Geliat Tulang Bawang

Lagi-Lagi LSM Batik dan LSM LPPD Tuba Temukan Mark Up DD di Kampung Tri Mulya Jaya


TULANGBAWANG -LM
Aliansi LSM Batik dan LSM LPPD menemukan adanya dugaan indikasi penyimpangan Dana Desa (DD) Kampung Tri Mulya Jaya, Kecamatan Banjaragung.

Dugaan indikasi penyimpangan itu terjadi lantaran adanya mark up satuan harga dalam memperkirakan pagu anggaran kegiatan khususnya fisik.

Ketua LSM Batik Nawi dan Ketua DPD LSM LPPD Kabupaten Tulangbawang Aliyanto menyebut, terdapat indikasi penyimpangan dana desa Kampung Tri Mulya Jaya dengan kerugian Negara mencapai Rp.73 juta.

Indikasi penyimpanan dana desa oleh TPK dan aparatur Kampung Tri Mulya Jaya itu dilakukan dengan adanya mark up satuan harga pada tiga kegiatan pembangunan infrastruktur kampung.

Diantaranya, pembangunan jalan onderlagh dengan volume panjang 360 meter dan lebar 3 meter dengan pagu Rp.114.704.0000.

“Padahal pada pekerjaan jalan onderlagh sepanjang 360 meter dengan lebar 3 meter hanya membutuhkan biaya Rp.62.140.000 ditambah pajek Rp.13.764.480. Terdapat indikasi kerugian Negara sebesar Rp.38.799.520 pada pembangunan jalan onderlagh ini,” bebernya, Senin (10/12/2018).

Selanjutnya, indikasi adanya kerugian Negara juga terdapat pada pembangunan drainase sepanjang 245 meter dengan pagu Rp.85.765.200.

“Setelah dihitung, pekerjaan ini semestinya hanya menghabiskan dana Rp.52.800.000 jika dibebankan pajak 12% (Rp.10.291.824). Berarti masih terdapat indikasi kerugian Negara senilai Rp.22.673.366,” jelasnya.

Indikasi kerugian negara lainya terjadi pada pembangunan sumur bor dengan total dianggarkan Rp.38.500.000.

“Setelah kami hitung, pada pembangunan sumur bor ini hanya menghabiskan anggaran Rp.13.350.000, dan pembangunan tower Rp.8.960.000. Jika ditambah pajak 12% hanya Rp.4.620.000,” rincinya.

Dalam pembangunan sumur bor dan tower itu, lanjutnya, terindikasi adanya kerugian negara sebesar Rp.11.570.000.

“Selain itu, pembangunan dua unit gorong-gorong senilai Rp.17 juta dan Rp.18 juta di Kampung Tri Mulya Jaya juga diduga fiktif. Untuk itu kami juga masih melakukan invertigasi,” paparnya.

Nawi menduga, indikasi mark up dalam menentukan harga satuan itu telah direncanakan pihak kampung bekerjasama dengan konsultan dan pendamping desa.

“Semacam ada konspirasi untuk mengambil keuntungan pribadi dalam penggunaan dana desa ini. Hal ini mesti segara disikapi dan diusut tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang melalui Inspektorat,” pungkasnya.

Pihaknya juga mempertanyakan anggaran konsultan teknis dalam Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Kampung (ADK).

Menurutnya, tidak ada anggaran untuk jasa konsultan pada RAPB Kampung Tri Mulya Jaya tahun 2018 yang masuk dalam DD maupun ADK.

“Terus diambil dari pos anggaran apa dan siapa jasa konsultan teknis yang dimaksud. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan dan mesti ditindaklanjuti,” katanya.

Ia menduga, besarnya biaya yang dihitung dalam menentukan HPS lantaran ada jasa untuk membayar konsultan. “Terus apa peran pendamping desa,” tanyanya.

Sementara, Kepala Kampung Tri Mulya Jaya Ujang, mengklaim pihaknya tidak melakukan penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Kampung (ADK) tahun 2018.

Menurut Ujang, pembangunan dilaksanakan sesuai RAB yang dibuat oleh konsultan. Ia mengatakan, tidak ada mark up satuan harga dalam pembangunan di kampungnya. (Edy Kanter)

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top