Geliat Lamsel

Optimalisasi Pengelolahan Dana Desa Belum Maksimal,Peran Pemkab Lamsel Lamban

Foto:ilustrasi

Lampung Selatan.www.lampungmediaonline.com-Sebanyak 256 Desa di Kabupaten Lampung Selatan belum menggunakan sistim pengelolaan serta pertangungjawaban Dana Desa (DD) berbasis daring melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).Masyarakat Lamsel dan Pemerhati Program Dana Desa (DD) mempertanyakan.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel tidak serius untuk masalah UU No 6 tahun 2014 dan peningkatan kapasitas perangkat desa yang tidak pernah jadi satu perioritas,Jadi wajar program Dana Desa tidak jadi stimulan ekonomi bagi masyarakat desa di Lamsel” Ujar Nurul Ikhwan Ketua DPC REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi) Kabupaten Lampung Selatan ,Jumat (08/06/2018).

Menurut Nurul,Pemkab Lamsel tidak serius dalam peningkatan kapasistas aparatus desa,wajar jika program Dana Desa masih dirasa tidak berjalan sesuai dengan amanat Undang -Undang,yang seharusnya mensejahterahkan masyarakat.

“Kontrol dari pihak kabupaten terhadap dana desa masih kurang ,apalagi Pemda Lamsel terlalu interfensi terhadap penggunaan dana desa.Seharusnya menurut undang -undang tidak boleh,dalam hal ini pemda hanya sebagai kontroling dan monitoring,jadi wajar setiap tahun dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tidak menjadi kesejahteraan desa”tuturnya.

Sementara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lamsel dinilai tidak ada inisiatif dan kurang inovasi dalam membuat gebrakan tentang Dana Desa ,yang terkesan hanya menunggu intruksi dari bupati.

“Seperti Bumdes-Bumdes disetiap desa,tidak ada yang jelas keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat secara umum, padahal satuan kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dari tahun 2016 lalu sudah berubah dari badan menjadi Dinas,seharusnya Kepala Satker saat itu dapat berinovasi berdasarkan aturan hukum dan Undang-undang serta kewenangan yang ada padanya “terang Ketua REPDEM Lamsel.

Lebih lanjut ,Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan,Joko Sapta saat di konfirmasi lampungmedia,melalui pesan singkat Whats Apps,terkait pengawasan Dana Desa,implementasinya baru sebatas pembentukan Satgas (Satuan Tugas) yang personilnya terdiri dari unsur Inspektorat dan DPMD.

“Yang mana pada bulan puasa ini baru saja diberi pelatihan dan Aparatur desa akan diberikan pelatihan seusai lebaran idul fitri tahun ini”lanjut Joko.

Sementara pada tahun 2017 lalu ,yang diberitakan oleh sejumlah media.Sudah pernah ada Pelatihan Penerapan Aplikasi Siskeudes yang mana pesertanya adalah Para Kepala Desa,para Sekretaris Desa,Bendahara Desa dan Operator Desa.

Ironisnya,Pemkab Lamsel dalam hal ini Dinas PMD sebagai leading sektor terkesan lamban dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Sehingga dana yang dikeluarkan oleh desa melalui perubahan APBDes tahun 2017,sebanyak 256 Desa se Lamsel terkesan mubazir.(Sior)

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top