Pendidikan

Book Review Oleh Alvin Nur Chahya R


REVIEW TENTANG BUKU MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Azas – Azas Manajemen yang dibina oleh

 Hayat, S.AP, M.si

Oleh :

Alvin Nur Chahya Rahman

 (21701091059)

          

Universitas Islam Malang

Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

 

 

 

Identitas Buku

Judul                : Manajemen Pelayanan Publik

Penulis             : Hayat, S.AP, M.Si

Penerbit           : Rajawali Pers

Cetakan/hal      : 2017/225

Sinopsis Buku

 

Pelayanan Publik adalah pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan sendiri dikatakan baik jika pelayanan pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung, menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.

Dalam buku ini umum secara menjelaskan tentang bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas yang berorientasi pada masyarakat. Dengan pelayanan yang berimplementasi terhadapan pelayanan dan kepuasan masyarakat, sehingga partisipatif dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Jika keseluruhan sudah terbangun sistematis termasuk konektivitas dan partispatif, maka tujuan good dovernance semakin terwujud.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dipertegas pula dalam ayat (7) bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Setiap organisasi mempunyai kerangka dasar untuk melakukan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Organisasi sendiri adalah batang tubuhnya , sementara manajemen adalah penggerak dari batang tubuh organisasi untuk menjcapai tujuan yang diharapkan dan terus berkembang serta semakin baik. Seluruh komponen organisasi tersebut dijalankan berdasarkan sistem yang dibangun. Organisasi merupakan wadah yang mengorganisir seluruh komponen organisasi untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelayanan publik merupakan pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu menjadi indikator terpenting dalam pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik terletak pada pengelolaan sumber daya aparatur yakni budaya kinerja dan pelayanan yang belum tertanam dengan baik, aparatur negara bukan dipandang sebagai profesi, pengaruh politik dan aspek nepotisme. Manajemen berkaitan dengan organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik. Manajemen publik sama halnya seperti  manajemen bisnis namun yang membedakan adalah tujua dan orientasinya. Dalam manajemen pelayanan di organisasi pemerintahan harus berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya kebutuhan adminstratif maupun jasa.

Konsep, fungsi, dan tujuan dalam pelayanan publik yang dituliskan yakni pelayanan public yakni melayani kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kepentingan public yang dibutuhkan masyarakat. Konsep dalam pelayanan publik usdah diatur bentuk pelayanan dan bagaimana pelayanan dilakukan karena kepentingan masyrakat merupakan hal yang utama. Faktor pengoptimalisasi pelayanan publik antara lain kepemimpinan, budaya organisasi, kelembagaan, tata kerja, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evakuasi, sarana dan prasarana, dll. Fungsi pelayanan publik dilihat dari pelayanan publik yang baik dan berkualitas dipengaruhi reformasi birokrasi dalam tatanan professional dengan cara memaksimalkan potensi SDM yang kompeten. Selain itu pelayanan publik harus ada kepastian hukum antara hak dan kewajiban warga negara. Kepastian hukum dilakukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dasar pelayanan publik melayani masyarakat sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan administratif atau kebutuhan barang/jasa publik.

Kinerja pelayanan publik merupakan konsekuensi hukum dan pemberian pelayanan yang baik yang dilakukan secara baik, bentuk hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menjadi substansi nilai yang menjadi focus utama penilaian dalam pelayanan hukum. Secara prinsip sifat kinerja pelayanan publikadalah membantu masayarkat dalam menerima hak dan kewajibannya yakni menerima pelayanan yang dibutuhkan secara baik. Bentuk kinerja pelayanan public didasari pada ruang lingkup pelayan publik. entuk kinerja yakni deskriptif jabatan yang ada memiliki tugas dan fungsi yakni : penentuan gaji, seleksi pegawai, orientasi, penilaian kerja, pelatihan dan pengembangan, uraian dan perencanaan organisasi, uraian tanggung jawab.

Ada unsur – unsur yang harus dipenuhi dalam indikator kinerja untuk mengukur kinerja aparatur. Indikator kinerja juga menjadi bagian dari pengukuran kinerja. Indikator kinerja lebih kepada aspek hal yang menjadi faktor penilaian, sementara pengukuran kinerja lebih kepada objek penilaiannya. Untuk memenuhi standar pelayanan publik, indikator kinerja pelayanan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang baik. Menurut Bastian (2006), syarat yang harus dipenuhi dalam penentuan indikator kinerja pelayanan publik adalah :

  • Spesifi, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
  • Pengukuran dilakukan secara objektif.
  • Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan.
  • Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak yang ditimbulkan.
  • Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

Penilaian kinerja merupakan bentuk kontrol yang ilakukan oleh pimpinan dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi dapat dicapai secara baik, yang dibuktikan dengan kinerja yang dilakukan oleh bawahan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari pengaturan terhadap sumber daya manusia organisasi dengan penempatan kerja sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya.

