Pendidikan

Book Review Oleh Siti Nur Azizah


TUGAS REVIEW BUKU MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Azas-Azas Manajemen

Yang Dibina Oleh : Bpk. Hayat, S.AP, M.Si

OLEH :

SITI NUR AZIZAH

21701091114

   

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2018

BAB I

MANAJEMEN DAN PELAYANAN

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhada kinerja pelayanan yang diberikan dan menjadi tolak ukr keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan dan persyaratan penerima pelayanan tentunya juga diatur sedemikian rupa, sehingga pelayanan yang dilakukan sesuai dengan harapan. Selain teknis pelayanan, aspek nonteknis juga memepengaruhi proses pelayanan. Termasuk didalamnya adalah kualitas sumber daya aparatur pelayanan. Kualias aparatur dan kompetensi aparatur juga dpat mempengaruhi pelayanan yang diberikan.

UU pelayanan publik juga menekankan dan mengatur tentang asas – asas umum pelayanan public yang haru dilakukan sebaik – baiknya oleh aparatur Negara, antara lain asas kepentingan umum, kepastian hokum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesinalan atau profesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak deskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Kedua, aparatur Negara masih dipandang bukan sebagai profesi. Perspektif aparatur Negara adalah bukan sebagai pekerjaan, tapi pengabdian.mindset seperti ini berdampak pada kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan public. Ketiga, pengaruh politik dalam penyeenggaraan pelayanan public dan aspek nepotisme dalam birokrasi masih bergejala. Dalam system pemerintahan, intervensi politik seringkali menjadi penghambat dalam kebijakan – kebijakan atau pelaksanaan kebijakan public. Hal ini berpengaruh terhadap aspek pelayanan yang dilakukan. Sedangkan nepotisme terselip dalam kepentingan – kepentingan politik dan menyebabkan kecemburuan social dalam pelayanan, terjadi persepsi yang kurang baik dari masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan public.

Organisasi meupakan wadah yang mengorganisir seluruh komponen organisasi untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Setiap organisasi mempunyai kerangka dasar untuk melakukan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ada kepemimpinan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kesemuanya berada pada posisi yang seimbang dalam lingkaran manajemen dan system yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada proses manajemen yang dijalankan dalam sebuah organisasi. Organisasi public erat kaitannya dengan proses manajemen public, baik secara teoi maupun praktik. Organisasi harus dikelola dengan manajemen piblik karena orientasi yang dibangun adalah public service atau untuk kepentingan public dan masyarakat. Dari proses manajemen tersebut akan berdampak pada kinerja aparatur. Suksesi organisasi tergantung dari pola kerja sama yang dibangun melalui komunikasi dan koordinasi.

Manajemen secara umum banyak disebutkan oleh beberapa ahli baik secara spesifik maupun secara umum. Dan dari beberap definisi manajemen oleh para ahli dapat disimpulakan bahwa pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen publik maupun manajemen bisnis mempunyai substansi pengertian yang sama dalam memahai manajemen. Tujuan dan orientasinya saja yang berbeda. Dalam hal ini hanya manajemen public yang menjadi pembahasannya karena berkaitan dengan organisasi public/lembaga peerintah. Pembahasan yang paling mendasar dalam memahami manajemen public adalah manajemen yang dilakukan didalam organisasi pemerintahan yang berorientasi pada kinerja pelayanan public dan kualitas pelayanan. Manajemen public dalam organisasi pemerintahan sama halnya dengan manajemen birokrasi. Secara prinsip, bahwa organisasi birokrasi adalah organisasi yang dilakukan oleh aparatur yang kompeten dan mempunyai keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pelayanan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan merupakan bentuk konkret pemerintah dalam melayani masyarakatnya.

