Pendidikan

Book Review Oleh Agung Srihadi Hidayat


REVIEW BUKU “MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK” (HAYAT)

Ditulis Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Asas-Asas Manajemen Yang Dibina Oleh

Hayat, S.AP, M.Si

Oleh

Agung Srihadi Hidayat (21701091164)

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2018

 

Buku ini berjudul manajemen pelayanan publik, yang ditulis oleh seorang dosen di Universitas Islam Malang yang pada hakikatnya dibuat untuk ditujukan kepada seluruh mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu Administrasi baik di UNISMA maupun di seluruh Indonesia. Buku ini juga bisa dibaca oleh kalangan masyarakat umum yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang manajemen pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik serta berkulitas memberikan implikasi kepuasan terhadap masyarakat, sehingga kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik. Jika partisipatif sudah terbangun secara sistematis, maka tujuan menjadi good governance semakin nyata.

Pada bab kedua buku ini penulis membahas pengertian pelayanan publik disambung dengan UU dan pasal yang mengatur tentang pelayanan publik yaitu UU nomor 25 tahun 2009 memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penulis menjelaskan tentang konsep pelayanan publik, fungsi, serta tujuan pelayanan publik. Sistem pelayanan menjadi pengaturan yang ketat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kepentingan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan adalah hal yang mutlak dilakukan oleh penyelenggara pelayanan. Bukan siapa yang melakukan, tetapi siapa yang membutuhkan. Dengan demikian, pelayanan pada masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Tercapainya reformasi birokrasi dan good governance salah satunya adalah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik yang diberikan secara optimal. Ada beberapa faktor dalam mengoptimalkan pelayanan publik yang dijelaskan pada buku ini, yaitu kepemimpinan (leadership), Budaya organisasi (organizational culture), kelembagaan, tata kerja SOP/Standar Operating Procedural, Standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana prasarana, pengunaaan teknologi informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia ( Lembaga Administrasi Negara, 2010)

Pada bab ketiga buku ini membahas tentang kinerja pelayanan publik, dimana kinerja aparatur merupakan bagian terpenting dalam peningkatan kulitas pelayanan, karena kinerja yang melakukan proses terhadap pelayanan itu sendiri. Secara prinsip sifat kinerja pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam menerima pelayanan yang dibutuhkan secara baik. Sementara itu, bentuk kinerja pelayanan publik didasari pada ruang lingkup pelayanan publik. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa rusng lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Dan dilanjutkan pada ayat (2) yang menyebutkan bahwa pelayanan publik tersebut antara lain pendidikan, pariwisata, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, SDA, dan sector strategis lainnya.

Kualitas kinerja pelayanan publik menjadi indicator keberhasilan dalam hal pelayanan publik, kualitas kinerja ini juga ditentukan seperti apa dan sejauh mana para aparatur memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat karena memberikan pelayanan yang terbaik adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam pelaksanaan kinerja pelayanan pelayanan publik. Indikator kinerja menjadi bagian dari suatu control kinerja yang dilakukan oleh aparatur. Indikator kinerja lebih kepada aspek hal yang menjadi faktor penilaian sementara pengukuran kinerja lebih kepada objek penilaiannya. Untuk memenuhi standar pelayanan publik, indikator pelayanan harus memenuhi persyaratan yang baik. Menurut Bastian (2006), syarat yang harus dipenuhi adalah antara lain spesifik, pengukuran yang dilakukan secara objektif, relevan, dapat dicapai, fleksibel dan peka terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan kegiatan serta yang terakhir yaitu efektif. Perlu diingat juga untuk reader/pembaca bahwa penilaian kinerja itu tidak berfokus pada aspek yang dinilai, tetapi ada faktor yang ingin diketahui dari pekerjaan dan tanggung jawab yang telah dilakukan, kemudian dilakukan pembinaan serta pengembangan pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai upaya tujuan yang lebih baik. Penilaian juga merupakan bagian dari evaluasi keberlanjutan dari setiap pegawai sebagai control terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Kemudian bab selanjutnya yaitu bab empat membahas tentang sumber daya aparatur pelayanan publik yang merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Seluruh proses  manajemen organisasi, tentunya  dilakukan oleh sumber daya manusia, dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengendalikan organisasi. Manusia yang mengatur jalannya organisasi, manusia pula yang melakukan manajerial terhadap organisasi demi mencapai tujuan bersama. Rekruitmen dan promosi menjadi aspek yang paling mendasar dalam penerimaan dan pengembangan aparatur Negara. Jika proses rekruitmen anggota dilakukan secara asal asalan ataupun sembarangan, dapat dipastikan sumber daya aparatur yang akan menempati posisi strategis dalam pelayanan publik akan menjadi boomerang bagi pemerintah terhadap penyelenggaraan pelayanan, pada bab ini juga membahas tentang kompetensi sumber daya apatur dimana kualitas sumber daya manusia lebih ditekannkan lagi melalui kualitasnya melayani publik, karena kualitas menjadi indikator utama dalam pelayanan. Selain itu bab ini membahas tentang profesionalitas dan akuntabilitas, serta ASN menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 2014.

Lanjut pada bab kelima yaitu reformasi birokrasi pelayanan publik. Reformasi menurut kamus terbaru bahasa Indonesia (2008), adalah perubahan untuk perbaikan suatu masyarakat atau pemerintahan. Sedangkan birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Reformasi birokrasi juga dapat mengembangkan electronic governance yang dapat menekan angka penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindakan korupsi, karena kontrol terhadap kebijakan dan penganggaran dapat secara langsung disampaikan kepada publik. Di dalam bab ini penulis juga memaparkan beberapa kekuatan yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam menjalankan reformasi birokrasi ini.

Kemudian bab terakhir yaitu bab ke-enam, penulis membahas tentang good governance. Good governance ini merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai Goals/tujuan, tentunya good governance membutuhkan sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, professional dan akuntabel. Kepuasan yang diterima masyarakat dalam pemberian pelayanan, dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek bentuk kebijakan pemerintah sehingga, tercapainya pemberian pelayanan dan penerimaan pelayanan secara baik akan membentuk pola kebijakan yang lebih baik pula. Kebijakan yang mendorong optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan sebagai saluran utama dalam pencapaian tujuan good governance.

 

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top