Lampung Barat, www.lampungmediaonline.com – Niat Didi Tarmidi, A.Ma., menjadi wakil rakyat daerah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) akhirnya tercapai, setelah ditetapkannya keputusan Gubernur Lampung, Rido Pikardo, nomor G/693/B.II/HK/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang peresmian pengangkatan Penggant Antarwaktu (PAW) masa jabatan 2014-2019.
Hal tersebut untuk dapat mempasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah janji peresmian pengakatan PAW Dede Tarmidi, yang mengantikan kursi Hi. Parosil Mabsus, S.Pd., dan dipandu langsung oleh ketua DPRD Lambar Edi Novial, S.Kom.
Sekertaris Dewan (Sekwan) Hi. Mulyono, S.H., mengatakan, setelah surat masuk Bupati Lambar, Drs. Hi. Muklis Basri, M.M., tanggal 19 Oktober 2016 perihal usulan pemmberhentian dan pengakatan PAW, Dede Tarmidi anggota DPRD Lambar.
Dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Edi Novial, S.Kom., nomor 170/276/DPRD-LB/2016 tanggal 17 Oktober 2016. Periihal ususlan pemberhentian dan PAW Anggota DPRD.
Dirinya menjelaskan, bahwa dalam menindak lanjuti surat pimpinan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjungan) nomor 2226/IN/DPP/IX/2016 tentang persetujan PAW anggota DPRD Lambar mengusulkan pengakatan Dede Tarmid, A.Ma., sebagai pengganti sisa jabatan Hi. Parosil Mabsus, S.Pd.
lalu, berdasarkan surat Komisi Pemiliah Umum (KPU) Lambar nomor 198//KPU-LB/656731/IX/2016 tanggal 18 september 2016 Dede Tarmidi, selaku anggaota PAW dari Partai PDI-Perjunagan yang akan menduduki kursi Parosil Mabsus, telah mememnuhi syara.
“Penetapan berdasarkan keputusan Gubernur Lampung,” jelasnya.
lebih jauh dikatakan Mulyono, dia memaparkan, mengingat UU nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I Lampung dengan mengubah UU nomor 25 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat I Sumatera Selatan.
kemudian, UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai mana telah diubah dengan UU nomor 2 tahun 2011 dan UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
selanjutnya, UU nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (MD3) sebagai mana telah diubah dengan UU nomor 42 tahun 2014. UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015.
Dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib dan peraturan daerah provinsi Lampung nomor 11 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja sekertariat daerah provinsi lampung sebagai mana telah diubah beberapa kali denngan menghasilkan peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2014. (trs)
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