Pemeritah sebagai penyedia pelayanan tentunya harus melakukan pelayanan public secara optimal untuk menghasilkan pelayanan public yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian, pelayanan public yang baik harus didukung oleh tingkat partisipasi yang baik jua. Masyarakat sebagai penerima pelayanan juga harus bersifat aktif dan partisipatif dalam penerimaan pelayanan, pemenuhan terhadap standar pemenuhan pelayanan, endukung program – program pelayanan yang dilakukan sehingga keseimbangan dan kerja sama pelayanan dapat dilakukan secara baik. Pemenuhan pelayanan yang baik adalah dengan tidak ada ketimpangan antara penerima dan pemberi pelayanan. Pelayanan public bisa dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika seluruh komponen pelayanan memenuhi standar pelayanan. Pelayanan dan manajemen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi, apalagi organisasi public seperti organisasi pemerintahan. Manajemen merupakan system yang mengatur jalannya organisasi, sementara pelayanan adalah pelaksanaan dari sitem yang dibangun didalam organisasi tersebut

BAB II

KONSEP, FUNGSI DAN TUJUAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan public dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada seperti yang telah tercantum dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan public memeberikan definisi pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Pelayanan yang optimal dan maksimal menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Kesinambungan seperti itulah yang memberikan dampak kepercayaan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan public untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat karena kepercayaan masyarakat adalah dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik. Ruang lingkup pelayanan public adalah meliputi pelayanan barang public dan jasa serta pelayanan administrative yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pelayanan dalam ruang lingkup tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah secara bai, akuntabel dan maksimal sehingga kepuasan masyarakat dalam penerimaan pelayanan dapat terpenuhi.

System pelayanan menjadi pengaturan yang ketat dalam pelaksanaan pelayanan public. Pelayanan public yang berkualitas hanya dapat diupayakan dengan pemberlakuan system pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Sehingga denga demikian, pelayanan yang berorientasi pada kepentingn masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Optimalisasi pelayanan public adalah keniscayaan bagi pemerintah dan menjadi cita – cita masyarakat. Tercapainya reformasi sebagai good governance salah satunya adalah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan public yang diberikan secara optimal. Ada beberapa factor dalam mengoptmalkan pelayanan public, yaitu kepemimpinan (leadership), budaya organisasi (organizational culture), kelembagaan, tata kerja (standar operating procedural), standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana, penggunaan teknologi, dan pengelolaan sumber daya manusia (Lembaga Administrasi Negara, 2010)

Setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan public secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsepsi dasar yang dibangun dengan reformasi birokrasi menuju tatanan dan system pengeloelaan yang professional. Profesionalitas kinerja dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan berdya saing, mempunyai implikasi yang positif terhadap ualitas kinerja. Kualitas kinerja dengan kemampuan soft skill yang dimiliki setip aparatur, berpengaruh secara komprehensif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayaanan public sesungguhnya untuk masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan public menjadi kewajiban bagi aparatur untuk melayaninya. Tetapi, harus diperhatikan pula oleh masyarakat ntang system dan cara menerima pelayanan public. Prinsipnya adalah saling mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penerapan pelayanan public. Sehingga jika ini dipenuhi secara baik, maka pelayanana public akan berjalan dengan baik sesuai dengan asas – asa pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan public berasaskan pada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban,keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak deskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Aspek yang menjadi dasar dalam pelayanan public adalah melayani masyarakat dengan sebaik – baiknya dalam rangka membantu terkait dengan urusan administrasi kepemerintahan dan kebutuhan barang atau jasa public. Tujuan pelayanan public semata – mata untuk kepentingan masyarakat  yang menerima pelayanan. Jika pelayanannya baik, masyarakat akan merasa puas atas diterimanya pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan baik atau buruknya pelayanan public. Hak dan kewajiban masyarakat dan aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan public menjadi koridor yang membatasi dan mengatur jalannya pelayanan public tersebut. Namun demikian, tujuan pelayanan public di Indonesia masih mengalami berbagai kendala dan tantangan. Sofian dalam sofroni (2012) mengemukakan 4 (empat) kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam pembangunan pelayanan public, yaitu: pertama, politik. System politik Indonesia dengan demokratisasinya memberikan ruang yang luas bagi elemen politik untuk berkompetisi dalam jabatan politik. Bentuk koalisi dalam perpolitikan, menimbulkan ketidakstabilan dalam ruang – ruang public. Hal itu berdampak pada jalannya pemerintahan. Koalisi politik yang tidak permanen mengakibatkan proses dalam administrasi pelayanan public terkendala dengan banyaknya kepentingan politik.

