Diduga Sarat KKN, Puluhan Pemuda Demo BPBD

Lampung Barat, lampungmediaonlinee.com –  Kelompok Pemuda Anti Korupsi Lampung menggelar aksi demo kepada tiga Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.Selain orasi ditiga SKPD dilingkungan pemkab setempat puluhan pendemo juga mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Liwa.

puluhan pemuda yang tergabung dalam kelompok pemuda anti korupsi (kelopak) mengawali orasinya didepan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah.Dalam orasinya, pendemo menyatakan bahwa sejumlah proyek BPBD sarat KKN seperti proyek normalisasi Way Warkuk senilai 800 juta lebih, pengamanan pantai Danau Ranau senilai 1 milyar lebih.

Pendemo diterima oleh Sekretaris BPBD joner berserta staf.Dihadapan pendemo, Joner mengatakan jika sejumlah proyek itu hingga kini masih dalam pengerjaan oleh rekanan.”Saat ini proyek tersebut masih dalam tahapan pengerjaan pihak rekanan. silakan saja krocek langsung kelapangan dan jika ditemukan kejanggalan dalam proyek itu laporkan kepada pihak berwenang”, tutup Sekretaris BPBD Lambar dihadapan pendemo.

Setelah orasi didepan kantor BPBD, pendemo langsung menuju Kantor Layanan Pengadaan Pemkab Kabupaten setempat untuk menyampaikan kritikan terhadap kinerja pegawai KLP terkait gagalnya lelang proyek jalan Way Petay – Ogan Jaya senilai 2,5 milyar.

Dihadapan Kantor Layanan Pengadaan puluhan pendemo meminta agar seluruh proses lelang dibuka secara transparan sehingga hasil lelang proyek yang ada di Lampung Barat benar-benar bersih dari praktik KKN.

Dengan gagalnya lelang proyek itu berarti kuat dugaan bahwa setiap proyek yang akan dilaksanakan oleh pemda sudah diatur bahkan adanya intervensi dari pemangku kebijakan. “Sudah cukup rakyat dibodohi selama ini. Kami meminta kepada seluruh pejabat dilingkungan pemkab Lambar agar berhenti membohongi masyarakat karena gaji pejabat berasal dari uang rakyat”, seru pendemo.

Dikantor Layanan Pengadaan, pendemo diterima oleh Kasubag Perencanaan Seno Susanto. “Kami sudah menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai pelaksana lelang secara elektronik dan dipastikan telah mengacu kepada aturan yang berlaku”, tutup Seno.

Usai menyampaikan kritikannya di Kantor Layanan Pengadaan puluhan masa itu kembali menggelar orasinya tepatnya didepan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten setempat. Pendemo menuntut Dinas Pekerjaan Umum untuk membuka informasi kejanggalan pada berkas perusahaan yang dinyatakan gagal dalam hasil lelang proyek senilai 2,5 milyar kepada publik. “Kami meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk mengklarifikasi terkait penolakan hasil lelang yang sudah dilaksanakan KLP. Sebab, jika tidak dibuka kepublik dipastikan bahwa pembatalan hasil lelang proyek tersebut adalah akal-akalan dinas lantaran sudah ada kong-kalikong dalam proyek itu”, teriak pendemo.

Namun, pendemo membubarkan diri karena tak satupun pejabat dinas terkait yang mau menemui para pendemo. setelah orasi di Dinas PU, puluhan pendemo itu mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Liwa untuk meminta pengusutan terhadap sejumlah proyek di Lambar yang kuat dugaan telah terjadi KKN.

Dikantor Kejaksaan Negeri Liwa pendemo langsung diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa untuk dan melakukan pertemuan dengan perwakilan pendemo.

Haidir perwakilan Kelompok Pemuda Anti Korupsi Lampung mengatakan, setelah bertemu langsung dengan Kejari Liwa pihaknya meminta sejumlah kasus yang dituangkan dalam orasi itu untuk segera ditindaklanjuti. “Kami telah bertemu dengan Kejari setelah itu Kejari berjanji akan segera menindaklanjuti bahkan Kejari siap melakukan investigasi secara bersama-sama kelapangan guna melihat langsung kelokasi proyek dimaksud. Pekan depan, kami akan turun kelapangan bersama pihak Kejari Liwa kelokasi pertama yaitu di proyek normalisasi Way Warkuk senilai 800 juta lebih itu”, pungkas Haidir. (trs)

Print Berita