Nasional

KPI Tetap Bertanggung Jawab pada Pelaut


Jakarta, www.lampungmediaonline.com – Organisasi serikat pekerja pelaut yang bernama Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), didirikan tahun 1976 dan sebelumnya bernama Persatuan Pelaut Indonesia (PPI) yang didirikan pada tahun 1966.

Sampai saat ini merupakan satu-satunya organisasi serikat yang pekerjanya pelaut Indonesia, dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) di era Laksda TNI Haryono Nimpuno tahun 1975.

Menetapkan KPI (waktu itu masih nama PPI) sebagai wadah tunggal pelaut Indonesia yang belum pernah dicabut. Dan, di tahun 1981 masuk berafiliasi dengan serikat pekerja internasional, International Transportworkers Federation (ITF).

Juru bicara (Jubir) Pelaut Senior, Teddy Syamsuri, dalam rilisnya kepada pers (1/9/2018) menyatakan menyambut baik terbitnya SK Dirjen Hubla No. HK.103/3/13/DJPL-18 tentang Peraturan Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim tertanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani Dirjen Hubla R, Agus H Purnomo.

Menurut Teddy,, pertimbangan peraturan tersebut merujuk pada UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan/ Ratifikasi Maritime Labour Conventions (MLC), 2006.

“Maka SK Dirjen Hubla itu bisa disebut implementasi bagian dari UU No. 15 Tahun 2016 dan bisa juga disebut urusan pelaut Indonesia sebagian sekarang ini berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Semoga saja kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) setahun lagi akan memfokuskan pembangunan sumberdaya manusia (SDM), setelah hampir empat tahun menggenjot pembangunan infrastruktur. Kiranya untuk pembangunan SDM Pelaut tidak lagi mengundang kesusahan bagi pelaut kembali untuk menerima sertifikat MLC meskipun bersifat sementara.

Harapan kami, Pelaut Senior, yang sudah purna layar ini, tiada lain agar pelaut generasi penerusnya tidak lagi seburuk pengalaman kami saat memperoleh sertifikat di masa lalu,” bebernya.

Menurut Teddy yang juga Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI, ini semua untuk kepentingan pembangunan program Tol Laut. Di mana posisi pelaut adalah motor penggerak utamanya. Sekaligus untuk perspektif visi Poros Maritim Dunia Presiden Jokowi yang diharapkan berlanjut dalam misi Nawacita keduanya. Hanya saja, ungkap Teddy, sebagai komunitas Pelaut Senior yang telah berkontribusi terhadap organisasi KPI,

“Eksistensi KPI juga diharapkan ikut pemerintah perhatikan secara sungguh-sungguh”.

Dalam pembukaan anggaran dasar KPI, pelaut Indonesia sepakat mendirikan organisasi KPI dari, oleh, dan untuk pelaut Indonesia dengan tujuan dalam batang tubuhnya untuk melindungi dan mensejahterakan pelaut dan keluarganya. Untuk diketahui, tutur Jubir Pelaut Senior, sejak Kongres VII KPI tahun 2009 yang deadlock serta tidak menghasilkan kepengurusan baru untuk Pengurus Pusat (PP) KPI periode 2009-2014.

Dalam pertanggungjawaban PP KPI 2004-2009 yang sudah demissioner, sebagian besar ditolak, dan ada menerima dengan catatan. Ironisnya, PP KPI yang sudah demissioner itu dan tidak terjadi pemilihan kepengurusan baru karena deadlock, mengangkat diri mereka sendiri menjadi PP KPI periode 2009-2014.

Menurut Teddy, dalam perkembangannya kepengurusan yang illegal itu kemudian pada periode habis jabatannya, gelar Kongres VIII KPI tahun 2014. Menyusul kemudian tanpa ada alasan jelas di akhir tahun 2017 digelar Kongres Luar Biasa (KLB) KPI. Akhir Agustus 2018 lalu, mengangkat Presiden KPI Mathias Tambing melalui KLB yang hasil rekayasa, menyerahkan aset organisasi KPI kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) merangkap jabatan Bendahara KPI, Dewa Nyoman Budiase, disaksikan oleh Harry Dwicahyo dan Genta Sumarlan.

