Pendidikan

Book Review Oleh Roudhotul Angelika Wibowo


Nama  : Roudhotul Angelika Wibowo

NPM   : 21701091063

MK     : Azaz-azaz Manajemen

 

REVIEW BUKU MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Identitas Buku

Judul               : Manajemen Pelayanan Publik

Penulis             : Hayat, S.AP, M.Si

Penerbit           : Rajawali Pers

Cetakan/hal     : 2017/225

SINOPSIS

Buku ini mengupas secara komprehensif tentang bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas yang berorientasi pada masyarakat. Pelayanan yang baik akan berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat. Jika konekvititas dan partisipasi sudah terbangun secara sistematis, maka tujuan good gorvemance semakin nyata. Masyarakat semakin sejahtera, pemerintahan semakin mendapatkan truts public. Pelayanan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan merupakan bentuk konkret pemerintah da;am melayani masyarakatnya. Kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah bersifat administratif baik pemenuhan terhadap barang atau jasa. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan tentunya harus melakukan pelayanan publik secara optimal untuk menghasilakan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan publik yang baik harus didukung oleh tingkat partisipasi yang baik juga. Masyarakat sebagai penerima peleyanan juga harus bersifat aktif dan partisipatif dalam penerimaan dengan tidak ada ketimpangan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik memberi drfinisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Lewis dan Ghilman (2005), bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Secara spesifik pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan ini melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Aparatur negara merupakan kunci keberhasilan pelayanan publik pada instansi atau lembaga pemerintahan, srtinya kualitas pelayanan publik ditentukan oleh siapa yang memberikan pelayana.

Dalam konsep pelayanan publik kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar adalah tergantung dari bagaimana ia dilayani, seperti apa pelayanannya, dan bagaimana pelayanan diberikan dan siapa yang melayani dan bagaimana pelayanan harus diaktualisasikan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Optimalisasi pelayanan publik merupakan keniscayaan bagi pemerintah dan menjadi cita-cita masyarakatnya. Tercapainya reformasi birokrasi dan good govermance salah satunya adalah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik yang diberikan secara optimal.

Faktor dalam mengoptimalkan pelayanan publik (Lembaga Administrasi Negara 2010) :

  1. Leadership
  2. Budaya organisasi
  3. Kelembagaan
  4. Tata kerja
  5. Standart pelayanan
  6. Pengelolahan pengaduan masyarakat
  7. Pengendalian dan evaluasi
  8. Sarana prasarana
  9. Penggunaan teknologi informasi
  10. Pengelolaan sumber daya manusia

Kinerja pelayanan publik merupakan bentuk pemberian yang dilakukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan bagian dari pelayanan publik. Kinerja merupakan hasil kerja yang diperoleh oelh seseorang atau sekelompok orang dlaam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat dalam diri masing-masing. Kinerja juga merupakan output yang dihasilkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan yang diharapkan bersama. Kinerja menjadi bagian yang satu antara seseorang dengan pekerjaannya. Sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik sejatinya memang harus berjalan dengan sesuai. Secara prinsip sifat kinerja pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam menerima hak dan kewajiban, yaitu menerima pelayanan yang dibutuhkan dengan baik. Menjadikan kewajiban bagi aparatur pelayanan yang secara profesional. Penerimaan pelayanan yang baik dan memberikan pelayanan secara profesional akan membentuk karakter kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparatur pemerintahan dalam rangka menuju tatanan pemerintahan yang lebih baik, tidak menutup kemungkinan good govermance akan terwujud.

Sumber daya aparatur bisa juga disebut sumber daya manusia dimana didalam sebuah organisasi dibutuhkan SDM ini dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Didalam sebuah organisasi yang paling berperan dan yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi untuk sumber daya aparatur atau SDM yang bisa produktif di dalam organisasi. Dalam melakukan sebuah proses manajemen organisasi, tentunya dilakukan oleh SDM yang berkualitas. Dalam hal merencanakan, melaksanakan maupun mengendalikannya semua ditentukan oleh SDM yang berkualitas kemudia organisasi akan berjalan secara baik dan lancar dan sampai mencapai tujuan jika SDM didalamnya mempunyai kompetensi dan kulitas yang memadai  untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Didalam mencapai sebuah tujuan yang membutuhkan SDM yang berkualitas tentunya dalam sebuah perusahaan atau organisasi memiliki sitem perekrutan dan promosi sumber daya aparatur yang baik, berkualitas, kompeten, dan professional dalam menjalankan sebuah tugas. Setiap tujuan diatur dalam sebuah perusahaan atau organisasi ditentukan oleh siapa yang menyelesaikan pekerjaan tersebut dan sejauh mana pekerjaan itu dilakukan tergantung dari seberapa baik kualitas pekerja/anggotanya. Jika dari itu sistem rekrutmen harus menjadi penentu serius didalam penerimaan aparatur sipil negara atau sekecil didalam organisasi. Oleh karena itu untuk memenuhi rekrutmen sumber daya aparatur dengan mencari sosok SDM yang memang berkualitas bagaimana cara seseorang itu bisa memenuhi standarisasi proses rekrutmen dan menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil pekerjaannya itulah kinerja mengikutinya, karena kulitas kinerja ditentukan sebagai produktif aparaur pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyrakat. Tapi ketika seseorang dituntut untuk bekerja dengan baik adalah ketika seseorang bekerja seccara professional dan secara akuntabilitas didalam menjalankan tugas yang diembannya, seorang pekerja bisa dikatakan professional jika dikerjakan sesuai aturan, disiplin, dan memenuhi harapan dan tujuan pekerjaan tersebut seorang pekerja harus berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja dan tindakan yang sudah dilaksanakannya. Kemudian didalam mewujudkan tujuannya harapan itu haruslah ada sistem yang mengatur pekerja, karena ketika sistem manajemennya baik atau tidak ada indikasi untuk melakukan protes pasti manajemen sistem tersebut bisa berjalan dengan baik. Oleh akrena itu pembangunan sistem harus satu arah jarum jam tidak ada boleh melawan arus seimbang dan sejajar mematuhi suatu sistem yang telah dibentuk.

