Lampung Barat, www.lampungmediaonline.com – Peningkatakan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat seharusnya dapat tercapai bila Satuan Kerja Perangkat Daerah serius dalam membuat program diseluruh sektor.
Ketidak seriusan SKPD dalam menyusun perencanaan program kerja tentunya berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan PAD kedepannya pemerintah daerah kabupaten setempat dituntut untuk lebih memaksimalkan potensi yang ada diseluruh sektor.
Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2017 yang dibahas antara Badan Anggaran DPRD dan seluruh SKPD terlihat banyak program yang dilaksanakan pemeintah masih monoton bahkan ada aturan yang sudah tidak relevan masih dijalankan.
Rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lambar Edi Novial, S.Kom dilangsungkan di Ruang Sidang Margahasana itu diwarnai hujan interupsi lantaran perbedaan pendapat antara badan anggaran legislatifdan panitia anggaran eksekutif.
Anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD menyoroti kinerja pemerintah daerah yang belum maksimal terutama dalam peningkatan sumber PAD seperti penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan peningkatan minat masyarakat membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Heri Gunawan, ST anggota Banang, mengatakan, pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Lambar belum maksimal. Hal ini disebabkan pemberlakuan IMB bagi seluruh masyarakat belum dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda.
“Jika pemberlakuan IMB tersebut sudah dilandasi dengan peraturan yang mengikat seperti perda maka masyarakat pun akan mengerti dan tingkat kesadaran masyarakat akan lebih tinggi. Selama ini IMB tersebut di atur oleh Peraturan bupati sipatnya hanya himbauan sehingga pendapatan asli daerah sektor IMB belum dapat maksimal”, ujarnya saat rapat pembahasan RAPBD 2017 KAMIS (10/11).
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lambar juga taklepas menjadi sorotan lantaran belum mampu menyumbang PAD. Seperti BUMD Pesagi Mandiri Perkasa yang sudah lima tahun dibentuk tetapi belum dapat memberikan kontribusi. Padahal, penyertaan modal untuk BUMD cukup besar.
Badan Anggaran DPRD kabupaten setempat menilai jika hanya membebani APBD sudah seharusnya dilakukan pengkajian agar tidak mencidrai visi dan misi pemerintah membentuk BUMD tersebut.(trs)
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
