Pendidikan

Book Review Oleh Nuranisa


Nama : Nuranisa

Npm : 2170109118

Jurusan : Administrasi Publik (Negara)

Kelas : 2 E

 

REVISI BUKU MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah.  Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat, pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan, indicator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolvak ukur keberhasilan penyalenggaraan pemerintah, ada korelasi dan kohesi yang saling berkaitan antara penyalenggaraan pemerintahan dengan pelayanan yang diberikan. Setiap lembaga publik pastinya bersentuhan dengan aspek pelayanan publik atau berhubungan langsung dengan masyarakat, sebagai bagian yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain pihak swasta. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan mengatur proses dan tata cara pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan, dalam hal ini adalah maklumat pelayanan dan standar operasioanal prosedur (SPO). Ketentuan dan persyaratan penerima pelayanan tentunya juga diatur sedemikian rupa, seingga pelayanan yang dilakuakn sesuai dengan harapan bersama. Selain teknis pelayanan, aspek nonteknis juga mempengaruhi proses pelayanan. Termasuk di dalamnya adalah kualitas sumber daya aparatur pelayanan. Kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan juga dapat mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Undang –undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 1 ayat (1) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangaka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dn gan peraturan perun dang-undaangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dipertegas pula dalam ayat (7), bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyalenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dari urain UU No. 25/2009 tersebut di atas memberikan penegasan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan den gan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yaitu pelayanan yang baik, mudah, murah, cepat dan terukur adalah amanah yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan dalam pemberian pelayanan. Hal itu sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pelayanan publik. Tantangannya adalah pemerintah harus menyediakan sarana prasarana yang memadai dan penyediaan sumber daya aparatur yang kompeten dan berkualitas sebagai syarat untuk menjalankan pelayanan publik prima.

UU pelayanan publik juga menekankan dan mengatur tentang asas-asas umum pelayanan publik yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh aparatur negara, antara lain asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesional atau profesionalisme, partisipatif, persamaan perlaakuan atau tidak diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kedua, aparatur negara masih dipandang bukan sebagai profesi. Perspektif aparatur negara adalah buakn sebuah pekerjaan, tapi pengabdian. Mindset seperti ini berdampak pada kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik. Passion dalam kinerja pelayanan tidak akan ditemukan jika aparatur negara tidak memandang bahwa apa yang dikerjakan adalah sebagaian dari pekerjaananya. Sebagai aparatur negara, berarti bekerja melayani masyarakat, tentunya dengan prinsip kenyamanan, kebaikan dan kesetaraan, semua aparatur negara mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas kin erja berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku. Demikian, perilaku yang sama terhadap aparatur negara adalah dijamin  oleh perundang-undangan yang berlaku. Ketiga pengaruh politik dalam penyelenggaraan pelayanan politik dan aspek nopotisme dalam birokrasi masih bergejala.

Manajemen dan Pelayanan

Setiap organisasi mempunyai kerangka dasar untuk melakukan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ada kepemimpinan, sarana prasana, sumber daya manusia, dan pendanaan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Ada proses manajemen yang dijalankan dalam sebuah organisasi. Organisasi publik sangat erat kaitannya dengan proses manajemen publik, baik secara teori maupun praktik. Organisasi publik harus dikelola dengan manajemen publik, karena orientasi yang dibangun adalah public service atau untuk kepentingan publik dan masyarakat. Walaupun secara prinsip tidak ada bedanya dengan manajemen lainnya, tetapi manajemen publik mempunyai kerangka konsep yang berbeda. Proses manjemen itu sendiri menurut safroni, (2012) adalah suatu siklus, apabila prosesnya berkualitas mak akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan yang berimplikasi kepada kinerja. Kinerja aparatur berdampak pada output yang hasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan. Menurut Oliver Sheldon (1930) juga mengemukakan bahwa manajemen mempunyai kegunaan sebagai fungsi kajian industry dalam pelaksanaan kebijkan, dipandang dalam batas-batas kumpulan penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi un tuk tujuan khusus yang akan datang. Manajemen secara umum banyak disebut oleh bebrapa ahli, baik secara spesifik maupun secara umum. Ada yang mengatakan bahwa manjemen adalah ilmu pengetahuaan yang mandiri yang sebenarnya aka anda kerjakan, selanjutnya akan mengkaji apakah sesuatu itu diketrjakan dengan cara terbaik serta termudah. Menurut Bittle bahwa dalam tataran praktis pengertian manajemen dibagi ke dalam bebrapa devinisi, antara lain bahwa manjemen menentukan kerja tim, delegasi, dan hasil. Manajemen mengakui presensi intuitif, keterampilan subjektif dalam proses manajemen dan pertumbuhan pentingnya pengetahuan yng teruji sebagai satu petunjuk untuk keputusan dan tindakan manjerial. Sedangakan manjemen publik menurut Overman (dalam kaban, 2004; Safroni, 2012), adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manjemen, yaitu planning, organizing, dan controlling dengan sumber daya manusia, keungan, fisik, informasidan politik. Tentunya manjemen publik berkaitan dengan fungsi sistem yang dibangun dalam organisasi publik yang saling keterkaitan satu sama lain dalam rangaka membangun pola kerja sama yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangakn Hellrigel ang Slocum (davam silalahi, 2011), memberikan penafsiran bahwa manajemen birokrasi adalah suatu pendekatan manjemen yang ideal untuk organisasi besar yang menekankan pada aturan-aturan seperangkat hierarki, pembagian kerja yang jelas dan tuntas, mengikuti prosedur-prosedur dan menitikberatkan pada struktur keorganisasian secara menyeluruh. Pelayanan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan merupakan bentuk kokret pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah adalah bersifat administrative maupun pemenuhan terhadap b arang atau jasa. Pemerintah sebgai penyedia pelayanan tentunya harus melakukan pelayanan publik secara optimal untuk menghasilkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian, pelayanan publik yang baik harus didukung oleh tingkat partisipasi yang baik juga. Masyarakat sebagai pnerima pelayanan juga harus bersifat aktif dan partisipatif dalam penerimaan pelayanan, pemenuhan terhadap standar pemenuhan pelayanan, mendukung program-program pelayanan yang dilakukan sehingga kesimbangan dan kerja sama pelayanan dapat dilakukan secara baik.

