Pendidikan

Book Review Oleh Zainullah


REVIEW BUKU “MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK (HAYAT)”

Kata Pengantar

Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Hayat SAP, M.Si selaku dosen matakuliah azaz-azaz manajemen, yang telah membimbing saya untuk lebih produktif dalam dunia kepenulisan dengan tugas-tugas yang diberikan. Sesuai dengan tema tugas kali ini di mana saya akan mereview buku yang berjudul ”Manajemen pelayanan publik,” yang ditulis oleh: Hayat Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.  Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri sudah bukan merupakan hal baru yang dilakukan pemerintah, utamanya dalam hal industri. Tapi untuk pengembangan SDM di sektor pelayanan publik atau public administration masih bisa dikatakan kurang, hal ini bisa dilihat dari kualitas pelayanan publik yang dilakukan, seperti di daerah pedesaan yang letaknya di kepulauan masih sangat kurang bahkan untuk pelayanan kesehatan masih sangat kurang. Selain dari SDM, tentunya ada faktor penunjang untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu manajemen pelayanan publik nya.

Di sini saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mereview buku manajemen pelayanan publik yang ditulis oleh Hayat ini karena buku ini merupakan implementasi dari hasil berpikir keras Hayat, sehingga mampu menghasilkan buah pikiran yang cemerlang dan menunjang saya dalam proses belajar Ilmu Administrasi Publik. Di dalam buku ini sangat rinci bagimana seorang pelayan publik harus mampu mengatur manajemen dengan baik dan tepat, agar tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang dalam melakukan aktifitas pelayanan publik.  Di awal kata pengantar,yang disampaikan oleh Rian Nugroho langsung ada pernyataan bahwa tugas pemerintah itu ada dua, membangun kebijakan publik yang unggul dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dua hal inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan, dan buku ini lebih condong pada opsi kedua, yaitu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Hal tersebut dianggap penting karna berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan disusul oleh Peraturan Pemerintah Nomor 96/2012, Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan hingga Permenpan-RB No. 30/2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan.

Untuk mencapai kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara, maka selain persatuan yang kukuh juga harus ada pelayanan publik yang baik, agar persatuan itu tidak mudah runtuh. Masyarakat setiap harinya akan berhadapan dengan banyak kondisi sosial dan lingkungan, oleh karena itu agar masyarakat dapat melakukan aktifitas kesehariannya dengan lancar maka harus ada pelayanan publik yang baik, nah untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang baik atau berkualitas maka manajemen pelayanan publiknya harus dikemas dengan rapi. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena masyarakat setiap harinya akan berhadapan dengan birokrasi, jika birokrasi yang ada di negara ini tidak tertata dengan baik maka masyarakat akan mengeluh dan akan memunculkan opini-oponi yang buruk terhadap kondisi pemerintahan yang ada di negara ini dan itu akan menimbulkan perpecahbelahan di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang dibahas dalam buku ini dan saya akan mencoba mereview sekaligus memberikan sedikit pendapat tentang isi dari buku ini.

 Riview Tentang Buku

            Diawal buku ini pada BAB ke-2 konsep, fungsi dan tujuan pelayanan publik dipaparkan secara rinci tentang apa itu pelayanan publik yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di dalamnya sudah jelas bahwa kegiatan pelayanan publik harus sesuai dengan undang-undang, dan ini harus dipertanggung jawabkan. Disini analisis spesifiknya mendapatkan kesimpulan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat, dan ini berbentuk pengabdian yang harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Artinya disini dalam pelayanan publik harus ada profesionalitas dan sesui dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, tapi disini saya rasa selain pengabdian seorang pelayan publik yang baik, juga harus ditekankan orang atau masyarakat yang dilayani harus memiliki etika kepada pelayan publik. Karena seringkali kita jumpai masyarakat tidak memiliki etika kepada pelayan publik, seperti dalam penertiban lalu lintas masyarakat sudah tahu melanggar hukum, tapi masih mengelak dari kesalahannya dan memarahi polisi selaku pelayan publik dan kadang terjadi sebaliknya. Disinilah ketidaksetabilan kualitas pelayanan publik terjadi, antara masyarakat dan pelayan publik masih tidak ada jalinan pemahaman yang baik, artinya Sumber Daya Manusianya harus diperbaiki.

Di dalam buku ini juga sangat jelas bagaimana menjawab dinamika-dinamika yang dihadapi oleh organisasi pelayanan publik atau faktor yang dapat mengoptimalisasikan pelayanan publik, yaitu kepemimpinan (leadership), budaya organisasi (organizational culture), kelembagaan, tata kerja (standar operating procedural), standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana prasarana, penggunaan teknologi informasi, dan pengolaan sumber daya manusia (Lembaga Administrasi Negara 2010). Dari sepuluh faktor di atas harapannya mampu membantu efektivitas dan optimalisasi pelayanan publik, jika disandingkan dengan pendapat Edi Siswadi (April/2012) di dalam bukunya yang berjudul Birokrasi Masa Depan, mengutip dari pendapat Ricard M. Steers bahwa hal yang paling penting dalam proses pencapaian efektivitas adalah penngunann sistem yang terbuka untuk melakukan analisa, artinya selain dari sepuluh faktor diatas ada faktor lain yang harus ditekankan, yaitu keterbukaan dalam pelayanan publik. Keterbukaan inilah yang menjadi faktor penting untuk ditekankan dan untuk mewujudkan cita-cita dari penulis buku yaitu Pemerintahan yang bebas dari KKN.

Untuk mewujudkan keterbukaan atau transparansi dalam organinisasi, dijelaskan bahwa hal ini harus dimulai dari rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur yang dilakukan dengan baik, artinya disini dalam proses rekrutmen atau kaderisasi dalam organisasi baik formal maupun informal harus dilakukan dengan ketat dan tidak sembarangan. Karna apabila hal ini terjadi, maka orang yang menduduki posisi strategis dalam organisasi nantinya hanya akan menjadi boomerang dalam organisasi tersebut. Selain proses rekrutmen yang menjadi perhatian khusus, ada metode yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat yaitu Best Practices, metode ini adalah untuk memberikan apresiasi dan dorongan kepada Pemerintah Daerah atas kerja kerasnya. Dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2006 Pemerintah memberikan penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara kepada 65 Pemerintah/Kota yang telah berhasil mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerahnya (Edi Siswadi 2012). Artinya metode ini dilakukan agar pemerintah daerah yang lain bisa mencontoh dari 65 pemerintah daerah yang telah berhasil mendorong peningkatan kualitas pelayanan publiknya.

Apalagi kita telah saksikan bersama baru saja usai  melaksanakan pesta demokrasi yaitu PILGUB dan PILKADA yang dilakukan secara serentak, di 171 daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Ini merupakan momentum yang sangat penting bagi Pemerintah Pusat utamanya masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang mampu memberikan perubahan kepada daerahnya. Artinya saat ini proses rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur itu dilaksanakan. Harapannya disini adalah masyarakat mampu memilah dan mimilih pemimpin yang mampu melaksanakan tugas nya dengan baik dan mampu melayana masyarakat secara merata tanpa harus memandang kelas dari masyarakat itu sendiri. Contohnya di Jawa Timur, salah satu dari calon Pilkada saat ini sudah pernah menduduki posisi strategis di Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai wakil Gubernur, artinya masyarakat harus sudah mampu melihat apa yang telah dibawanya, bagaimana kualitas pelayanan publik di masa dia.

Daftar Rujukan

Siswadi Edi. 2012, Birokrasi Masa Depan; Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Prima. Bandung; Mutiara Press

 

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top