Pendidikan

Book Review Oleh Ima Kumalasari


REVIEW BUKU MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Penulis : Hayat.S.AP,. M.Si

Oleh :

IMA KUMALASARI

NIM : 21701091122

Mahasiswi Ilmu Administrasi Negara

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

 

Pelayanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan merupakan bentuk konkret pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan tentunya harus melakukan pelayanan public secara optimal untuk menghasilkan pelayanan public yang dbutuhkan oleh masyarakat, Pelayanan yang baik atau prima, tentunya dimulai dari sistem manajemennya. Sistem yang baik yang dikelola atau dikerjakan oleh SDM yang kompeten dan akuntabel sehingga dapat melahirkan kinerja dan output yang berkualitas dan buktikan oleh nilai-nilai akuntabilitasnya

Perlu langkah-langkah strategis untuk merubah internal pelayanan, khususnya dalam aspek “manajemen” sehingga dapat membuahkan hasil pelayanan sesuai harapan masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaran pemerintahan. Pelayanan publik dapat dijadikan tolak ukur keseriusan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya, khususnya melayani masyarakat. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan publik yang disuguhkan, maka semakin tinggi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik (publik=umum). Sebagaimana yang di sebutkan dalam UU No. 25/2009 Pasal 5 menjelaskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur.

Keduanya saling terintegrasi dalam menjalankan aturan dan ketentuan perundang-undangan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga kolaborasi tersebut menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa untuk masyarakat. Maka dari itu didalam pelayanan publik harus senada dan berkesinambungan antara pemerintahan dan masyarakat, harus dilayani dengan secara baik dan maksimal sehingga masyarakat pun merasa puas atas pelayanan yang telah diberikan

Pada aspek kinerja pelayanan. Perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja dan evaluasi kinerja menjadi bagian yang berkelanjutan pada kinerja pelayanan. The right man on the right place masih relevan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja aparatur pelayanan public. Aparatur sipil negara tidak hanya mengandalkan intelektualitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetapi perilaku dan sikap juga menjadi aspek yang harus diperhatikan. Namun demikian, sumber daya terdidik biasanya diikuti oleh sikap dan perilaku yang terdidik pula, walaupun hal itu bukan menjadi jaminan. Tetapi ada proses pendidikan dan pembinaan terhadap aparatur untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, baik secara formal yang berhubungan dengan kompetensinya maupun secara informal yang berhubungan dengan aspek kognitifnya. Oleh karena itu, proses recruitment dan promosi aparatur sipil negara dilakukan secara professional, terbuka dan akuntabel.

Penerapan nilai budaya disiplin juga akan mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Mengambil pelajaran dan pengalaman dari bangsa lain yang sudah maju, khususnya Jepang yang menjunjung tinggi budaya disiplin sehingga hasilnya nampak seperti yang terlihat sekarang ini. Aparatur  sipil negara tidak hanya mengandalkan intelektualitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi perilaku dan sikap juga menjadi aspek yang harus diperhatikan karna hal yang paling mendasar untuk memenuhi kualitas pelayanan publik yaitu kualitas kinerja yang menjadi indikator utama dalam memberikan pelayanan. Dan sumber daya aparatur pelayanan publik yang terakhir yaitu profesionalitas dan akuntabilitas. Karena jika tidak ada keduanya itu bisa menjadikan faktor kualitas pelayanan publik tersebut menjadi lemah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ada 5 prinsip dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, yaitu : (1) ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu system yang dapat menjamin peggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) jujur, objektif, transparan, inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintahan dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (Sasmita,2011)

Sebaik apapun penyelenggaran pelayanan tanpa diikuti oleh akuntabilitas kinerja aparatur, maka pelayanan tersebut tidak akan membuahkan produktivitas dan kualitas kerja. Baik bagi diri aparatur belum tentu berdampak baik pula terhadap pelayanan. Akuntabilitas berkaitan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Pelayanan yang tidak sesuai aturan sekalipun jika dilakukan secara baik akan tetap berdampak buruk terhadap kinerja pegawai, kualitas pelayanan, dan terdapat tindakan korupsi didalamnya.

Sebuah instansi pemerintahan akan berjalan secara baik dan berkualitas jika semua stakeholder menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya. System yang dibangun dalam lembaga pemerintahan diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan kualitas kinerja yang maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pembangunan yang searah jarum jam, tidak boleh ada yang melawan arus, seimbang dan sejajar, mematuhi segala bentuk peraturan dan tatanan agar terus bergerak dan dinamis. Dinamisasi pergerakan harus didukung oleh soft skill dan tujuan yang jelas dan pasti, tentunya hal itu harus dilakukan oleh sumber daya aparatur sebagai satu kesatuan yang menyatu dengan system yang bergerak didalamnya.

Pelayanan yang baik akan berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat, sehingga partisipsi aktif dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah akan terjalin dengan baik. Jika konektivitas dan partisipasi sudah terbangun secara sistematis, maka tujuan good governance semakin nyata. Masyarakat semakin sejahtera, pemerintah semakin mendapatkan trust public. Namun dalam melakukan manajemen pelayanan public harus diikuti dengan instrument pencapaian, yaitu sebuah reformasi birokrasi sebagai alat untuk melakukan berbagai perbaikan dan pembenahan dalam berbagai sector pelayanan public.

 

 

 

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top