KONSEP, FUNGSI DAN TUJUAN PELAYANAN PUBLIK

  1. Pengertian pelayanan publik

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelvayanan publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setisp warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyalenggaraan pelayayanan publik. Menurut Levis dan Gilman (2005), bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan. Pelyanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepda masyarakt tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang adalah dasar untuk mewudkan tercapainya pemerintahan yang baik. Jika dianalisis dengan secara spesifik, bahwa pelayanan merupakan pemberian hak dasar kepada warga negra atau mayrakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh peraturan perundangsn-undangan. Pelayanan mempunyai makna melayani orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan atau pengabdin secara professional dan professional. Bentuk dan cara pelayanan juga merupakan bagian dari makna yang tidak terpisahkan dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memnuhi jebuthan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan. Smentara itu, dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan professional baik jasa, barang atau administrative sebagai bagian dari keperluan masyarakat. Pelayanan publik yang baik memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Dalam pemberian pelayanan, menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya secara professional, akuntabel dan optimal. Pelayanan yang optimal adalah harapan semua masyarakat agar tercipta kualitas pelayanan yang lebih baik. Optimalisasi pelayanan publik menurut pendapat Indri dan Hayat (2005), adalah pelayanan secara professional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Profesionalitas pelayanan ditunjang oleh sikap dan perilaku dalam pemberian layanan. Sumber daya manusia menjadi indikator penting dalam pelayanan publik. Keberadaan sumber daya aparatur adalah unsur utama dalam pemberian pelayanan. Aparaturlah yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, kompetensi dan akuntabilitas yang komprehensif menjadi keniscayaan, karena hal itu terkait dengan tugas dan fungsi yang melekat dalam dirinya.

  1. Konsep Pelayanan publik

Amanat Undang-un dang Nomor 25 tahun 2009 menjadi acuan bagi peyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pelayanan yang maksimal dan optimal menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Keseimbangan seperti itulah yang memberikan dampak kepercayaan kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasarnya adalah tergantung dari bagimana ia dilayani, seperti apa pelayanannya, dan bagaimana pelayanan diberikan. Pelayanan tidak ditafsirkan hanya dengan kontekstualitasnya saja, tetapi harus melayani dan bagaiman pelayanannya harus berkualisasiakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Sehingga keberadaan pemberi layanan dengan berbagai syarat dan ketentuannya dapat diintegrasikan dalam kerangka pemberian pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan kebutuhannya, pelayanan publik menjadi Indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Pasal 5 UU No. 25/2009 menyebutkan, bahwa ruang lingkup pelayanan publik adalah meliputi pelayanan barang publik dn jasa serta pelayanan administratif yang iataur sesuai dengan ketentuanyang berlaku. Pemb erian pelayanan dalam ruang lingkup tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah secara baik, akuntabel dan maksimal, sehingga kepuasan masyarakat dalam penerimaan pelayaanan dapat terpenuhi. Pelayanan publik tidak hanya memberikan pelayanan secara fisik, tetapi sikap, perilaku dan penerimaan dari aparatur pemberi pelayanan menjadi titik penting dalam pelayanan publik. Kepuasan masyarakat tidak hanya bertumpu padacepatnya pelayanan, mudahnya pelayanan, dan lain sebagainya, tetapi pada aspek kebaikan dan etika dalam pemberian pelayanannya. Dalam UU tersebut juga menjelaskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagi pedoman pen yevenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan terukur. Ruang lingkup pelayanan publik dalam bidang jasa seperti dalam ayat (2) pasal 5 menyebtkan bahwa pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energy, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisrta, dan sektor strategis lainnya. (UU No. 25/2009). Pemenuhan terhadap ruang lingkup pelayanan publik harus dipenuhi oleh negara sebagai peyelenggara pelayanan terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan. Keduanya saling berintegrasi dalam menjalankan aturan dan ketentuan perundang-undangan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga kolaborasi tersebut menghasilkan kemajuan dan kesejaterahaan bangsa untuk masyarakat.

 

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top