Nahkidah

Perusahaan Di Lampung Terancam Ditutup BPJS


Kami Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SPSI Lampung (LKBH SPSI) sebuah badan hukum yang berdiri berdasarkan Hukum Negara RI, Yang bergerak khususnya di bidang membela Hak-hak para buruh atau pekerja di daerah lampung, berkedudukan di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K SPSI) Provinsi Lampung.

Menyikapi dengan dikelaurkannya Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Bantuan Penyelenggara Jaminan sosial, menyebutkan bahwa Pasal 6 (1) Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan, (2) ikut serta dalam program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS kesehatan. Sedangkan pada Perpres Nomor 82 tahun 2018 Pasal 13 ayat (1) pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjannya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Atas dikeluarkannya Pepres tersebut berdampak beberapa perusahaan di Provinsi Lampung yang memiliki ribuan karyawan terancam akan berhenti beroprasi oleh pemerintah, dikarnakan tidak bersedianya mereka mendaftarkan  sebagian buruh atau pekerja  mereka pada Program BPJS. Pihak perusahaan menolak untuk mendaftarkan sebagian pekerja nya dikarnakan sebagian dari pekerja mereka adalah pekerja harian atau buruh harian  yang kontrak nya sendiri tidak jelas dikarnakan pegawai harian tidak selalu di butuhkan dan tidak setiap hari ada pekerjaan bagi pekerja harian tersebut sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan tentang sistem kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Dengan tidak bersedianya pemberi kerja untuk mendaftarkan buruh atau pekerja harian tersebut maka akan berdampak kelangsungan oprasional dari suatu perusahaan dan akan berdampak kepada para buruh akan di PHK besar-besaran. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah mengeluarkan surat Rekomendasi Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik dari Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja nomor surat B.227/BINWASK3-PNKJ/IV/2018 pada tanggal 09 april 2018.

Terkait Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 4 ayat (2 )huruf h, adalah Pekerja penerima upah (PPU) yaitu selain aparatur negara dalam kata lain adalah pemberi kerja atau perusahan.

Sedangkan pada Terkai Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 13 ayat (6) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

  1. Teguran tertulis
  2. Dendan; dan/atau
  3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Apa bila para pemberi kerja atau perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya harian maka seluruh kegiatan yang terjadi di perusahaan adalah illegal yang mengakibatkan tidak berjalanya sebuah perusahan akan terancamnya di tutupnya perusahaan dan akan menyebabkan PHK masal dan akan membuat angka pengangguran semakin tinggi. Terkait Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 13 ayat (6) huruf c yang berbunyi Tidak mendapat Pelayanan Publik tertentu atau Pencabutan Pelayanan Publik sudah sangat bertentangan bertentangan dengan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bagian Kedua Asas Pasal 4 Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:

  1. kepentingan umum;
  2. kepastian hukum;
  3. kesamaan hak;
  4. keseimbangan hak dan kewajiban;
  5. keprofesionalan;
  6. partisipatif;
  7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
  8. keterbukaan;
  9. akuntabilitas;
  10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
  11. ketepatan waktu; dan
  12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sedangkan dalam PP Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  tercantum :

 

Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

  1. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
  2. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
  3. memperpendek proses pelayanan;
  4. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
  5. memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

 

Maka dengan ini kami menyatakan menolak adanya sanksi pencabutan Pelayanan public tertentu karena sangat merugikan Pekerja dan merampas hak-hak buruh, semoga dengan adanya surat dari Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja berupa sanksi tidak mendapat pelayanan public tertentu dengan nomor surat B.227/BINWASK3-PNKJ/IV/2018 pada tanggal 09 april 2018 ini dapat menjadi titik tolak perubahan dan pengapusan pencabutan pelayanan di Setiap Perusahaan.

Yayasan Lembaga Bantuan dan

Konsultasi Hukum (YLKBH) SPSI Lampung

 

 

Akhmad Julian,SH

Direktur ekseskutif

 

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top