Kedua, lemahnya penggunaan teknologi. Teknologi menjadi bagian tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pemberian pelayanan public. Teknologi informasi dalam pelayanan public menjadi kebutuhan utama sebagai bagian dari meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Minimnya penggunaan teknologi dalam berbagai pelayanan kepada masyarakat menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefisiennya pelayanan public. Pemerintah harus terus memacu pengembangan dan penngkatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu sudah menjadi kebutu an masyarakat dalam pelayanan public dan kebutuhan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara prima. Ketiga, rekrutmen pegawai. Rekrutmen pegawai yang tidak efektif memberikan gerak yang tidak seimbang dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ketidakefektifan rekrutmen pegawai menjadikan berbagai aspek pelayanan terkendala , baik secara langsung maupun tidak langsung. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk terus melakukan berbagai langkah konkret dalam mengatasi persoalan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Keempat, reward dan punishment. Salah satu lemahnya dalam pelayanan public adalah masih belum meratanya reward yang diterima aparatur pelayanan public yang berprestasi. Reward merupakan penghargaan pemerintah kepada aparatur yang berprestasi. Peberian reward merupakan bentuk motivasi bagi aparatur untuk memacu semangat yang tinggi dalam bekerja dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Unsur yang paling penting dalam mewujudkan pelayanan public yang baik dan berkualitas adalah kompetensi sumber daya alam aparatur yang ditopang oleh intelektualitas yang tinggi serta perilaku yang baik.

BAB III

KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Bentuk pemberian pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan adalah bagian dari pelayanan public. Demikian itu juga menjadi media control masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan, control untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. kontrol terhadap pelayanan tidak terlepas dari control terhadap kinerja aparatur pelayanan yang melayani. Kinerja aparatur merupakan bagian terpenting dalam peningkatankuaitas pelayanan, karena kinerja yang melakukan proses terhadap pelayanan itu sendiri. Kinerja secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu performance. Performance berasal dari kata “to perform” yang mempunyai arti masukan (entries). Kesimpulannya adalah bahwa kinerja merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaa pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan (Sinambela, 2012).

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, rumusan tersebut memeberikan bahwa kinerja merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan nilai – nilai etika dan moral yang tinggi. Kinerja menjadi bagian yang satu antara seseorang dengan pekerjaannya. Oleh karea itu, kinerja adalah melekat dalam diri seseorang atau organisasi dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tugas pokoknya. Secara prinsip, kinerja adalah pekerjaan yang berkesinambungan dan terus – menerus yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dengan capaian sesuai dengan yang diharapkan bersama. Dari beberapa pemahaman yang diungkapkan oleh beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja karyawan/pegawaiadalah hasil kerja yang dilakukan berdasarkan pertanggungjawaban yang ditandai dengan output secara kualitas maupun kuantitas sebagai sebuah prestasi yang dicapai untuk tujuan yang diharapkan.

Pelayanan yang berkualitas tentunya dilakukan oleh aparatur yang mempunyai kinerja yang baik dan professional. Professional kinerja dibangun berdasarkan kemampuan dan soft skill yang dimiliki aparatur. Kinerja pelayanan public merupakan konsekuensi hokum dari pemberian pelayanan yang baik yang dilakukan ecara baik pula. Setiap aparatur mempunyai target pencapaian terhadap kinerja yang mereka lakukan. Target tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi aparatur dalam bekerjatersendiri bagi aparatur dalam bekerja. Tercapainya target kinerja tergantung dari seberapa komimen aparatur dalam menjalankan tugasnya. Tentunya, target yang menjai tujuan pencapaian kualitas kinerja diikuti oleh proses perencanaan. Kinerja pelayanan public menjadi substansi nilai yang menjadi focus utama penilaian dalam pelayanan public.  Kinerja pelayanan public menjadi sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan public berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk sikap dan perilaku dari aparatur pelayanan public. Namun demikia, kinerja pelayanan tidak hanya brfokus pada aspek yang dilayani, tetapi aspek perilaku dan sikap dari aparatur termasuk dalam kinerja pelayanan. Untuk memastikan pelayanan public yang baik dan prima dapat dilhat dari assessment (penilaian) kinerja yang dimiliki oleh masing – masing aparatur. Penilaian aparatur menjadi monitoring pimpinan dalam memberikan bimbingan, pengarhan, motivasi, support maupun sanksi kepada apaatur Negara. Reward akan diberikan kepada aparatur yang mempunyai prestasi, sedangkan punishment akan diberikan kepada aparatur yang melnggar ketentuan.

