Pendidikan

Book Review Oleh Yulia Syayidhatul Fitri


REVIEW BUKU MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

 

Ditulis Untuk Memenuhi Tugas

Matakuliah Azas Azas Manajemen

Yang Dibina Oleh Bapak Hayat, S.AP., M.AP

Oleh:

Yulia Syayidhatul Fitri (21701091106)

 

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

APRIL 2018

 

Pelayanan public merupakan pelayanan dasar dalam organisasi pemerintahan, dan juga pelayanan public merupakan indicator yang penting dalam penilaian kinerja anggota pemerintahan. Di dalam undang undang nomer 25 tahun 2009 tentang pelayanan public pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pelayanan public adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrative disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Hal ini juga di pertegaskan dalam pasal 7 yang berbunyi bahwa standar  pelayanan public adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam pelayanan public di negeri ini, pelayanan public masih terbilang tidak efektif dalam menjalankan pelayanan public, permasalahan yaNg pertama yaitu budaya kinerja dan pelayanan yang belum tertanam dengan baik dan yang kedua adalah aparatur Negara masih dipandang bukan sebagai profesi.

MANAJEMEN DAN PELAYANAN

            Organisasi merupakan batang tubuhnya sedangkan untuk manajemen merupakan penggerak dari batang tubuh organisasi yang pada dasarnya tujuan organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditenetukan serta menjadi organisasi yang berkembang menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, di dalam organisasi terdapat pemimpin dan anggota, pemimpin itu yang mengatur segala kegiatan yang berjalan di organisasi tersebut sesuai dengan aturan dan tujuan bersama dalam organisasi terdapat proses manjemen yang dijalankannya, di dalam organisasi pelayanan public terdapat manjemen public yaitu secara teori dan juga secara praktik. Pengertian dari majemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan untuk pengertian manajemen public adalah manajemen yang dilakukan dalam organisasi pemerintahan . Jika dalam organisasi itu pemimpin yang di beri amanah, jika melaksanakan tugasnya secara baik maka organisasi tersebut bisa menjadi yang lebih baik. Begitu juga dengan organisasi pelayanan public jika pemimpin organisasi tersebut menjalanakan dengan baik tugasnya maka kinerja aparatur dalam menjadi pelayan public akan terlaksana dengan baik. Karena pada dasarnya kemajuan suatu organisasi dapat dilihat dari pemimpinanya dan juga para kinerja anggota organisasi yang menjalankan setiap kegiatan yang telah di tentukan dan juga di sepakati bersama.

KONSEP, FUNGSI, DAN TUJUAN PELAYANAN PUBLIK

            Dalam undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public memberikan definisi pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan juga pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Secara umum dan juga dalan bahasa yang mudah dimengerti akan seluruh kalangan masyarakat bahwa pelayanan public merupakan pelayanan akan kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan public yang melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk di penuhi sesuai dengan ketentuannya. Sumber daya aparatur merupakan bagian penting dalam pelayanan public karena aparatur pemerintahan yang bersentuhan atau berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Karena aparatur Negara merupakan kunci keberhasilan dalam pelayanan public karenan jika aparatur Negara menjalankan tugasnya dengan baik maka akan berpengaruh baik pula pada kualitas pelayanan public. Dalam pelayanan public yang maksimal dan juga pelayanan public yang maksimal menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan itu baik maka masyarakat akan puas dengan pelayanan pemerintahan tersebut. Untuk fungsi dari pelayanan public adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan public. Kepastian hukum dalam hak dan kewajiban warga Negara dalam penerima pelayanan public karena masyarakat menerima hak unutuk menerima pelayanan public secara baik dan juga berkualitas dan juga dalam garis besar adalah fungsi dari pelayanan public adalah memberikan pelayanan untukseluruh masyarakat yang bersifat pelayanan public sepreti pembuatan KTP, Akta, KK dan yang lain sebagainya dengan di dasari sebagai melayani masyarakat sebaik baiknya terkait dengan administrasi pemerintahan. Tujuan dari pelayanan public adalh untuk kepentingan masyarakat yang menerima pelayanan, dalam artian bahwa jika pelayanan yang telah di berikan oleh para aparatur pemerintahan baik maka masyarakat akan puas dengan hasil kinerja para aparatur tersebut, maka tujuan yang paling utama dalam pelayanan public adalah memberikan pelayanan ynag terbaik kepada masyarakat dalam administrasi pemerintahan.