Aset organisasi KPI yang diserahkan antara lain sertifikat hak milik (SHM) gedung di Jl. Cikini Raya No. 58AA/BB Jakarta Pusat yang menjadi kantor PP KPI. SHM gedung di Jl. Cikini Raya No. 60QQ/RR/SS Jakarta Pusat, SHM tanah dan bangunan di Jl. Kebon Bawang I No. 7 Jakarta Utara, sertifikat hak guna bangunan (HGB) Ruko di Pelabuhan Sunda Kelapa, SHM tanah 3.300 m2 di Jakarta, SHM tanah 50 hektar di Muara Gembong Bekasi, 8 unit mobil type minibus milik KPI, dan keuangan organisasi KPI di Bank sebesar Rp 128 milyar.

Dalam keterangan Mathias, dengan serah terima jabatan tersebut, keuangan KPI sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sekjen merangkap Bendahara KPI Budiase. Adapun hal penerimaan setoran pembuatan kartu Seafarers Indentify Document (SID) yang diterbitkan Ditjen Hubla dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dikeluarkan BNP2TKI menjadi tanggungjawab Sonny Pattiselano karena tidak masuk ke kas organisasi KPI, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp. 8 milyar.

Oleh karena itu menurut Mathias, siapapun yang menjadi Bendahara KPI harus bertanggung jawab terhadap keuangan organisasi KPI. Jika aset organisasi KPI yang mereka publikasi dianggap benar, Teddy hanya meminta tanggung jawab organisasi KPI hanya kepada pelaut Indonesia, baik itu aktif maupun pasif, terlebih yang sudah berkontribusi. Aset, keuangan organisasi KPI yang sejak tahun 2001, pascaperebutan kepengurusan almarhum Capt. Iskandar B Ilahude dengan almarhum Hanafi Rustandi, selama hampir 17 tahun diperkirakan mendekati Rp 800 milyar. Keuangan organisasi KPI yang begitu besar dan tidak ada organisasi serikat pekerja lainnya yang punya aset sebesar itu, didapat dari uang setoran kontribusi pihak perusahaan ke organisasi KPI. Dasarnya adalah diberlakukannya Collective Bargaining Agreement (CBA) antara perusahaan dan KPI yang disetujui oleh pejabat Ditjen Hubla.

Teddy memaparkan, besaran setoran kontribusi awalnya bertolak dari hitungan 4 persen dari gaji pokok bulanan setiap pelaut Indonesia yang dipekerjakan di kapal-kapal asing di luar negeri, yang ditransfer ke rekening bank atas nama organisasi KPI di Jakarta. Jika saja jumlah pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri taruhlah 40.000 pelaut, dengan standar gajih taruhlah US$ 400 per bulan. Maka bisa dikalkulasikan secara simpel, dan mendekati Rp 800 milyar selama 17 tahun.

“Sebab itu organisasi KPI harus bertanggung jawab terhadap pelaut Indonesia, bukan pada Ditjen Hubla, Menaker, dan ITF. Pasalnya, alasan diatur setoran kontribusi adalah untuk kegiatan sosial (kesehatan, pendidikan) serta kesejahteraan pelaut Indonesia dan keluarganya. Itu jelas,” ujar Teddy seraya mengingatkan jika aset organisasi KPI bukan milik orang per orang pengurusnya, bukan kelompoknya, dan bukan pula milik pengurus cabang yang belum jelas status kepelautannya, apalagi pernah berkontribusi.

“Untuk menuntaskan kemelut di organisasi KPI sejak pasca Kongres VII KPI 2009, KLB KPI yang difasilitasi Pemerintah terkait adalah sebuah solusi yang tepat dan benar. Tak ada kepentingan bagi Pelaut Senior pada konteks ini, selain hanya untuk mengembalikan organisasi KPI pada jati dirinya, pada khitahnya,” pungkas Jubir Pelaut Senior, Teddy Syamsuri.(lis)

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top