Kinerja pelyanan public sejatnya memang harus berjalan sesuai dengan sifat dan bentuknya. Secara prinsip sifat kinerja pelayanan public adalah membantu masyarakat dalam menerima hak dan kewajibannya, yaitu menerima pelayanan yang dibutuhkan secara baik. Selain itu, bentuk kinerja adalah bersifat deskriptif. Deskripsi jabatan dalam kinerja menjadi penting ebagai pemahaman terhadap tugas dan pokok serta tanggung jawab aparatur pelayanan public. Kinerja yang menjadi sasaran terhadap sumber daya manusia dapat dikontrol secara penuh dan optimal. Secara spesifik, deskripsi jabatan memberikan ruang gerak aparatur sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta mengembangkan kemampuan personal pegawai untuk kualitas kinerja yang lebih baik. Kualitas pelayanan public merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pelayanan public. Hal itu juga mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang baik, professional dan bertaggung jawab serta kompeten. Memebrikan pelayanan yang terbaik adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam pelaksanaan kinerja pelayanan public. Pelayanan public yang prima adalah suatu kewajiban bagi penyelenggara pelayanan untuk memenuhinya.

Indicator kinerja menadi bagian dari suatu control terhadap kinerja yang dilakukan oleh aparatur. Indicator kinerja tersebut merupakan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja dari pegawai. Penjelasan tentang indicator – indicator seperti dijelaskan oleh Hersey, Blanchard, dan Johnson yang dikutip Wibowo (2013) dalam bukunya, Manajemen Kinerja adalah sebagai berikut: 1) Tujuan; 2) Standar, meruapakan ukuran pencapaian terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai; 3) Umpan balik, merupakan feedback dari tujuan yang telah dilakukan; 4) Alat atau sarana; 5) Kompetensi; 6) Peluang; dan 7) Motif, merupakan awalan dari bahasa motivasi. Indicator kinerja diatas menunjukkan bahwa kualitas kinerja aparatur membutuhkan dorongan secara langsung atau tidak langsung, baik internal maupun eksternal.

Sebelum memahami secara komprehensif tentang penilaian kinerja pelayanan public, perlu dipahami terlebh dahulu tentang makna penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bentuk control yang dilakukan oleh pimpinan dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan dari organisai dapat dicapai secara baik, yang dibuktikan dengan kinerja yang dilakukan oleh bawahan. Penilaian kinerja terhadap seseorang dapat dipisahkan menjadi bagian – bagian tersendiri. Penilaian pegawai dan penlaian pekerjaan adalah berbeda dari segi makna. Keduanya mempunyai pengaruh yang sama terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja pelayanan public merupakan bagian terpenting dari control terhadap aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan. Setiap aparatur mempunyai penilaian masing – masing sesuai dengan pola kinerja yang dibangun dalam pelayanan public. Kinerja pelayanan public dapat dilihat dari penilaian yang diberikan melalui instrument formal. UU Aparatur Sipil Negara menagamanatkan bahwa jaminan terhadap kualitas kinerja aparatur pelayanan public adalah dengan melakukan control secara penuh dan objektif terhadap kinerja paratur. Objektivitas kinerja aparatur dilakukan berdasarkan penilaian kinerjanya. Pengukuran kinerja juga menjadi bagian penting dalam memeberikan pertimbangan atau rekomendasi kenaikan pangkat atau jabatan bagi aparatur.

Pengukuran kinerja menjadi penting untuk meningkatakan kualitas pelayanan publik. melalui penilaian terhadap kinerja aparatur dapat memberikan implikasi yang baik terhadap kualitas pelayanannya. Grelling (2005) mengungkapkan bahwa yang menjadi salah satu kunci sukses terhadap pembaruan kinerja dalam sector public adalah dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja. Penilaian kinerja atau pengukuran kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah saat ini menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pengukuran kinerja menggunakan SKP dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisispatif, dan transparan. Terdapat dua unsur sasaran kerja pegawai dalam penilaiannya, yaitu sasaran kerja dari penilaian kinerjanya dan sasaran kerja dari perilakunya. Keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan dan kualitas terhadap pelayanan yang diberikan. Penilaian kinerja pelayanan public secara prinsip adalah membentuk karakter aparatur  Negara menjadi lebih baik dan berkualitas. Melalui penilaian kinerja  pelayanan public, diharapkan aspek pelayanan public mengalami peningkatan secara kualitas dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap output yang dihasilkan.

