Mengapresiasi Kesuksesan Presiden Jokowi Tangani Covid-19 dan Pulihkan Ekonomi Nasional
Oleh : Clara Diah Wulandari
Pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Sejak kasus pertama terkonfirmasi pada Maret 2020, Pemerintah segera merespons dengan langkah-langkah strategis yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Kebijakan luar biasa yang diterapkan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), serta akselerasi vaksinasi, berhasil menjaga stabilitas kesehatan sekaligus memulihkan ekonomi nasional.
Penanganan pandemi di Indonesia telah diakui oleh banyak pihak, termasuk Dirjen WHO, Tedros Adhanom, serta Johns Hopkins University di Amerika Serikat. Keberhasilan itu, menurut mereka, tidak lepas dari peran aktif Pemerintah yang bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat.
Melalui mekanisme fleksibel APBN yang tetap akuntabel, Pemerintah Indonesia mampu menyeimbangkan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Langkah-langkah seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan sejak awal 2021 hingga Desember 2022 menjadi kunci dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 secara mikro, sambil tetap menjaga roda ekonomi tetap bergerak.
Program Vaksinasi COVID-19 yang dimulai pada Januari 2021, di mana Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik, juga berperan sebagai game changer dalam penanganan pandemi.
Hingga awal 2023, lebih dari 448 juta dosis vaksin telah diberikan kepada masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor penentu yang memungkinkan Indonesia keluar dari krisis kesehatan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap terjaga. Perubahan status pandemi menjadi endemi pada tahun 2023 pun menjadi bukti konkret bahwa penanganan pandemi berjalan sesuai harapan.
Selain aspek kesehatan, Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diatur melalui PP 23/2020.
Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menyatakan bahwa pemerintah bertindak cepat dengan prinsip kecepatan, prioritas, dan kehati-hatian dalam menghadapi krisis ini. Sejalan dengan langkah extraordinary yang diambil Pemerintah, APBN digunakan secara fleksibel, tetapi tetap dalam koridor akuntabilitas tinggi.
Dalam program PEN, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.645 triliun selama periode 2020-2022, yang mencakup dukungan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan pemulihan ekonomi.
Kepala BKF tersebut menilai bahwa keputusan itu krusial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak memburuk selama pandemi. Terbukti, pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi hingga -2,07% pada tahun 2020 berhasil bangkit menjadi 3,70% di tahun 2021, dan terus menguat hingga mencapai 5,31% pada tahun 2022.
Kebijakan fiskal tersebut juga berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka yang sempat melonjak hingga 6,26% pada tahun 2021, menjadi 5,83% di tahun 2022, dan terus membaik hingga mencapai 4,82% pada tahun 2024.
Selain itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan secara bertahap, dari 10,41% pada tahun 2021 menjadi 9,03% di tahun 2024. Efek domino positif ini menjadi cerminan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik dan terus bergerak menuju stabilitas yang lebih kuat.
Y. Ambeg Paramarta, Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham, juga menyoroti pentingnya kolaborasi berbagai elemen bangsa dalam menangani dampak multidimensi dari pandemi.
Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat telah bahu-membahu menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kebangkitan bangsa dari krisis. Hal tersebut tidak hanya tercermin dalam penanganan krisis kesehatan, tetapi juga dalam peran Indonesia di panggung global, termasuk ketika memimpin forum G20 dan ASEAN di tahun 2023.
Ambeg menyatakan bahwa pencapaian ekonomi Indonesia di tengah situasi krisis global merupakan bukti nyata bahwa kebijakan yang diambil Pemerintah mampu membawa bangsa ini keluar dari tantangan berat. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,31% pada 2022, serta angka inflasi yang terkendali, menjadi indikator bahwa Indonesia telah menemukan jalan kebangkitan pasca pandemi.
Dukungan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional. Keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi nasional tidak hanya dilihat dari angka-angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara ini untuk mempertahankan kepercayaan internasional dan melanjutkan kepemimpinan global. Melalui kolaborasi erat antara Pemerintah dan masyarakat, Indonesia telah menunjukkan bahwa kebangkitan dari krisis adalah hal yang nyata dan terus berlangsung hingga saat ini.
Seluruh langkah strategis yang telah dijalankan selama masa pandemi, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berhasil keluar dari krisis global ini dengan optimisme yang tinggi.
Kebangkitan yang tengah dirasakan saat ini bukan hanya sekadar pencapaian, tetapi juga merupakan pondasi kuat untuk menghadapi tantangan di masa mendatang dan membawa Indonesia menuju era yang lebih cerah.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
