Walikota Bekasi Harus Punya Dasar Penggusuran Warga Pekayon

BEKASI, www.lampungmediaonline.com – Terkait penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi tepatnya di Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan menyebabkan masalah sosial baru. Pantauan Tegarnews dilokasi hingga saat ini para warga yang menjadi korban masih terkatung-katung nasibnya.

Ada sebahagian yang membuat gubuk tenda sekedar untuk bertahan dari panas dan hujan karena tidak memiliki uang untuk menyewa rumah kontrakan, sebahagian lagi menyewa rumah kontrakan petak disekitar lokasi gusuran dan masih berharap ada tanggungjawab dari Pemerintah Kota Bekasi yang telah menggusur rumah mereka.

Menurut Agus Rihat P. Manalu, praktisi hukum yang juga aktivis ’98 menjelaskan bahwa penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi itu tidak berdasar dan cacat hukum.

“Pemerintah untuk melakukan penertiban harus ada dasar, bukan hanya menggunakan perda-perda tentang penertiban bangunan liar dan lain sebagainya tetapi juga harus melihat aspek kenapa mereka bertempat tinggal dan siapa pemilik lahan yang mereka tempati? Juga harus ada solusi paling tidak mereka yang digusur itu mau direlokasi kemana?.

Mereka yang digusur itu tidak liar karena memiliki dasar kenapa mereka bertempat tinggal disana, saya sudah ke lokasi dan berdialog langsung dengan warga disana dan memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki warga, mereka menuntut ganti rugi atas bangunan milik mereka yang digusur.” ujar Agus Rihat, Senin (28/11/2016).

Agus Rihat menjelaskan bahwa berdasarkan data, warga yang digusur tersebut menempati lahan milik Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS) dengan membayar kompensasi berupa uang sewa lahan.

Warga memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS) dan membayar uang sewa kepada Perum Otorita Jatiluhur (POJ), itu artinya hubungan hukum yang terbentuk adalah antara warga dengan POJ selaku pemilik lahan.

“Sampai hari ini saya belum melihat ada surat atau mandat dari POJ ataupun Kementrian PUPR selaku pemilik lahan yang meminta atau memberikan perintah kepada Pemkot Bekasi untuk melakukan penertiban dan penggusuran terhadap bangunan warga diatas lahan miliknya, lantas atas dasar apa penggusuran itu dilakukan? itu sebabnya penggusuran menjadi cacat hukum karena lahan yang digusur itu adalah lahan milik Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).” tambah Agus Rihat.

Agus yang juga selaku warga Kota Bekasi tentunya sangat mendukung pelaksanaan pembangunan kota tempat Dia dilahirkan, akan tetapi dimanapun itu penertiban dan pengusuran dengan alasan pembangunan harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi.

“Dengan terlebih dahulu mengajak warga berdialog dan mendengarkan aspirasi warga serta memiliki solusi dari dampak yang ditimbulkan akibat dari penggusuran yang dilakukan, jangan sampai penggusuran dilakukan dengan cara-cara yang brutal apalagi sampai menimbulkan kesan dugaan adanya pesanan dari pihak ketiga yang berkepentingan untuk dilakukan penggusuran tersebut.” pungkasnya.(rls)