HMI Cabang Bandar Lampung Kritik Kapolri Listyo Sigit, Desak Presiden Prabowo Evaluasi dan Ganti Kepemimpinan Polri

Bandar Lampung, www.lampungmediaonline.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung melontarkan kritik keras terhadap Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Menurut HMI, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat belakangan ini semakin memprihatinkan, ditandai dengan maraknya aksi kekerasan, kriminalitas di ruang publik, serta kasus terbaru yang menyita perhatian peristiwa tabrakan yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol) dan diduga terkait dengan aparat kepolisian.

Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Tohir Bahnan Al-Fatih, menilai bahwa Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Hari ini rakyat melihat betapa carut-marutnya penegakan hukum. Kekerasan terjadi di mana-mana, kriminalitas merajalela, dan kasus yang menimpa ojol menjadi bukti nyata bahwa Polri sedang menghadapi krisis kepercayaan,” tegas Tohir dalam keterangan persnya, Jumat (29/8).

HMI Cabang Bandar Lampung menilai, berbagai kasus yang muncul tidak hanya mencoreng citra Polri, tetapi juga memperlihatkan lemahnya komando di internal kepolisian. “Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung malah terseret dalam pusaran masalah, maka sudah waktunya publik dan pemerintah mengevaluasi total kepemimpinan Polri. Kapolri harus bertanggung jawab penuh atas kondisi ini,” lanjutnya.

Menurut HMI, kegagalan ini tidak bisa lagi ditoleransi. Tohir menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, perlu menjadikan situasi ini sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri, termasuk pergantian pucuk pimpinan. “Presiden Prabowo harus mendengar suara rakyat. Polri yang kuat hanya bisa lahir dari kepemimpinan yang tegas, profesional, dan memiliki keberanian moral. Jika Kapolri saat ini tidak mampu, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengganti,” ujarnya.

HMI Cabang Bandar Lampung juga mengingatkan bahwa krisis kepercayaan terhadap Polri bukan sekadar masalah institusional, melainkan ancaman bagi demokrasi dan keadilan sosial. “Rakyat butuh kepastian hukum, bukan ketakutan baru. Kapolri harus sadar, jabatan bukanlah tempat untuk bersenang-senang, melainkan amanah besar yang dipertaruhkan di hadapan publik,” tegas Tohir.

Sebagai organisasi kemahasiswaan yang konsisten mengawal kepentingan rakyat, HMI menegaskan bahwa pihaknya akan terus menyuarakan kritik, mendorong reformasi di tubuh Polri, dan mendesak Presiden untuk mengambil langkah tegas demi keselamatan serta keadilan masyarakat.

Print Berita