Lampung Utara, www.lampungmediaonline.com – Di Tahun 2017 mendatang terdapat 19 program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Hal itu terungkap dalam sidang paripurna Propemperda yang digelar di ruang sidang DPRD setempat pada Senin (5/12).
Ke 19 usulan propemperda itu terdiri dari 11 usulan dari pihak eksekutif dan 8 usulan dari pihak legislatif .
Dalam sambutannya, Badan Legislatif, yang diwakili oleh Ali Darmawan mengatakan, paripurna propemperda adalah untuk menyepakati usulan-usulan perda yang disusun secara objektif , tepat sasaran yang dijadikan landasan hukum untuk mengambil kebijakan. ” Perda harus dibuat seobjektif mungkin dan tepat sasaran sebagai landasan program-program pembangunan,” ujar politisi Hanura ini.
Dalam kesempatan itu juga, Ketua Fraksi Demokrat, Wansori dalam instrupsinya sempat menanyakan soal restribusi telekomunikasi tahun 2016 yang telah distorkan pihak pengusaha telekonferensi kepada pemerintah daerah. Karena menurutnya, restribusi tersebut tidak berlaku lagi semenjak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meniadakan restribusi telekomunikasi kepada pemerintah daerah. ” Saya meminta pemda mensikapi adanya temuan Laporan Hasil Keuangn (LHK) BPK, bahwa ada penarikan restribusi, tetapi uangnya dikemanakan,” tanya politisi muda itu.
Lebih lanjut, Wansori juga menekankan agar pihak SKPD atau bagian Hukum pemkab Lampura, harus secara gencar mensosialisasikan perda-perda yang ada kepada masyarakat. ” Karena program ini memakan biaya yang tidak sedikit, maka saya berharap agar satker yang berkaitan harus mensosialisasikan perda-perda yang telah ditetapkan kepada masyarakat,” imbaunya.
Sidang paripurna Propemperda ini dipimpin oleh Wakil Ketua II, Yusrizal itu, dihadiri oleh 39 anggota Dewan, Wakil Bupati, Sri Widodo, unsur Forkopimda, dan para pejabat dilingkup pemerintahan setempat.
Diketahui, pada tahun 2016 ini terdapat 14 usulan perda yang diusulkan baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Dari ke 14 usulan tersebut hanya 5 usulan yang sudah diperdakan antara lain perda pertanggungjawaban 2015, perda APBD-P tahun 2016, perda pembentukan dan susunan perangkat daerah, perda penataan toko modern dan kemitraan usaha mikro kecil menengah, serta perda kewajiban sosial pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat dan lingkungan (CSR).(K)
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