BAB IV

SUMBER DAYA APARATUR PELAYANAN PUBLIK

Sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia mempunyi peran startegis terhadap tujuan orgaisasi, bahkan menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi. Seluruh proses manajemen organisasi, tentunya dilakukan oleh sumber daya manusia dalam merencakan, melaksanakan, maupun mengendalikan organisasi. Manusia yang menagtur jalannya organisasi dan manusia pulalah yang melakukan manajerial terhadap organisasi untuk menpai tujuan bersama. Organisasi akan berjalan secara baik jika sumber daya manusia didalamnya mempunyai kompetensi dan kualitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Hal itu menjadi prasyarat untuk suksesi sebuah organisasi, yaitu man (manusia), materiil (sarana prasarana), dan money (dana). Ketiganya mempunyai peran penting  dalam pencapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan jika sudah memenuhi unsur ketiganya tersebut. Dalam penyelenggaraan pelayanan public, lembaga pemerintah juga memerhatikan peran sumber daya aparatur didalamnya.

Pelayanan public menjadi indicator utama keberhasilan reformasi birokrasi. Selain itu, pelayanan public yang baik dan berkualitas akan diikuti oleh penyelenggara pelayanan yang transparan, akuntabel, dan professional. Dengan demikian, birokrasi bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan – perbuatan yang merugikan masyarakat. Indonesia akan menjadi Negara yang maju dan sejahtera. Rekritmen dan promosi menjadi aspek yang paling mendasar dalam penerimaan dan pengembangan aparatur Negara. Aparatur Negara sebagai sumber daya manusia mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan public. Aparatur sipil Negara tidak hanya mengandalkan intelektualitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi perilaku dan sikap juga menjadi aspek yang harus diperhatikan. Tetapi ada proses pendidikan dan pembinaan terhadap aparatur untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik secara formal maupun secara informal. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan promosi aparatur sipil Negara dilakukan secara professional, terbuka dan akuntabel.

Proses rekrutmen dan promosi aparatur sesungguhnya merupakan bagian dari proses peningkatan kualitas kinerja pelayanan public. Melalui rekrutmen aparatur, memberikan tambahan kepada instansi atau lembaga pemerintah atas pegawai yng dapat bekerja lebih baik. Begitu juga dengan promosi menjadi bagian dari motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public. Rekrutmen dan promosi adalah bentuk fleksibilitas dan dinamisasi instansi atau lembaga Negara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public. Peningkatan kualitas pelayanan public terus didorong sebagai fondasi dan fundamen bagi instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat. Kualitas peayanan public tidak dapat ditawar lagi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap aspek pelayanan public. Oleh karena itu, hal yang paling mendasar untuk memenuhi kualitas pelayanan public adalah dengan memberikan penekanan terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur melalui kualitas kinerja pelayanan public. Kualitas kinerja ditentukan sebagai produktif aparatur pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Profesionalitas adalah berkaitan dengan profesi atau pekeraan seseorang atau pekerjaan seseorang yang dilakukan secara professional. Pekerjaan atau profesi adalah suatu hal yang harus diselesaikan atau dikerjakan sesuai dengan ketentuan penyelesaian pekerjaan. Sementara itu, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban tentang kinerja dan tindakan sesorang, badan hokum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas berhubungan erat dengan sumber daya aparatur. Setiap kinerja aparatur ada unsur akuntabilitas didalamnya yang harus dipertanggungajawabkan dan dijalankan dengan sebaik – baiknya. Persoalan akuntabilitas sumber daya aparatur banyak factor yang mempengaruhinya. Pengembangan sumber daya aparatur merupakan bagian penting yang ada dalam organiasi. Produktivitas setiap sumber daya aparatur dipengaruhi  banyak factor. Factor rendahnya kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah profesionalitas dan akuntabilitas kinerja aparatur. Profesionalitas dan akuntabilitas menjadi komponen penting bagi penyelenggara Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyrakat. Pergerakan dan dinamisasi sumber daya aparatur dalam organisasi dibangun atas dasar tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini system dalam tatanan instansi pemeintaham adalah reformasi birokrasi. Untuk mencapaik tujuan reformasi birokrasi dengan menyatukan sebuah sistem  dalam instansi pemerintah yang dapat melahirkan profesionalitas kinerja aparatur, harus didukung oleh proporsionalitas kinerja aparatur, harus didukung oleh proorsionalitas yang diterimakannya.

