Pemerintah Kota Ahli Manajemen Kebanjiran? Banjir dan Longsor Renggut Nyawa di Bandar Lampung

Bandar Lampung, www.lampungmediaonline.com – Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung kembali memicu banjir besar di berbagai wilayah dan juga tanah longsor. Ribuan rumah terendam, sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, termasuk pagar dan tembok rumah yang roboh. Lebih tragis lagi, tiga warga kehilangan nyawa—dua orang tewas tertimbun longsor, sementara satu lainnya terseret arus banjir.

Peristiwa ini terjadi hanya beberapa hari setelah pelantikan Wali Kota Hj. Eva Dwiana, S.E., M.Si., dan Wakil Wali Kota Drs. H. Deddy Amarullah, seolah menegaskan bahwa permasalahan banjir dan longsor masih menjadi masalah kronis yang belum terselesaikan.

Koordinator Gerakan Solidaritas Pemuda Lampung (GASPUL), Dwiki Simbolon, mengkritik pola penanganan bencana yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. “Setiap kali banjir terjadi, polanya selalu sama: masyarakat terdampak, pemerintah turun ke lokasi, bantuan darurat diberikan, lalu semuanya kembali seperti semula. Sampai kapan kita akan terus begini? Pemerintah harus menangani akar permasalahan, bukan sekadar bertindak ketika banjir sudah terjadi,” tegasnya.

Selain menghambat aktivitas warga, banjir kali ini membawa dampak yang lebih parah. Di Kecamatan Tanjung Senang, derasnya arus air menyebabkan robohnya pagar dan tembok rumah warga, menimbulkan kerugian materi yang besar. Ribuan rumah yang terendam juga membuat banyak warga kehilangan harta benda dan terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman.

Namun, dampak paling memilukan adalah jatuhnya korban jiwa. Dua warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor di wilayah perbukitan yang tanahnya tidak mampu menahan curah hujan tinggi di Kecamatan Tanjung Karang Barat. Sementara itu, seorang warga lainnya ditemukan tewas setelah terseret derasnya arus banjir di Campang Raya. Tragedi ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi permasalahan banjir dan longsor. “Sudah cukup nyawa yang melayang akibat buruknya perencanaan kota yang mengabaikan mitigasi bencana,” lanjut Dwiki.

GASPUL juga menyoroti kebijakan pembangunan yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat. “Alih-alih fokus pada perbaikan drainase, optimalisasi ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah, pemerintah justru sibuk dengan proyek mercusuar seperti JPO Siger Milenial dan rencana kereta gantung. Ini bukan pengelolaan kota, melainkan pengelolaan banjir. Tak heran jika julukan ‘Pemerintah Kota Ahli Manajemen Kebanjiran’ semakin tepat,” kritiknya.

Banjir dan tanah longsor kali ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan perubahan nyata. GASPUL menekankan bahwa langkah-langkah preventif harus segera dirancang dan diterapkan agar bencana serupa tidak terus berulang. “Jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, kita akan terus menghadapi hal yang sama setiap tahun. Warga sudah lelah, cukup sudah! Pemerintah harus bertindak sekarang,” pungkas Dwiki.(*)

Print Berita