuh),”ungkap Fajril Hikmah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tubaba menirukan penyampaian Adeham Pj Bupati seusai rakor, Rabu (11/1).
Diterangkannya, menyikapi masalah tersebut juga Pj. Bupati Tubaba telah mengeluarkan surat guna menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkaitan pada pengelolaan dana desa tersebut.”Telah diinformasikan melalui surat bupati untuk menyampaikan laporan tersebut untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Kemenkeu paling lambat akhir Januari 2017 ini,”tuturnya.
Laporan tersebut, tegas dia, akan menjadi dasar Kementerian dalam mengalokasikan (transfer) Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2017 ini.”Dan juga, sesuai amanat Permendagri nomor 46 tahun 2016 bahwa, kepalou tiyuh wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada bupati akhir tahun anggaran. Camat diminta agara memfasilitasi penyelesaian LPPD tersebut,”tutur dia.
Adeham menyarankan agar camat dapat tanggap dan secepatnya menindaklanjuti permasalahan dana desa se Kabupaten Tubaba dengan mempercepat prosesi musyawarah ditingkat tiyuh.”Agar camat memfasilitasi penyusunan rencana kerja pembangunan tiyuh (RKPTiyuh) yang merupakan hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk priode tahun 2017 dan dilanjutkan dengan penyusunan APBTiyuh,”tukasnya. (idahar)
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