Reformasi birokrasi pelayanan publik merupakan suatu sistem yang saling berhubangan dan juga keterkaitan. Reformasi adalah perubahan untuk perbaikan suatu masyarakat atau pemerintahan, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Reformasi birokrasi dapat disimpulkan sebagai perubahan terhadap sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang baik. Budaya birokrasi ala orde baru masih melekat dalam sistem birokrasi indonesia sampai hari ini. Budaya minta dilayani masih sering kali terjadi di beberapa lembaga atau instansi. Persoalan-persoalan yang menggerogotu birokrasi indonesia sampai hari ini masih sering kali terjadi. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang khusus mengenai persoalan borpkratisasi di Indonesia. Saat ini kondisi birokrasi di era reformasi belum bisa dikatakan dan menunjukkan ke arah yang lebih baik, karena masih banyaknya birokrat yang arogan yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Para pelaku birokrat merasa masyarakatlah yang membutuhkan dan juga masih banyaknya praktik-praktik orde lama dan orde baru yang masih diterapkan oleh beberapa birokrasi di Indonesia. Kemudian didalam membangun sebuah reformasi birokrasi  yang baik para pelaku birokrat harus bisa berubah meninggalkan zaman-zaman yang pernah terjadi di era orde lama hingga orde baru. Untuk melaksanakan birokrasi yang baik, cepat, dan konsisten pemerintah harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sejak terjadi perubahan menuju ke arah reformasi, masih banyak reformasi birokrasi yang mengalami ketertinggalan. Tetapi tujuan dari perubahan ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dan melakukan beberapa perubahan dan pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pada aspek kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Ini dilakukan agar masyarakat Indonesia percaya terhadap pemerintah dalam hal kinerja. Bentuk kinerja yang diharapakan adalah sebuah bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah yang bisa membawa dampak positif terhadap masyarakat. Kebijakan reformasi birokrasi ini diharapkan bisa membawa perubahan kepada ketatanegaraan Indonesia ini. Berbagai cara sudah dilakukan demi mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik. Salah satunya yang dilakukan demi mewujudkan kuantitas dan kualitasnya adalah memperbaiki sumber daya aparatur pemerintahannya. Ini dilakukan agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat bisa membaik. Karena tolak ukur masyarakat didalam sebuah birokrasi adalah kinerja terhadap pelayanan mengalami peningkatan. Kualitas kinerja itulah yang menjadikan harapan masyarakat dalam mewujudkankan pelayanan publik yang baik.

Dari adanya reformasi birokrasi ini diharapkan agar tercapainya pemerintahan yang baik (good goverence). Good governce sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai goals, tentunya good goverence membutuhkan sebuah proses penyelenggaran pemerintahan yang berkualitas, profesional, dan akuntabel. Seluruh komponen organisasi harus mendukung pencapaian tujuan good goverence. Sistem pemerintahan yang dibangun harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum. Aspek kebutuhan masyarakat adalah orientasi dari penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerima pelayanan. Masyarakat menjadi objek pelayanan karena pemerintah sebagai penyedia layanan harus berfokus pada pola kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Di samping itu, sebagai penyedia pelayanan pemerintah harus bisa melakukan pengembangan terhadap aparatur penyedia pelayanan. Agar dalam penyelenggaraan pelayanan bisa memenuhi kebutuhan terhadap masyarakat. Pengembangan sumber daya aparatur sebagai pemeran strategis didalam birokrasi harus menjadi perhatian utama, baik dari aspek pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kualitasnya dalam artian sumber daya manusianya harus mempunyai kompetensi yang tinggi sesuai dengan bidang pekerjaannya sehingga tujan good goverence tercapai dengan baik. Good goverence dalam pencapaiannya harus didukung oleh public service sebagai orientasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik adalah orientasi terhadap pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Oleh karena  itu dalam mewujudkan pemerintah yang baik terlebih dahulu harus bisa memperhatikan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan memberikan penilaian terhadap kualitas pemberi pelayanan. Jika pemberi pelayanan yang diberikan terbilang puas oleh masyarakat berarti itu menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan memenuhi kualitas terhadap sumber daya aparatur. Ukuran penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dilihat dari aspek pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama didalam penyelenggara pemerintahan. Dalam artian dari pimpinan sampai bawahan berkolaborasi dalam membangun bangsa melalui peran masing-masing anggota melalui tanggung jawab yang diberikan. Hal ini harus bisa diwujudkan dan harus bisa dicontohkan kepada lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top