Namun demikian, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas  pelayanan masih terdapat tantangan yang sulit, karena tuntutan pelayana public semakin kompleks dengan berbagai jenis dan tuntutn kualitas pelayanan masyarakat semakin meningkat. Untuk menjawab berbagai tantangan global, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan peluang yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menadi Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN adalah tumpuan dan harapan masyarakat dalam urusan pelayanan publik. semakin kompleksnya kebutuhan dan urusan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengelolaan dan manajemen ASN juga harus dilakukan dengan sebaik – baiknya. Dengan demikian, ASN yang baik, professional, dan akuntabel akan mewujudkan tatanan pemerintahan sehingga melahirkan kepercayaan tinggi dari masyarakat yang akan menjadi pintu utama bagi bangsa dan Negara untuk terwujudnya Negara yang maju.

BAB V

REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK

Menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia (2008), reformasi adalah perubahan untuk perbaikan suatu masyarakat atau pemerintahan (biasanya dibidang politik, agama, sosial, dan lain – lain). Sedang birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Reformasi birokirasi dapat disimpulkan sebagai perubahan terhadap sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang baik. Gelombang dan gerakan reformasi muncul pasca turunnya Orde baru pada tahun 1998 yang dimulai dari pemilihan umum umun pada tahun 1997. Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka “menyapu debu kotor yang melekat dan suliit untuk dibersihkan dalam kehidupan birokirasi” yang dikotori oleh sistem birokrasi zaman era Orde Baru. bahkan budaya birokrasi ala Orde Baru masih melekat dalam sistem birokrasi Indonesia sampai hari ini. Persoalan – persoalan yang “menggerogoti” birokirasi Indonesia sampai hari ini masih sering kali terjadi. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi, pemerintah membentuk kementrian yang khusus menangani persoalan birokratisasi di Indonesia. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah jembatan untuk mengembangkan sistem birokrasi dan pengelolaan aparatur negara menjadi lebih baik dan berkualitas.

Pada persoaln organisasi, birokrasi masih belum secara efekitif dan efisien dalam pelaksanaannya. Gemuknya struktur biirokrasi menjadi salah satu persoalan dalam sistem birokrasi, karena berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap aparatur negara. Sekalipun, reformasi birokrasi tidak hanya terkiutat pada aspek gemuk atau kurusnya birokrasi, tetapi lebih kepada aspek pelaksanaan dan output yang dihasilkan. Pada aspek kedua adalah persoalan peraturan perundang – undangan yang menjadi tolak ukur atau indikator pelaksanaan kebijakan birokirasi. Persoalan birokirasi berikutnya adalah terkait dengan kewenangan. Persoalan kewenangan sampai hari ini masih menjadi kendala yang sering dialami oleh instansi atau lembaga pemerintah. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok masih menghiasi wajah birokrasi kita. Reformasi birokrasi juga dapat mengembangkan electronic governance yang dapat menekan angka penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindak korupsi, karena control terhadap kebijakan dan penganggaran dapat secara langsung disampaikan kepada public. Pelayanan public juga tidak kalah serius terhadap persoalan biirokrasi. Persoalan pelayanan public yang masih belum optimal, kualiitas yang masih rendah dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat. Persoalan pelayanan public memang menjadi persoalan yang urgent dalam penerapan reformasi birokrasi, karena pelayanan public sebagai indikator keberhasilan dari tercapainya reformasi birokrasi dan terwujudnya good governance. Dengan demikia, sistem birokirasi, sumber daya birokirasi dan sarana prasarana birokrasi menjadi persoalan lemahnya pelayanan public.

