Terkait Anjloknya Harga Singkong, Dewan Panggil BW dan Sinar Laut

Lampung Utara, lampungmediaonline.com –  Anjloknya harga jual singkong yang mengakibatkan lesunya perekonomian masyarakat khususnya petani singkong juga cepat direspon oleh wakil-wakil rakyat di DPRD Lampura, dengan memanggil perusahaan pembeli singkong.
Komisi II DPRD setempat hari ini (27/9) memanggil perwakilan PT.Bumi Waras dan Sinar Laut selalu perusahaan pembeli singkong untuk dimintai keterangan penyebab anjloknya harga singkong di pasaran. Hadir juga dalam hearing itu, dinas pertanian dan peternakan (Distanak) dan dinas koperasi,perindustrian dan perdagangan (Koperindag).
Hearing yang berlangsung di ruang rapat komisi II itu, langsung dipimpin oleh Ketua Komisi, Herwan Mega. Dalam hearing tersebut terungkap bahwa penyebab utama turunnya harga singkong adalah kondisi panen raya (suplai berlimpah) ditambah lagi banyaknya tapioka impor dari Thailand dan Vietnam. “Saat ini kondisi lagi panen raya dimana suplai berlimpah akibat banyaknya masyarakat beralih dari sawit dan karet ke singkong. Kondisi itu dipertambah lagi dengan banyaknya impor tapioka dari Thailand dan Vietnam, jadi harga beli perusahaan berkisar dari Rp.640 hingga Rp. 700,” terang Sanusi perwakilan dari PT Bumi Waras dihadapan para anggota komisi II.
Senada dengan apa yang dikatakan Sanusi, Pirwanta, perwakilan dari PT. Sinar Laut mengatakan, selain penyebab diatas, kualitas singkong juga ikut mempengaruhi harga jual. ” Singkong dibawah 8 bulan memiliki kadar aci yang rendah, dan juga memang saat ini tidak ada standar atau patokan harga singkong,” ujar Pirwanta.
Sementara itu, Kadis Koperindag, Rendra Yusfie memaparkan hasil pantauan dilapangan masyarakat banyak beralih komoditas sehingga menyebabkan over produksi. Selain itu jumlah impor tapioka yang meningkat drastis mencapai 415 ribu ton di tahun 2016. “Gubernur telah mengirim surat ke Presiden untuk bisa memberikan solusi. Dan simulasi harga juga telah dimulai,” kata Rendra.
Sementara itu, Kadistanak, Sofyan menyoroti kualitas singkong petani dan harus adanya kesepakatan besaran pemotongan di tingkat pabrik.” Singkong yang dijual harus diatas 9 bulan, dan potongan di pabrik harus sama dan wajar,” tukas Sofyan.
Menanggapi hal itu Komisi II berjanji akan menindaklanjutinya hingga ke pusat. “Ini sudah domain pusat, jadi kita akan teruskan ke perwakilan kita di pusat, sehingga dikeluarkannya kebijakan yang memberikan solusi atas permasalahan ini,” tandas Herwan politisi Demokrat ini.
Hadir dalam hearing tersebut anggota komisi II, Joni Saputra (PDI-P), Tri Purwo (PKS), M. Yani (Gerindra), Asnawi (PAN).( K )

Print Berita