politik

30 Tahun Peristiwa Talangsari, Pemerintah Tidak Miliki Komitmen Tuntaskan Kasus Ham


BANDAR LAMPUNG www.lampungmediaonline.com – Memperingati 30 tahun peristiwa Talangsari, Paguyuban keluarga dan korban talangsari Lampung (PK2TL) bersama KontraS dan LBH Bandar Lampung membedah peristiwa tersebut dalam diskusi publik di kantor LBH Bandar Lampung, Jum’at 8 Februari 2019.

Diskusi ini dihadiri oleh Fahrizal Darminto [Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung ], Budimana Santoso [Jurnalis Senior] Sakurawati [Pembina YLBHI], Dr. Budyono [Akademisi Univ Lampung], Allan Nairn [Jurnalis Investigasi], Feri Kusuma [KontraS], Chandra Muliawan [LBH Bandar Lampung] serta korban dan keluarga korban Talangsari Lampung 1989.

Diskusi diawali dengan testimoni salah satu korban, Amir (75) yang menerangkan bahwa dirinya adalah PNS yang mengajar di sekolah dasar. Diribya ditangkap oleh aparat militer dan di tahan hingga 16 bulan tanpa proses hukum, setelah itu gajinya sebagai PNS di potong 50 persen.

” dan setelah pensiun saya tidak diberi SK, serta tidak diberi uang pensiun hingga saat ini” ujarnya.

Selanjutnya Fery Kusuma (KontraS) menambahkan bahwa nasib para korban masih jauh dari perhatian Pemerintah. Dari aspek hukum, negara masih abai terhadap tanggung jawabnya terhadap penyelesaian dan pemenuhan hak-hak warga negara yang menjadi korban dalam peristiwa Talangsari.

Dikatakan oleh Fery, Presiden Joko Widodo yang pernah menyatakan berkomitmen terhadap penegakan HAM juga dalam realitasnya justru berbanding terbalik dengan janjinya. Harus diakui bahwa Presiden telah gagal membawa perubahan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Indikator kegagalannya dapat diukur, salah satunya dari ketidakmampuan Presiden memahami persoalan dan ketidaktegasan terhadap Jaksa Agung H.M Prasetyo yang tidak pernah bekerja untuk menindaklanjuti laporan penyelidikan Komnas HAM.

“Jaksa Agung H.M Prasetyo sampai saat ini masih mengabaikan tugas penyidikan terhadap laporan resmi penyelidikan projustisia Komnas HAM. Lebih jauh dari itu, Jaksa Agung, pada 27 November 2018, malah mengembalikan kembali berkas kasus pelanggaran HAM yang berat ke Komnas HAM. Tindakan bolak-balik berkas ini sudah berulang kali dilakukan oleh Jaksa Agung” kata Fery.

Lebih Lanjut kata Fery, tindakan Presiden mengangkat para penjahat kemanusiaan untuk menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahannya juga menjadi perhatian publik. Penempatan para penjahat HAM semakin membuktikan bahwa rezim saat ini tidak berpihak kepada warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM.

” Bagaimana korban berharap Pemerintah atau Presiden akan menuntaskan kasus ini, sedangkan para pelakunya diberi jabatan strategis dilingkungannya ” tambahnya.

Selain persoalan pemerintahan nasional, diskusi ini juga menyorot peran Pemerintahan Daerah [Gubernur dan Bupati Lampung Timur]. Pemerintah Daerah yang seharusnya juga bisa mengambil peran pemulihan bagi para korban juga belum memiliki keberpihakan kepada korban Talangsari.

Padahal Pemerintah Daerah juga memiliki tanggungjawab sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi hak-hak para korban, seperti pembangunan mushola yang dibakar, pembangunan monumen peristiwa, akses terhadap listrik dan air bersih bagi warga yang mendomisili di lokasi peristiwa, dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya.

“Berangkat dari kondisi tersebut, agar persoalan kasus Talangsari tidak terus berlarut-larut dan hanya menjadi komoditi politik semata-maka Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas dan tindakan konkrit untuk menyelesaikan kasus Talangsari. Presiden sudah saatnya menggantikan Jaksa Agung, H.M Prasetyo dengan figur kompenten yang mampu melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat” kata Fery

Dijelaskan oleh Fery, Bukti-bukti dari laporan temuan Komnas HAM sudah cukup untuk ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke tingkat penyidikan. Sejalan dengan pentingnya proses hukum terhadap kasus Talangsari, Pemerintah Lokal juga diharapkan dapat mengambil peran sesuai kewenangannya untuk memenuhi hak-hak korban di tingkat lokal. Peran aktif Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak-hak korban merupakan salah satu wujud negara hadir menjalankan kewajibannya dalam pemajuan hak asasi manusia. (ed)

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top