Secara konseptual, pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Konsep reformasi birokrasi perlu untuk terus ditingkatkan dalam rangka membangun kualitas birokrasi menjadi lebih baik. Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi kiita diperlukan sebuah fondasi yang kiuat dalam menjalankan sistem pemerintahan, terutama dalam komitmen dan konsistensi terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena iitu, perlu pencegahan dini terhadap tindak piadan korupsi dalam biiriokrasi melalui zona integritas yang efektif. Untuk pencapaian tujuan reformasi biirokrasi secara optimal, tentunya peran pemimpin dalam berbagai instansi menjadi penting dan strategis. Kepemimpinan dalam birokirasi menjadi tolak ukur keberhasilan dari reformasi biirokrasi. Perubahan terhadap budaya yang ada dalam birokrasi menjadi tantangan tersendiri bagi pengambil kebijakan. Tidak mudah memang, tetapi bisa dilakukan jika pemimpin birokrasinya mempunyai persepsi yang sama dan kiemampuan serta kemauan yang kuat untuk mengubah budaya atau pola birokrasi menjadi lebih baik.

BAB VI

GOOD GOVERNANCE

Prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance (pemerintahan yang baik). Good governance sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai goals, tentunya good governance membutuhkan sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, proseional dan akuntabel. System pemerintahan yang di bangun harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum. Aspek kebutuhan masyarakat adalah orientasi dari penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerima pelayanan. Good governance adalah kaidah dasar yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerinatahan. System yang baik di bangun dan dijalankan oleh sumber daya aparatur yang baik pula. Pemerintah pusat, dalam rangka pencapaian good governance melakukan berbagai langkah konkret dalam penyelenggaraan Negara. berbagai kebijakan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat terus di bangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Aspek pelayanan public di semua sektor terus di tingkatkan, baik melalui kebijakan secara top-down maupun yang bersifat buttom-up. Good governance dalam pencapaian nya harus di dukung oleh public service sebagai prientasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Bahkan, pelayanan public menjadi indicator penting dalam kerangka good governance. Pelayanan public berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

 

Pelayanan public memberikan implikasi jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi barometer terwujudnya pemerintahan yang baik. Menjadi aparatur pelayanan pun tidak hanya sekedar melayani, tetapi kemampuan melayani dan memberikan dorongan untuk melakukan pekerjaan secara baik dengan memberikan pelaynan semaksimal mungkin. Penilaian terhadap personal aparatur biasanya menyangkut tentang kemampuan nya dalam memberikan pelayan nya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga Negara akan menghambat tercapainya good governance, reformasi birokrasi dan tata kelembagaan secara baik. Karena apa yang ada dalam mainset masyarakat tentang lembaga tersebut akan selalu buruk dan terkesan jelek. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan adalah dengan melakukan pelyanan secara baik dan professional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Eksistensi birokrasi yang baik adalah hubungan yang saling percaya antara pemberi dan penerima pelayanan pemerintah melalui birokrasinya, terus mengupayakan berbagai terobosan dan alternative untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas. Sementara masyarakat juga memberikan feedback yang baik pula terhadap pelaksanaan pelayanan dan mendukung serta mendorong peningkatan terhadap kualitas pelyanan yang diberikan nerdasarkan pada hubungan yang di bangun.

Tujuan good governance yang menjadi harapan masyarakat Indonesia daalm penyelenggaraan pemerintahan harus di dukung secara penuh dari semua stakeholders yang bekerja sama dalam tugas dan tanggungjawab nya masing-masing. Dari pimpinan sampai bawahan berkolaborasi membangun bangsa melalui peran masing-masing. Di sadari bahwa, kondisi birokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya bersih dan baik. Korupsi birokrasi masih menjadi permasalahan besar dalam kehidupan birokrasi di Indonesia. Pelayanan yang lemah juga menjadi persoalan serius dalam birokrasi. Tatanan pemerintah yang baik adalah emberikan kepuasan dalam bidang pelayanan public, bersih dari korupsi, kolusi dan epotisme, penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat dan system pengelolaan yang professional. Tujuan akhir dari system pemerintahan adalah good governance, yaoitu tatanan pemerinatahan yang baik dalam segala aspek. Efektivitas dan efisien merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga atau aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dengan tujuan good governance. Kinerja yang efektif dan efisien juga berpengaruh terhadap kualitas kinerja yang dilakukan, termasuk aspek profesionalitas dapat mempengaruhi nilai efektivitas dan efisiensi kerja.menjadikan good governance sebagai goals adalah merupaakn bagian dari membangun pemerintahan secara baik. Untuk mencpaau tujuan good governance pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dan berjalan sendiri.

 

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top