Geliat Lamsel

Kadinsos Lamsel Minta Aparat Desa Mundur dari Peserta PKH-BPNT

Lampung Selatan, www.lampungmediaonline.com Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Dulkahar meminta sejumlah Perangkat Desa  Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk bersedia mengundurkan diri kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kita menghimbau untuk perangkat desa untuk keluar dari program PKH dan BPNT” kata Kadinsos, Rabu (24/06/20)

Lebih jauh mantan camat katibung ini menjelaskan orang yang mendapatkan PKH dan BPNT berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hasil sensus 2011 yang semestinya setia tahun dilakukan verifikasi dan validasi oleh pemerintah  Desa yang dibawa dalam musawarah desa dan ditetapkan dan disampaikan kementrian melalui dinas sosial, melalui dinas sosial mengonlinekannya melalui sistem aplikasi  siks-ng.

“Bisa saja kadus, kaur mungkin kades masuk dalam DTKS, sedangkan DTKS belum ada perbaikan sehingga dia masuk dalam penerima PKH-BPNT, kita kembalikan lagi kedesa untuk melakukan musdes untuk mengajukan orang tersebut keluar secara mandiri tanpa paksaan, kami selaku dinas sosial menghimabu kapada perangkat desa untuk keluar dari penerima karna dia sudah mempunyai penghasilan tetap” tandasnya

Diberitakan sebelumnya Masyarakat Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan mempertanyakan sejumlah prangkat desa menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BACA JUGA:  Tinjau Drainase dan Jalan Rusak, Nanang Segera Turunkan Alat Berat

“ ia bang ada sejumlah kadus (kepala dusun) yang menerima PKH dan BPNT padahal gajih mereka kan sudah besar” keluh warga setempat yang namanya enggan di publikasikan

Saat dikonfirmasi Pendamping PKH Desa Pardasuka Muji membenarkan sejumlah aparat desa pardasuka sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT Kadus Bumi Rahayu, Kadus Kota Batu, Kadus Sirap, Kadus Pardasuka 1 dan Kadus Temiang.

“Iya bang benar bang beberapa Aparat Desa Ada yg dapet PKH dan BPNT, Termasuk Pak Rahmad KaSi Pemerintahan” Jelas Muji kepada Lampung Media, Rabu (24/6/20)

Lebih lanjut ia menjalaskan dirinya telah memberikan pemahanan Kriteria penerima bantuan sosial bersyarat kepada keluarga-keluarga miskin yang sudah ditetapkan sebagai KPM.

“Pendamping selalu memberikan edukasi bang ke semua nggota nggk hanya ke aparat yg menerima setiap pertemuan bang, untuk graduasi mandiri bagi kpm yg sudah sejahtera” tambah muji seraya menjelaskan Penerima PKH BPNT Desa Pardasuka 1081 orang.

Sementara itu Kepala Desa Pardasuka Abdullah Saputra menjelaskan dirinya baru mengetahui adanya aparat desa penerima PKH BPNT.

BACA JUGA:  Lampung Selatan Dapat Jatah 367. Formasi (CPNS) 2019

“kalo memang mereka dapat kita akan cancel, karna selama ini sampai malam ini bukan saya pura-pura atau menutupi memang benar-benar saya tidak tau, ketika itu benar akan kita pangil dan kita cancel, yang jadi masalah ini kita tidak tau karna sampai detik ini tidak ada laporan, kalo memang ada ini kan informasi namanya, besok akan kita panggil untuk membuat berita acara nanti laporan ke pendamping, kekecamatan untuk bulan depan tidak keluar lagi punya mereka“ tegas kades melalui sambungan telponya.

Sebagai informasi ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memanipulasi data penerima PKH. Hal itu diatur dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Disebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Kemudian diatur pula pidana dalam pasal 43, dimana setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

BACA JUGA:  6 Sekolah Ikuti Kompetisi Japfa for Kids

Sedangkan kriteria penerima PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat dari tiga komponen. Kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui, ada anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun 11 bulan.

Kemudian kriteria komponen pendidikan meliputi ada anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Adapun kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Kriteria KPM PKH di sejumlah daerah menjadi masalah karena banyak yang tidak memenuhi kriteria keluarga miskin tapi menerima bantuan sosial ini.(zul)

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top