Sedangkan penilaian kinerja pelayanan publik secara prinsip adalah membentuk karakter aparatur negara menjadi lebih baik dan berkualitas. Kompetensi dan keterampilan menjadi bagian yang dinilai, termasuk sikap dan perilaku menjadi tidak terpisahkan. Bentuk penilaian dengan instrumen yang dibuat adalah bentuk kontrol pemerintah dan masyarakat dalam kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur negara. Melalui penilaian kinerja pelayanan publik mengalami peningkatan secara kualitas dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap output yang dihasilkan.

Sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi. Begitu juga sumber daya – sumber daya lainnya, dikelola dan dikembangkan melalui sumber daya manusia organisasi.

Reformasi dan birokrasi adalah hal yang paling sering kita dengar ketika membahas tentang pemerintahan. Reformasi dan birokrasi merupakan suatu sistem yang saling berhubangan dan juga keterkaitan. Reformasi adalah perubahan untuk perbaikan suatu masyarakat atau pemerintahan didalam bidang politik, agama, dan sosial. Sedangkan birokrasi suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Jika keduanya saling berhubungan dan berkaitan pasti mengarah kepada pemerintahan yang akan memberikan perubahan terhadap negara ke arah yang lebih baik. Saat ini kondisi birokrasi di era reformasi belum bisa dikatakan dan menunjukkan ke arah yang lebih baik, karena masih banyaknya birokrat yang arogan yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Para pelaku birokrat merasa masyarakatlah yang membutuhkan dan juga masih banyaknya praktik-praktik orde lama dan orde baru yang masih diterapkan oleh beberapa birokrasi di Indonesia.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen hampir mempunyai konsepsi yang sama. Bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi mempunyai karateristik dasar yang diformulasikan sebagai berikut :

  1. Pembagian kerja
  2. Struktur hierarki
  3. Aturan dan prosedur formal
  4. Impersonalitas
  5. Karir berdasarkan prestasi
  6. Rasionalitas

Karakteristik diatas memberikan gambaran komperhensif tentang organisasi birokrasi. Secara prinsip, bahwa organisasi birokrasi adalah organisasi yang dilakukan oleh aparatur yang kompeten dan mempunyai keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur yang meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kencana Syafiie dan Welasari (2015) , memberikan pemahaman tentang ketentuan sebuah pelayanan itu berkualitas yaitu : (1) Adanya keandalan (reliability), (2) Adanya tanggapan baik (responsiveness), (3) Adanya kecakapan yang berwenang (competence), (4) Adanya jalan untuk memulai (acces), (5) Adanya sopan santun (courstesy), (6) Adanya hubungan baik (communication), (7) Adanya kepercayaan (security), (8) Adanya jaminan (credibility), (9) Adanya pengertian (understanding), (10) Adanya penampilan yang baik (appearance).

Menurut Rahmayanty (2013) merekomendasikan lima hal pokok dalam merancang pemberian pelayanan secara prima yaitu : (1) Regulasi layanan (service regulation), (2) Fasilitas – fasilitas lainnya (service fasilities), (3) Peranan tim pengarah (advisory), (4) Mudah, murah, cepat, dan manfaat (simple, cheap, fast, and benefit), (5) Membudayakan pemberian pelayanan yang baik.

Penilaian kinerja merupakan bentuk kontrol yang ilakukan oleh pimpinan dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi dapat dicapai secara baik, yang dibuktikan dengan kinerja yang dilakukan oleh bawahan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari pengaturan terhadap sumber daya manusia organisasi dengan penempatan kerja sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya.

Sedangkan penilaian kinerja pelayanan publik secara prinsip adalah membentuk karakter aparatur negara menjadi lebih baik dan berkualitas. Kompetensi dan keterampilan menjadi bagian yang dinilai, termasuk sikap dan perilaku menjadi tidak terpisahkan. Bentuk penilaian dengan instrumen yang dibuat adalah bentuk kontrol pemerintah dan masyarakat dalam kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur negara. Melalui penilaian kinerja pelayanan publik mengalami peningkatan secara kualitas dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap output yang dihasilkan.

Sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi. Begitu juga sumber daya – sumber daya lainnya, dikelola dan dikembangkan melalui sumber daya manusia organisasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan sumber daya aparatur disetiap daerah, menurut Tjiptoherijanto (1999), hal yang perlu diperhatikan oleh aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

  1. Mampu memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan makro.
  2. Mampu membuat perencanaan yang lebih baik terkait dengan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan analisis SWOT.
  3. Implementasi perencanaan makro dapat dilaksanakan secara baik dan komperhensif yang telah disusun secara rasional dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutannya.
  4. Menjalin hubungan yang lebih baik dengan unsur – unsur nonpemerintah, yaitu masyarakat dan pihak swasta sebagai mitra dalam membangun daerah menjadi lebih baik.
  5. Mengembangkan secara sistematis, terstruktur, dan terencana terhadap sistem pemantauan, pengawasan serta evaluasi sember daya manusia.

 

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top