KINERJA PELAYANAN PUBLIK

            Pengertian dari kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat dalam diri masing masing dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan bersama. Kinerja sudah menjadi bagi satu yang penting dalam diri seseorang terhadap pekerjaannya. Dalam bab ini kinerja pelayanan public sudah menjadi konsekuensi hukum dari pemberian pelayanan public yang baik untuk dilakukan secara baik dan juga bersemangat dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya. Sehingga kinerja pelayanan public merupakan tanggung jawab setiap aparat pemerintahan dalam setiap tugas dan wewenangnya

Sifat sifat kinerja pelayanan public yaitu membantu masyarakat dalam menerima pelayanan public sesuai dengan hak dan kewajibannya yang di lakukan dengan baik oleh semua aparatur pemerintahan. Sedangkan untuk bentuk kinerja pelayanan public didasari oleh ruang lingkup pelayanan public oleh setiap anggota aparatur pemerintahan. Setiap anggota aparatur pemerintahan mempunyai tanggung jawab ynag besar atas setiap jabatannya sehingga para aparatur haruslah bekerja keras demi menjadi pelayan public ynag bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam menjalakan tugasnya sebagai pelayan public. Dalm menjalankan jabatan dan wewenang setiap anggota aparatur pemerintahan maka setiap anggota pemerintahan mempunyai kualitas tersendiri dalam menjalankan tugasnya, kualitas pelayanan public menjadi inti dari jabatan dan tugas setiap anggota aparatur. Jika anggota aparatur menjalankan tugasnya dengan baik maka dia akan mempunyai kualitas yang baik di mata masyarakat dan juga pimpinan, tapi untuk mempunyai kualitas kinerja anggota pemerintahan tidaklah mudah karena banyak rintangan yang harus dilalui oleh setiap anggota pemerintahan sehingga anggota pemerintahan haruslah mempunyai komintmen dalam bekerja dan konsisten dengan tujuan bersama ynag telah ditetapkan demi menjadi pelayan public yang baik. Jika menjadi pelayan public yang baik maka akan mendorong terhadap kualitas kinerja pelayanan public. Penilaian kinerja pelayan public dapat dilihat dari pemimpin dengan car mengawasan oleh setiap anggota pemerintahan dengan begitu para pemimpin dapat melihat setiap kinerja anggota aparatur, mana yang baik dan mana yang kurang baik. Pengawasan ini dilakukan demi tercapainya tujuan bersama, tidak hanya untuk pemimpin saja tetapi untuk para bawahan dapat mengevalusi kesalahannya dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat menjadi pelayan public yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

SUMBER DAYA APARATUR PELAYANAN PUBLIK

            Dalam setiap organisasi pemerintahan sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan hal yang penting dalam menjalankan tugas organisasi demi tujuan bersama karena seluruh proses manajemen dalam organisasi dilakukan oleh sumber daya manusianya. Dalam menghasilkan anggota aparatur yang baik dan berkualitas dalam kinerja pelayanan public maka haruslah dilakukan secara transparan, professional, dan akuntabel. Jika proses rekrutmen dan promosi anggota pemerintahan dilakukan secara asal asalan maka akan menghasilkan anggota aparatur pemerintahan yang tidak memiliki sumber daya aparatur yang maksimal sehingga kurang dalam menjalanakan tugasnya sebagai anggota aparatur. Karena rekrutmen menjadi corong utama dalam menghasilkan anggota aparatur ynag mempunyai sumber daya manusia atau aparatur yang berkualitas tinggi dan hebat. Hal yang paling mendasar untuk memenuhi kualiatas pelayanan public adalah dengan memberikan penekanan terhadap kualitas sumber daya manusia atau sumber daya aparatur melalui penekanan kinerja pelayanan public. Karena kinerja pelayanan public menjadi idikator penting dalam pemberian pelayanan public ynag baik. Setiap anggota pemerintahan harus professional dalam menjalankan tugasnya, profesionalitas dalam bekerja adalah setiap pekerjaan ynag diberikan harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah disepakati. Jadi jiak anggota pemerintahan menjalanakan tugasnya secara profesiaonal maka akan tercipta kualiatas kinerja anggota yang baik.

REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK

            Reformasi adalah perubahan menuju kebaikan suatu masyarakat atau pemerintahan, sedangkan untuk pengertian birokrasi adalah system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. System birokeasi di Indonesia adalah “dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat”. Budaya birokrasi di masa orde baru masih melekat dengan system birokrasi di Indonesia sampai saat ini. Birokrasi di Indonesia masih banyak untuk masalah masalahanya sehingga pemerintah membentuk kementrian yang khusus menangani persoalan birokratis di Indonesia, dan juga peraturan perunfang undangan sehingga bisa menjadi tolok ukur pelaksanaan kebijakan birokrasi di Indonesia. Konsep birokrasi di Indonesia ini haruslah terus ditingkatkan demi membangun kualitas birokrasi ynag menjadi lebih baik. Dan untuk para pemimpin usaha yang harus dilakuakan demi tercapainya birokrasi yang optimal tentunya  menjadi tolok ukur keberhasilan dari reformasi birokrasi. Sehingga diperlukan pemimpin yang visioner dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan reformasi birokrasinya. Untuk kebijakan birokrasi ini diberikan kepada seluruh anggota pemerintahan sehingga seluruh anggota pemerintahan mempunyai pedoman dalam segala kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota aparat pemerintahan. Sehingga setiap anggota memiliki tanggung jawab atas semua kegiatan yang dilukakannya. Kebijakan ini diberikan agar bisa mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya, dan juga para anggota tidak semenah menah atas segala kegiatan pemerintahan.

GOOD GOVERNANCE

            Dalama pemerintahan good governance sangatlah penting karena karena hal itu menjadi tujuan utama dalam pemerintahan terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Sehingga good governance membutuhkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, professional, dan akuntabel. Untuk menjadikan sebuah pemerintahan yang professional, berkualitas dan juga akuntabel maka juga haruslah di perlukan sumber daya aparatur, sumber daya aparatur dalam good governance menjadi perhatian utama. Selain sumber daya aparatur juga harus ada sarana prasarana penujang.

Konsep dari good governance merupakan hal tidak kalah penting karena menjadi landasan dari kegiatan good governance. Di dalam buku “Manjemen Pelayanan Publik” di kutipkan bahwa ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang konsep konsep good governance yang pertama adalah menurut pendapat Sofian Effendi dalam Lokakarya Naional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan di Kantor Mentri PAN pada tanggal 22 September 2005 bahwa ada beberapa konsep tentang good governance:

  1. Istilah government dan governance mempunyai istilah yang sama
  2. Governance sudah lama dikenal dalam ilmu politik dan administrasi
  3. Istilah government (pemerintah) lebih dimaknai sebagai lembaga yang mengembang fungsi pemerintaha dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan governance lebih pada pola hubungan sebaik baiknya antara elemen artinya hubungan antara pemerintahan, partai politik, dan juga lain sebagainya
  4. Cakupan tata pemerintahan (governance) lebih luas dari government (pemerintah)
  5. Tidak ada kaitannya anatar governance dan government

Sementara itu good governance harus bertumpu pada tiga aspek yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pelayanan public berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pelayanan public memberikan implikasi jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi barometer terwujudnya pemerintahan yang baik. Ada 7 aspek pelayanan public yang diterapkan di lembaga pemerintahan

  1. Function
  2. Conformance
  3. Reliability
  4. Serviceability
  5. Adanya Assurance

Pada dasarnya good governance sebagai goals artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan berbagai konsepsi dasar dalam pengembangan system manajerial instansi pemerintahan, pengelolaan sumber daya manusia yang komprehensif, kualitas sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang terhadap kinerja anggota aparat pemerintahan. Tujuan dari good governance yaitu tatanan pemerintahan yang baik dalam segala aspek pemerintahan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Hayat.2016.Manajemen Pelayanan Publik.Malang.Rajawali Pers.

 

 

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top